Ketua DPW PPP Riau, Drs. Umroh HM Thayib : Laksanakan Instruksi DPP PPP Menyambut Tahun Politik Riau 2018

Posted by On Monday, July 24, 2017

Jakarta, (puterariau.com) ----+----DPP Partai Persatuan Pembanguan (PPP) menggelar Rapimnas pada tanggal 23 Juli 2017 di Jakarta. Rapimnas ini dimaksudkan untuk mencermati kembali eksistensi PPP dua tahun terakhir yang penuh dengan ujian atau disebut tahun prahara keimanan. Dimana akhirnya PPP terjerumus ke dalam jurang keterbelahan yang menyedihkan secara institusional.

Menurut Ketua Umum DPP PPP, Djan Faridz, dengan Rapimnas ini, PPP seluruh Indonesia menyerukan pandangan, sikap dan langkah antara lain ; menghormati proses internal PPP yang berakhir secara hukum di Pengadilan dengan putusan Mahkamah Agung RI yang memenangkan Mukhtamar Jakarta yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober s/d 2 Nopember 2014 sebagai pengurus yang syah merupakan keputusan final dan mengikat yang mutlak dipatuhi dan dilaksanakan semua stakeholder Partai dan DPP sampai Pimpinan Ranting.

Menurut Djan, keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 504/K/TUN/2015 dan Nomor 601/K/Pdt.Sus-Parpol/2015 adalah solusi konstitusional yang adil, syah, elegan dan bermartabat sesuai dengan amanat UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan UU Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa internal partai politik.

Kemudian terkait adanya klaim kemenangan kubu Romahurmuzi sebagai akibat adanya putusan PTTUN dan dikabulkannya PK kubu Romahurmuzi sesungguhnya tidaklah merubah dan menganulir sama sekali putusan MA 504 dan 601. Karena rezim UU Nomor 2 tentang Partai Politik tidak mengenal istilah Peninjauan Kembali (PK). Sengketa Parpol berdasarkan UU Parpol, yang dimulai dari putusan Mahkamah Partai, Pengadilan Negeri dan berakhir pada tingkat Kasasi di MA.

Apalagi sampai saat ini, isi salinan putusan PK Mahkamah Agung belum diterima dan diketahui semua pihak. Karena itu, klaim kemenangan oleh kubu Romahurmuzi adalah upaya pembohongan publik dan tidak berdasar. Sementara putusan PTTUN tentang SK Menkumham atas kepengurusan Muktamar PPP Pondok Gede, Jakarta sedang dalam proses hukum karena telah dilakukan upaya kasasi ke MA.

Ketua Umum DPP PPP meminta kepada Pemerintah (dalam hal ini Menkumham) untuk bersikap adil dan mematuhi dan melaksanakan semua keputusan hukum yang menjadi sandaran konstitusional dalam memutuskan perkara Partai Persatuan Pembangunan yang telah diputuskan MA yang bersifat incraht demi tegaknya demokrasi yang berdasarkan hukum.

Ia juga meminta kepada seluruh jajaran PPP dari tingkat Pusat sampai tingkat Ranting untuk tetap menahan diri, bersabar dan tidak terprovokasi dengan berbagai isu dan pemberitaan yang mengadu domba. Sebab sebagai kader PPP yang merupakan Partai Islam, terus menjaga akhlakul karimah dan sikap toleran serta kebersamaan. 

DPP PPP juga sangat menyesalkan adanya tindakan anarkis dan upaya penyerangan dan pengrusakan oleh kubu Romahurmuzi terhadap kantor DPP PPP karena tindakan yang memalukan itu akan mencederai upaya ishlah. DPP PPP juga menginstruksikan seluruh jajaran PPP mulai dari DPP, DPW, DPC dan Pimpinan Ranting untuk menjaga persatuan dan kesatuan, kesolidan serta mengambil langkah-langkah organisatoris yang adil, bijaksana, tepat dan tegas dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kepengurusan sesuai AD/ART Partai dengan tetap mengikuti petunjuk araham dan persetujuan DPP.

Kemudian mengingat bahwa pelaksanaan jadwal administrasi verifikasi Parpol akan mulai dilaksanakan Oktober tahun 2017, maka ia menginstruksikan kepada seluruh jajaran PPP khusus DPW dan DPC agar segera mengambil langkah-langkah organisasi, konsolidasi, kordinasi dan menyiapkan segala kebutuhan perangkat lunak maupun keras Partai untuk memenuhi semua persyaratan administrasi verifikasi parpol oleh KPU.

Selanjutnya, untuk memperkokoh eksistensi PPP secara nasional serta untuk memperkuat kesolidan, wibawa, marwah dan martabat Partai, maka seluruh jajaran PPP dari tingkat pusat sampai tingkat ranting di seluruh Indonesia menyatakan mendukung sepenuhnya langkah-langkah dan kebijakan politik Ketua Umum DPP PPP H. Djan Faridz untuk memajukan Partai dan memperjuangkan aspirasi umat islam Indonesi serta membangun hubungan yang kuat, solid dan berkelanjutan dengan Pemerintah guna terwujudnya tujuan Partai dan program pembangunan nasional.

Sementara itu, Ketua DPW PPP Propinsi Riau, Drs.Umroh HM Thayib menegaskan bahwa DPW PPP Riau siap menghadapi Pilgubri tahun 2018 ini. Ia meminta keadilan oleh Pemerintah terkait PPP. "Kita minta Pemerintah adil menyikapi permasalahan PPP, jangan ada anak tiri," harapnya. Ia berharap semua pihak untuk mematuhi dan melaksanakan apa yang sudah diinstruksikan oleh DPP PPP pada seluruh jajaran dari tingkat Pusat hingga pimpinan Ranting.

Mengenai klaim kemenangan kubu Romahurmuzi, sesuai poin yang disebut diatas bahwa ada upaya pembohongan publik dan tidak berdasar. "Poin-poin yang telah dikemukakan itu dasar kita," katanya. (beni/eka/tamba)
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »