Terkait Mutasi Ilegal, Fraksi Gerindra Akan Panggil Sekdako

Posted by On Friday, June 30, 2017


Pekanbaru, (puterariau.com) ---

Diam adalah emas, namun berbicara yang benar dan baik adalah berlian. Jika ada sesuatu yang menyalah kita diam, tentu yang menyalah itu akan berlangsung lama tanpa ada perbaikan. Nah, dengan berbicara baik dan benar serta mengungkapkan fakta kebenaran artinya kita menciptakan 'berlian' bagi kemashlahatan masyarakat khususnya terkait aturan dan hukum yang berlaku.

Dalam konteks ini, kita kaitkan dengan mutasi dadakan yang dinilai cacat hukum serta sarat muatan politis yang dilakukan oleh tim Baperjakat Kota Pekanbaru belum lama ini. "Masa pas mau lebaran, tanpa pemberitahuan kok ada mutasi. Trus yang lebih aneh, mutasi tunggal pula yang tidak sangat masuk akal," ujar sumber Putera Riau di Kantor Walikota Pekanbaru.

Sebagaimana diketahui, redaksi Putera Riau telah 'menanam' intelijen-intelijen terbaik di setiap penjuru Pemerintah Kota Pekanbaru yang bertujuan untuk sosial kontrol membantu tugas-tugas Pemerintah. Selain itu, eksistensi mereka sangat terkoneksi meskipun tidak terdata, dan inilah keunggulannya, mereka mampu menangkap sinyal-sinyal kemungkaran yang akan dilakukan oleh pejabat pemegang kendali di Pemko Pekanbaru.

Kembali ke laptop, sumber PR lapangan menyebutkan ada dugaan ambisi Sekdako Mohd Noer untuk menguasai roda Pemerintahan Kota Pekanbaru melalui 'silent operation'. Salah satunya menonjobkan pejabat terbaik yang selama ini telah berkarya di Kota Pekanbaru. Kenapa mesti Kepala pengadaan barang dan jasa Kota Pekanbaru jadi sasaran ? Ini menjadi perhatian publik yang layak diangkat.

Rizal Karim yang semula sukses sebagai Kabag Humas Pemko kemudian dipercayakan menjadi Kepala LPSE Kota Pekanbaru. Namun tak ada petir tak ada hujan, tanpa pemberitahuan ada mutasi yang mengatasnamakan Walikota Pekanbaru, DR. H Firdaus ST MT yang baru beberapa bulan saja dilantik. Gubraaakkk, keluarlah nama Rizal Karim yang sangat berjasa tanpa cela itu dihantam dengan atas nama evaluasi kinerja dari tim siluman. Sampai saat ini, Putera Riau belum menemukan tim siluman yang melakukan evaluasi tersebut, (Maaf, mungkin redaksi kuper kali).

Memang, Rizal Karim bukan siapa-siapa, sosoknya berjuang dari bawah sejak merintis karir sebagai guru di Indragiri Hilir hingga sukses merambah kota karena keuletan dan performa yang terbilang mumpuni. Ketika intelijen Putera Riau melakukan investigasi ke pribadi Rizal Karim sendiri, ternyata sosok Rizal memang murni bekerja tanpa ada pamrih apapun. Putera daerah Siak tersebut memang tidak memiliki siapa-siapa di Kota Pekanbaru, namun sosoknya telah berakar di hati masyarakat Kota sejak mengabdi Pemko Pekanbaru. Karena bukan siapa-siapa itulah agaknya Sekdako ngotot mengklik enter agar ia diganti yang parahnya, nonjob !

Anehnya, Sekdako yang dianggap sebagai pucuk pimpinan di Pemko Pekanbaru malah mencoba menabrak UU yang dibuat. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 dengan gamblang menjelaskan bahwa Kepala daerah yang dilantik dilarang melakukan mutasi (reshuffel) paling lama 6 bulan. Pasal 162 UU No.8 Tahun 2015 itu lebih detil lagi menegaskan bahwa 'kepala daerah tidak boleh mengganti pejabat selama 6 bulan ia dilantik. Bahkan dalam Pasal 119 UU ASN juga melarang kepala daerah terpilih menggantikan jabatan pimpinan tertinggi di birokrasi, yakni Kepala badan, Kepala Dinas dan SKPD sebelum pejabat itu memasuki masa 2 tahun. 

Mutasi yang dilakukan Sekdako selaku Ketua Tim Baperjakat Kota Pekanbaru terhadap pejabat-pejabat yang ada merupakan 'tamparan' keras secara tidak langsung ke wajah Walikota Pekanbaru. Kenapa demikian ? Karena kalau hal ini diusut dan diperkarakan, Kepala daerah juga yang sibuk dalam urusan panggil memanggil. Ibarat Sekda melempar sarang lebah, Walikota yang diserbu dapat bengkaknya dalam artian Mohd Noer yang berbuat, Firdaus yang kena dampaknya. 

Kalau Mutasi itu dipaksakan tanpa mengindahkan aturan, sangat berbahaya bagi Kepala daerah karena dalam UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah Pasal 78 Ayat 2 menyebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri dapat mengeluarkan sanksi berupa pemberhentian sementara Kepala daerah yang terbukti melakukan rotasi/mutasi/reshuffel kabinet tanpa mengindahkan aturan tersebut. Jika benar aturan dijalankan, siap-siaplah Firdaus-Ayat akan dinonaktifkan oleh Mendagri.

Perihal ini, Putera Riau belum mendapatkan jawaban dari Sekdako Pekanbaru, Mhd Noer terkait mutasi yang dilakukan sebab sebagai Ketua Tim Baperjakat, ia sangat memahami maksud dan tujuan dari reshufel yang dilakukan. Pesan singkat Putera Riau masih diabaikan, bahkan ia hanya mengirim pesan kosong yang tidak diketahui maksud dan tujuannya.

Parlemen Akan Panggil Sekdako Terkait Mutasi

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra, Zainal Arifin SE sangat menyayangkan apa yang telah terjadi di lingkungan Pemko Pekanbaru. Sebagai Partai Pendukung Firdaus-Ayat, tentu pihaknya tidak mau jika Kepala daerah dinonaktifkan. Ia menyesalkan reshuffel mendadak yang terkesan dipaksakan tersebut.

"Kita minta Baperjakat meninjau kembali mutasi tersebut. Nanti akan kita panggil, kita pertanyakan apakah mutasi ini sesuai regulasi atau tidak. Kalau ini melanggar dan menabrak UU tentu harus ditinjau kembali," tegas Zainal.

Pihaknya tidak ingin Kepala daerah menjadi bulan-bulanan media akibat kesalahan prosedur yang dilakukan perihal mutasi pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru. Ia berjanji akan segera mempelajari kasus ini agar tidak menjadi preseden buruk bagi Pemerintah Kota Pekanbaru.

Tim Pemantau SKPD Sebut Ada 'Kecelakaan Sejarah' Dalam Mutasi Pemko

(Fadila Saputra, tim pemantau SKPD Kota Pekanbaru bersama Walikota Pekanbaru, DR. H Firdaus ST MT)

Sementara itu, Fadila Saputra sebagai anggota Tim Pemantau SKPD Kota Pekanbaru cukup menyayangkan kebijakan Sekdako Pekanbaru yang berbau politis dalam mutasi darurat menjelang Idul Fitri kemarin. "Seharusnya beliau sebagai pucuk pimpinan ASN di Kota Pekanbaru lebih memahami aturan dan UU Kepegawaian yang ada, bukan malah menabrak, sehingga menjadi polemik bagi sejumlah kalangan," ujarnya.

Jika dalam mutasi dadakan yang ditaja Sekdako ada kesalahan prosedur dan menantang regulasi, tentunya menjadi sebuah 'kecelakaan sejarah' bagi Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini yang seharusnya sudah menuju tahap menjadi Kota Metropolitan yang madani. 

Fadil meminta agar Sekdako benar-benar meluruskan kembali permasalahan yang muncul karena segala tindak tanduk yang dilakukan saat ini mulai sangat membahayakan Kepala daerah. "Karena ada aturan yang menyebutkan bahwa Mendagri bisa menonaktifkan sementara Kepala daerah jika tidak mengindahkan aturan yang dibuat," sebutnya. (beni/eka/aris/pr)


Next
« Prev Post
Previous
Next Post »