Saling Bersaing, Egoisme Sesat BP Batam Dan Pemko Jadi Sumber Masalah Bagi Investor

Posted by On Wednesday, August 30, 2017


Batam, (puterariau.com)

Sengkarut aturan tentang sistim pengelolaan di Kota Batam khususnya tentang lahan dan ROW jalan serta penerbitan IMB yang banyak melanggar aturan membuat Kota Batam semakin ditinggalkan investor.

Dari pantauan beberapa LSM sebagai kontrol dan penyeimbang terhadap jalannya Pemerintahan pada Rabu (30/08/2017), justeru yang menabrak aturan itu sendiri adalah individu atau kelompok sebagai pelaksana aturan itu sendiri, yakni BP Batam.

Dengan tidak adanya duduk bersama antara BP Batam dengan Pemko Batam, seolah-olah ada kompetisi dalam kehidupan Pemerintahan Kota Batam.

"Bukan sistim dan aturan akan membaik zaman ini, malah makin parah," kata Aldi Braga, Ketua Umum LSM Garda Indonesia.

Dicontohkan saja pada pengembang jasa perhotelan 10 lantai yang beralamat di Pelita Kota Batam, belum lagi beberapa pengembang lainnya, beber Aldi.

Dilain sisi, Kuasa Hukum PT. Puri Agung, Hendie Devitra, SH MH cukup mengapresiasi tindakan penertiban yang dilakukan oleh Ditpam BP Batam dalam menghentikan kegiatan pembangunan hotel 10 lantai di Pelita Batam tersebut. 

"Ini sebagai langkah preventif terhadap pelanggaran kesepakatan bersama pada forum rapat tanggal 24/8/2017 lalu di BP Batam," katanya.

Berdasarkan Berita Acara No. BA-01/A2.2/8/2017, salah satu poin kesepakatan adalah sdr. Anwar harus menghentikan pekerjaan di lapangan sampai dengan penyelesaian permasalahan ROW jalan.

Berdasarkan hasil pengukuran lahan oleh BP Batam, terdapat ROW 12 meter jalan sebagai akses ke tanah PL PT. Puri Agung. Dengan adanya pendirian bangunan oleh Anwar yang memakan tanah ROW jalan tersebut berakibat hilangnya akses jalan menuju lahan kliennya.

"Selain hilangnya akses jalan masuk, ternyata tanah klien kami menurut PL No. BtA.PL/500/84 tanggal 12/11/1984 seluas 2.502 M2 telah pula diserobot oleh sdr.   Anwar yg bersempadan di sebelah utara sepanjang 3 x 27 M," ungkapnya.

Hendie mempertanyakan dasar penerbitan IMB an. Anwar yang dikeluarkan oleh Pemko Batam No. Kpts 375/IMB/BPMPTSP-BTM/VI/2016 tgl. 24/6/2016 dan SHGB No. 00545 tgl. 17/11/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam yang menurutnya tidak sesuai dengan koordinat PL AN. Anwar No. 2148403039.004 tanggal 06/7/2014 yang dikeluarkan oleh BP Batam.

"Kami minta Pemerintah Kota Batam, khususnya para pengambil kebijakan dalam hal ini BP Batam, Pemko Batam, dan BPN agar segera melakukan langkah koordinasi terkait pemasalahan ini agar ada kepastian hukum bagi kami dan masyarakat pemilik PL di lokasi tersebut yang saat ini jelas tidak memiliki akses jalan ke lokasi lahannya.

"Apabila persoalan hukum ini tidak dapat diselesaikan secara tuntas., tidak menutup kemungkinan akan melakukan upaya hukum baik secara perdata, pidana dan tata usaha negara di PTUN," kata pengacara PT. Puri Agung ini. (alfis koto)
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »