'Kemajuan Di Insel Jadi Mimpi Jika Tidak Ada Sosial Kontrol'

Posted by On Tuesday, July 11, 2017


Pemerataan yang belakangan ini menjadi perbincangan, menarik untuk diamati dalam konteks keinginan pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan. Benarkah tujuannya untuk pemerataan pembangunan yang ada, atau sekadar ego semata dari komuniti tertentu untuk menjadi raja-raja kecil di daerah tersebut ?

Di bidang sumber daya manusia sangat sulit dibayangkan betapa pentingnya hal itu menuju pembangunan yang dimaksud. Dimana daerah ini harus mampu mensuplai SDM yang dibutuhkan. Diharapkan selain SDM yang handal dan berkualitas, juga harus bebas KKN. SDM yang mampu membangun Insel secara totalitas. 

Sayangnya merefleksi ke belakang, masih banyak yang harus diperbaiki. Mereka harus mampu mengemban amanah dan bukan menciptakan raja-raja kecil baru. Nantinya akan menciptakan polemik baru berkepanjangan dengan regulasi dan birokrasi yang berbeda. 

Dalam kurun satu dekade belakangan, betapa banyak program pemerintah yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan. Program untuk kesejahteraan masyarakat yang bermuara pada program pengentasan kemiskinan malah menjadi ajang KKN bagi elit yang menangani. Daerah masih belum menerima pembaharuan kemajuan dari pembangunan itu. Imbasnya kedepan, berapapun anggaran digelontorkan, duitnya raib entah kemana, sementara program tak selesai bahkan tak jelas rimbanya.

Masih banyak yang doyan menikmati ‘fee’ dari proyek pembangunan itu. Hasilnya dicapai sebagai formalitas, namun urgensinya demi kepentingan materi pelaksana program. Oknum semacam ini mesti menjadi tanda centang bagi pembangunan Insel kedepan. Mustahil daerah akan maju jika dikelola oleh kaum yang berjiwa ‘dealer’ demikian.

Beberapa indikator yang perlu diperhatikan adalah sudahkah penggunaan anggaran secara transparan ? bagaimana disiplin anggaran dan administrasinya ? siapkah SDMnya mengelola amanah yang diberikan ? bagaimana konsep, target dan hasil kedepan ? tidak pernah terekspos secara lebih rinci. Bukan mustahil, jika ditilik laporan penggunaan anggaran beberapa tahun ini kusut masai. Diatas kertas bagus, di lapangan jauh berbeda.

Bagaimana kontrol terhadap proyek-proyek pembangunan selama ini ? tidak pernah disinggung tentang kualitas. Semisal pembangunan jalan yang dilakukan, mungkin masih tahan jalan yang dibangun romusha zaman jepang ketimbang yang dikerjakan insinyur-insinyur saat ini. Bukan masalah teknologi, tapi lebih kepada pemutilasian anggaran oleh elit-elit tertentu. 

Mungkin kalau boleh jujur, elit yang ada di daerah ini masih berkubang dengan yang namanya kebohongan. Dana pemeliharaan jalan yang selama ini ada malah tak pernah tampak. Tak salah, jika kita melihat kondisi jalan Kotabaru-Pulau Kijang macam kubangan kerbau di sebuah dusun tahun 45. Artinya, tingkat pengawasan mengenai anggaran dan proyek-proyek yang ada pun masih minim. 

Titel yang bertengger diharapkan bukan hanya kamuflase namun harus berani transparan mengenai anggaran, program dan proyek pembangunan yang ada serta bagaimana kinerja terukur tersebut. Oleh karena itu peran serta seluruh elemen terkait sangat dibutuhkan dalam pengawasan. Hanya dengan jalan demikianlah negeri ini akan bebas dari belenggu KKN dan kerakusan. ***

Oleh : Fadila Saputra (Ketua Umum LSM Putera Pejuang Penerus Bangsa Propinsi Riau)
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »