Kades Muara Takus Tak Punya SPJ Tahun 2016, Ngotot Minta Teken 'Simsalabim'

Posted by On Tuesday, July 25, 2017


Muara Takus, (puterariau.com)

Disebabkan karena tidak mau menandatangani LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) realisasi pembangunan desa tahun anggaran 2016 lalu, Kepala Desa Muara Takus, Helman Sadri memberhentikan secara sepihak Ketua BPD Desa Muara Takus.

Menurut Hendrizal, dirinya diberhentikan begitu saja oleh Kepala Desa tanpa ada dasar hukumnya. "Saya diberhentikan oleh Kades hanya berdasarkan rapat internal Kades pada Selasa (18/07) lalu, dan mengundang perangkat yang hanya pro kepadanya, rapat pun tidak mengundang Ketua BPD," kata Hendrizal pada Putera Riau saat dikonfirmasi.

Klimaksnya muncul pada rapat desa yang diadakan tanggal 18 Juli 2017 lalu, dimana salah seorang anggota BPD Desa Muara Takus Kecamatan XIII Koto Kampar mengumumkan bahwa anggota BPD sebanyak 4 orang telah mengambil keputusan untuk mem-PAW Ketua BPD yang syah. Mereka berdalih bahwa sang Ketua BPD menghambat pembangunan dengan tidak mau menandatangani pencairan dana desa tahun 2017.

Usut punya usut, ternyata ada udang di balik bakwan seputar mem-PAWkan Ketua BPD Desa Muara Takus ini. Dimana, Ketua BPD bersikap tegas untuk meminta transparansi dan SPJ yang lengkap. Karena dari informasi yang diperoleh, Kepala Desa tidak memiliki SPJ terkait penggunaan dana desa. 

Sumber Putera Riau lapangan menyebutkan bahwa diduga ada permainan terhadap pengalokasian dana desa Muara Takus Kecamatan XIII Koto Kampar. "Wajar saja jika Ketua BPD tidak mau menandatangani LKPJ, sebab Kades tidak punya SPJ. Untuk apa uang itu digunakan, jangan-jangan, jangan-jangan," asumsinya menguatkan alibi terkait permasalahan yang muncul.

Disaat Pemerintah sedang mengelu-elukan transparansi, akuntubel dan disclosure (dapat dipertanggungjawabkan), eh malah Kepala Desa Muara Takus yang ngotot agar segera ditandatangani meskipun dirinya sudah tidak transparan, akuntabel apalagi disclosure.

Agaknya, Ketua BPD ini dianggap berbahaya akan posisinya serta mengetahui ada kejanggalan dalam penggunaan dana sebelumnya, sehingga dengan arogansinya membuat isu politik bahwa Ketua BPD menghambat pembangunan. "Hal aneh dan tak masuk akal jika ada yang menghambat pembangunan, ini kan isu yang sudah tercium politisnya," sebut sumber Putera Riau itu lagi.

Bagi oknum-oknum bersumbu pendek seperti Kades dan jajarannya, langkah antisipatif Ketua BPD ini dianggap melawan. Padahal, mereka harus bersukur karena sudah diingatkan akan pentingnya SPJ dan LPJ penggunaan dana. Hal inilah mesti menjadi perhatian semua pihak, termasuk Bupati Kampar maupun masyarakat Desa Muara Takus untuk melihat secara jernih permasalahan ini.

"Saya akan melaporkan hal ini pada Bapak Bupati Kampar, karena kerja Kadesnya asal-asalan dan tidak sesuai RAB," kata Hendrizal. Memang, kebijakan Kades yang semena-mena ini mendapat respons negatif sejumlah pihak. Apalagi ada Kades yang berani memberhentikan Ketua BPD yang notabene SK-nya dikeluarkan Bupati. Berarti Kepala Desa Muara Takus, Helman Sadri merasa lebih tinggi dari Bupati, analisis sejumlah kalangan menilai hal ini.

Tentunya ini menjadi pertimbangan Bupati Kampar dan jajarannya, yang mana buaya mana katak, mana yang benar dan mana yang mencoba membohongi publik dengan alasan tak masuk akal. Hari gini masih ada isu politis disebut menghambat pembangunan ? Basi lah yaw, celetuk kalimat anak kota yang dipinjam redaksi Putera Riau. (tamba/eka/beni)
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »