Diduga Admin LPSE Mainkan Tender Proyek Nias Utara Via Bandwidth Internet

Posted by On Thursday, July 06, 2017

(Sabarman Zalukhu)

Nias Utara, (puterariau.com)

Sejumlah proyek yang dilelang atau ditender oleh LPSE Pemerintah Kabupaten Nias Utara dikeluhkan oleh sejumlah rekanan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPD Gempita Kepulauan Nias, Sabarman Zalukhu kepada Putera Riau (4/7/17).

Dijelaskan Sabarman bahwa hal ini diketahui berdasarkan informasi dari beberapa pihak rekanan. "Terkait pelaksanaan E-Procurement di LPSE  Kabupaten Nias Utara, kami menilai terdapat hal yang ganjil pada pelaksanaannya di Kabupaten Nias Utara, yakni menurut pengamatan kami diduga setelah beberapa kali penayangan paket melalui LPSE pada jadwal pendaftaran atau penayangan paket akses terhadap website LPSE Kabupaten Nias Utara cukup lancar dan sangat mudah untuk mendownload dokumen dari website tersebut. Akan tetapi pada waktu atau jadwal pemasukan/mengupload dokumen Pra Kualifikasi dan dokumen Penawaran akses terhadap website tersebut sangat susah," ujarnya.

Bahkan untuk membuka website cukup sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama bahkan terkadang tidak terbuka (dapat dicek melalui http://203.130.248.42/eproc4).

"Oleh karena itu kami menduga admin LPSE Kabupaten Nias Utara dan atau pihak lain yang tidak diketahui dengan pasti diduga sengaja mengunci dan/ atau mengecilkan dan/ atau membatasi bandwidth internet (nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit/detik atau yang biasanya disebut dengan bit per second antara server dan client dalam waktu tertentu) sehingga untuk mendaftar dan memasukan dokumen penawaran oleh perusahaan yang ingin mengikuti lelang sulit diakses dan atau dapat diakses akan tetapi tidak dapat mengupload dokumen penawaran oleh karena jaringan yang seakan-akan sibuk. 

Kemudian, pihaknya menduga bahwa ada kerja sama antara admin LPSE dengan pokja dimana pada waktu tertentu admin LPSE dan pokja ULP serta rekanan yang diarahkan/digiring berkordinasi untuk menormalkan akses yakni bandwidth kembali dibuka dan atau dinormalkan agar rekanan yang sengaja di arahkan/digiring dapat dengan mudah mengupload dokumen penawarannya untuk memenangkan paket perkerjaan tersebut. 

Atas hal tersebut, pihaknya telah membuat laporan, sesuai dengan surat nomor : 003.I1/DPD-GMPT/II/Kep.NS/VII/2017 tertanggal, Gunung Sitoli, 03 Juli 2017 perihal laporan dugaan modus kecurangan pelaksanaan E-Procurement di LPSE Kabupaten Nias Utara. 

Pihaknya meminta kepada Kapolres Nias, KPPU Sumatera Utara, LKPP Pusat, Subdit Cyber Crime Polda Sumatera Utara untuk dapat melakukan audit dan atau cek fisik/forensik server dan/atau jaringan internet LPSE Kabupaten Nias Utara, memeriksa admin LPSE dan Pokja ULP Kabupaten Nias Utara, serta dapat memantau penayangan paket pekerjaan pada LPSE Kabupaten Nias Utara.

Ia juga berharap untuk mendatangkan tim Cyber Crime Polri untuk melakukan cek fisik audit forensik terhadap server Kabupaten Nias Utara.

"Kita berharap agar laporan tersebut segera ditindaklanjuti. Ini semata-mata agar pelaksanaan tender di Nias Utara dapat menghasilkan yang terbaik dari kompetisi yang sehat," ucap Sabarman. (tim/Alv)


Next
« Prev Post
Previous
Next Post »