Oknum Pejabat Bengkalis Ketakutan, Hadang Aksi Damai Rakyat Lewat Ormas

Posted by On Thursday, August 24, 2017


Bengkalis, (puterariau.com)

Aksi damai masyarakat yang mengatasnamakan "GERAK", Gerakan Rakyat Kabupaten Bengkalis Senin lalu (21/08) menuai apresiasi publik. Sebab, aksi tersebut dapat mensortir mana yang peduli daerah, mana yang tidak.

Aksi rakyat tersebut pun sempat mendapatkan perlawanan perkelahian antara massa aksi damai denga kubu lain seperti beberapa oknum ormas KNPI, dan Pemuda Pancasila.

Seakan ada oknum pejabat yang ingin membenturkan aksi rakyat dengan ormas-ormas yang ada, padahal pada dasarnya mereka semua ingin perbaikan dan kemajuan buat negeri junjungan tersebut.

Sebagaimana diketahui, aksi damai "GERAK" ini sudah menerima STTP dengan Nomor Surat, STTP/YANMAS. 19/VIII/2017/SATINTELKAM, yang aksi dilaksanakan di lapangan tugu menuju Kantor Bupati Bengkalia, Polres, Kejaksaan dan rumah rakyat di Kantor DPRD Kabupaten Bengkalis.

Surat itu lengkap sebagai warga yang taat hukum dan sesuai amanat dari UUD 45 serta penjabaran Pancasila dan terlampir dari Polres Bengkalis. Namun sebelum aksi damai masyarakat Bengkalis tercapai, sudah mendapat perlawanan dari kalangan ormas Pemuda Pancasila bertepatan Rakercab di Gedung Daerah, tepatnya pada Senin (21/8/17).

Sampai di lokasi terakhir, yakni Kntor DPRD Bengkalis, aksi damai masyarakat Bengkalis di Persimpangan Tiga Jalan Pertanian dan Jalan Antara, ratusan oknum berbaju loreng orange hitam, dan beberapa ormas KNPI juga ikut serta dalam  melakukan perlawanan terhadap aksi damai masyarakat.

"Sampai terjadi perkelahian lempar botol minuman mineral/AQUA yang dimulai dari oknum Pemuda Pancasila," kata sumber di lapangan.

Aksi damai masyarakat Bengkalis yang mendapat perlawanan dari ormas KNPI, dan Pemuda Pancasila sudah melanggar kode etik masing-masing ormas.

Disebutkan, ini sudah melanggar aturan yang berlaku sesuai UUD 1945, tentang hak kebebasan bangsa serta kewarganegaraan Republik Indonesia. Diduga aksi yang dilakukan oleh Ketua Ormas-lah yang memprovokatori masyarakat Bengkalis.

"Sikap perlawanan ormas KNPI, Pemuda Pancasila yang menghadang rakyat dalam aksi damai untuk menyampaikan aspirasi, terhadap keluhan yang selama ini dirasakan masyarakat selama kepemimpinan Bupati Amril Mukminin merupakan bukti kesalahan mereka," sebut Pak Ali dikutip dari pemberitaan sebelumnya.

"Kami masyarakat Bengkalis menuntut hak, dan kepada aparat penegak hukum Polres Bengkalis agar menindaklanjuti dan mencari siapa oknum provokator pemicu terjadi bentrokan antara massa aksi damai dan ormas Kepemudaan, seharusnya sikap yang diambil aparat penegak hukum polres Bengkalis membubarkan ormas yang tak memiliki izin demo tersebut," tegasnya.

 Disamping itu Kuasa Hukum aksi damai "GERAK", Yhovizar SH mengatakan bahwa akan melaporkan beberapa oknum dari ormas KNPI dan Pemuda Pancasila, unsur UU ITE dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik.

"Mereka memfitnah klien kami bahwa gerakan rakyat GERAK untuk kepentingan proyek, padahal klien saya sudah mengumpulkan bukti-bukti untuk mereka pertanggungjawabkan di hadapan hukum, tidak ada kelompok-kelompok kebal hukum di Indonesia. Berani tindakan melawan hukum, akan ada ganjarannya. Konsep-konsep kronologi kejadian hadangan ini telah melanggar pidana, kita akan melaporkan pihak-pihak terkait," kata Yhofizar SH.

Pihaknya akan melaporkan sesuai ketentuan pidananya bahwa bahasa pernyataan (Reza-red) kepada media sebagai Wakil Ketua Ormas dan Sekretaris KNPI Kabupaten Bengkalis diduga melakukan fitnah dan pencemaran nama baik aksi rakyat, jerat pidananya UU ITE, serta Ricky sebagai Ketua MPC PP Kabupaten Bengkalis selaku seorang PNS abdi masyarakat, yang menjabat Kabag Umum Kantor Bupati Bengkalis yang diduga dalang provokosi serta menghasut anggota Pemuda Pancasila," sebutnya.

Pidana selaku pimpinan ormas melanggar UU No.9 tahun 1998  tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum oleh aksi GERAK. Kemudian ketentuan pidana lain, mereka dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, dengan terang-terangan, dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan orang atau barang dijerat KUHP Pasal 2 buku ke 2 dan anggota lainnya ke Pasal 1 serta ucapan kuasa lantangnya, mereka menghambat kemerdekaan rakyat, beber Yhofi.

Kuasa hukum aksi damai GERAK, Yhovizar SH akan melaporkan hal ini ke Kepolisian, Ombudsmen RI, Komnas HAM, dan Kementerian Hukum dan HAM RI. (pr.doc/hms)
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »