Dana Cetak Sawah Diselewengkan, Siapa Bertanggung Jawab ?

Posted by On Saturday, July 08, 2017



Selatpanjang,(puterariau.com)

Cetak sawah baru merupakan program Pemerintah Pusat yang selama ini dikelola di Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai gagal. Ada indikasi penyelewengan dana APBN pada program ini.

Cetak sawah merupakan program yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2013-2016  berjumlah 1400 hektar lahan, tetapi tidak berjalan secara maksimal.

Banyak pihak yang menduga ada penyelewengan dana pada program cetak sawah ini. "Melalui bansos dana APBN diduga banyak penyelewengan, hal ini terlihat dari banyak kejanggalan-kejanggalan yang ada," ujar sumber lapangan Putera Riau.

Ada beberapa desa di Kabupaten Kepulauan Meranti yang mengalami kegagalan program cetak sawah, diantaranya Desa Mayang Sari Kecamatan Merbau dan Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau.

“Kegagalan cetak sawah tersebut disebabkan oleh petani," ungkap Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Meranti, Jaka Insita kepada Putera Riau dan sejumlah LSM, Senin lalu (03/07).

Selain itu Jaka menjelaskan bahwa sejak tahun 2013, Pemerintah Kepulauan Meranti menerima dana bansos di bidang pertanian yang bersumber dari dana APBN. Secara teknis, pelaksanaan cetak sawah diawasi oleh Dinas Pertanian Provinsi Riau. "Sifatnya membantu kelompok tani dalam hal menyusun rencana kerja," katanya.

Di tempat yang sama, Kabid Ketahanan Pangan dan Pertanian, Syafril menyebutkan bahwa bantuan cetak sawah pada tahun 2013 seluas 350 hektar menyebar di enam Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan pembagian 50 hektar di setiap Kecamatan.

Syafril mengatakan bahwa dari 350 hektar cetak sawah tersebut banyak yang berhasil. Hasil panen satu hektar sawah bisa mencapai 3,5 ton. Namun ada beberapa daerah yang gagal tanam dan panen, itu diakibatkan oleh faktor alam.

Ketika Putera Riau dan LSM menanyakan soal kegiatan cetak sawah pada tahun 2014, Jaka mengalihkan topik dengan cara menyampaikan bahwa program cetak sawah yang dilaksanakan tahun 2016 dengan luas 940 hektar yang tersebar di 15 Desa. Dengan catatan pembagian besarannya ditentukan oleh kesiapan lahan yang tersedia atau diusulkan oleh Kelompok Tani itu sendiri.

Selaku Kepala Dinas, Jaka berdalih bahwa adanya dugaan penyalahgunaan anggaran APBN tersebut. "Gagalnya cetak sawah ini disebabkan oleh faktor alam dan petani yang kurang profesional serta tidak memiliki semangat bekerja yang baik," sebut Kadis berargumen.

“Saya sangat optimis kedepan bahwa program cetak sawah di Meranti akan lebih baik dan Poktan harus betul–betul kerja profesional, jangan bohong-bohongan soal data dan melakukan pekerjaan secara baik, tidak abal-abal lagi," pungkas Jaka.

Saat dikonfirmasi Putera Riau pada Sabtu (08/07/2017 ), Ketua DPD LSM Pemantau Kinerja Pelayanan Publik (PKPP), Jamaludin memberikan pandangannya terkait kasus ini. 

"Pihak dinas seharusnya memberi data yang kongkrit ketika LSM dan media mempertanyakan hal akibat kegagalan cetak sawah di Meranti khusus di Desa Mayang Sari Kecamatan Merbau, tetapi tidak dijawab dengan jujur oleh Kadis dan Kabid Pertanian," ungkapnya.

Ia meminta agar pihak Dinas Pertanian melibatkan LSM dan media untuk terjun ke lapangan secara bersama-sama. (agus budiman)
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »