Mutasi Kabinet Ilegal, Diduga Sekdako 'Ingin' Rusak Citra Walikota

Posted by On Thursday, June 29, 2017


Pekanbaru, (puterariau.com) ---

Kejamnya ibu tiri tak sekejam ibukota. Namun kejam ibukota, lebih kejam lagi dunia politik dalam pemerintahan ibukota. Apa pasal ? Ibukota tak pernah merasa dendam pada warganya, namun politik yang ada di ibukota bisa membalaskan dendam pada warga yang dianggap tidak mendukung, tidak sependapat atau lain sebagainya.

Nah, kali ini Putera Riau mencoba membahas apa hubungannya dengan dunia politik di kota bertuah yakni Pekanbaru. Sebagaimana diketahui, belum lama ini ada mutasi (reshuffel) di tubuh Pemko Pekanbaru. Kalau boleh disebut mutasi tunggal, karena yang dinonjobkan itu hanya seorang pejabat definitif. Anehnya, mutasi itu dilakukan hanya satu bulan usai pelantikan Kepala daerah (Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru), Firdaus-Ayat Cahyadi.

Kepala LPSE Pekanbaru, Rizal Karim dan Plt Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPK-SDM) Pekanbaru, Masriah diganti secara mendadak oleh tim Baperjakat Kota Pekanbaru. Untuk Posisi Kepala Bagian pengadaan barang yang semula ditempati Rizal untuk sementara diisi oleh Syamsuir, sementara jabatan Masriah diisi sementara M.Jamil. Sepintas hal itu biasa bagi kalangan awam, tapi bagi sejumlah kalangan hal ini luar biasa, tanya kenapa ?

Ini dia dalilnya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 dengan gamblang menjelaskan bahwa Kepala daerah yang dilantik dilarang melakukan mutasi (reshuffel) paling lama 6 bulan. Pasal 162 UU No.8 Tahun 2015 itu lebih detil lagi menegaskan bahwa 'kepala daerah tidak boleh mengganti pejabat selama 6 bulan ia dilantik. Bahkan dalam Pasal 119 UU ASN juga melarang kepala daerah terpilih menggantikan jabatan pimpinan tertinggi di birokrasi, yakni Kepala badan, Kepala Dinas dan SKPD sebelum pejabat itu memasuki masa 2 tahun.

Nah, bagaimana jika ada 'Kepala daerah' yang nekad melakukan mutasi ? Tentu ini sangat berbahaya bagi Kepala daerah karena dalam UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah Pasal 78 Ayat 2 menyebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri dapat mengeluarkan sanksi berupa pemberhentian sementara Kepala daerah yang terbukti melakukan rotasi/mutasi/reshuffel kabinet tanpa mengindahkan aturan tersebut. Alamak...

Terlebih lagi jika ada indikasi pemecatan/mutasi yang dilakukan merupakan punishment atau ajang balas dendam karena sang pejabat tidak mendukung Kepala daerah dalam Pilkada, ini tentunya akan lebih cepat diproses. Karena politik zaman sekarang ini lebih kejam dari zaman sebelumnya khususnya terkait dukung mendukung. Bukan rahasia umum jika pejabat yang ada se-antero nusantara ini merupakan hasil utak atik politik penguasa setempat termasuk di Pemko saat ini yang baru saja dilakukan.

Intelijen Putera Riau yang hari-hari merayap di lingkungan Pemko Pekanbaru menyebutkan bahwa mutasi yang digelar baru-baru ini mencium ada gelagat yang tidak baik khususnya bagi tim Baperjakat Pekanbaru. Dimana Ketua tim Baperjakat Kota Pekanbaru adalah Sekdako Mhd Noer tentunya mengetahui akan aturan yang berlaku. Dalam hal ini, dalam reshuffel kabinet pasca dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota, monopoli Sekdako-lah melakukan mutasi tersebut. "Kuat dugaan semua atas campur tangan Pak Sekda bang, ini informasi yang kami dapatkan," ungkap intelijen lapangan Putera Riau.

Indikasi yang muncul adalah Sekdako sedang mencongkel kekuasaan Firdaus sang Walikota pilihan rakyat atas tindakan yang melanggar UU No.8 tahun 2015 tersebut. Usut punya usut, yang menempati posisi sebagai Kepala pengadaan barang dan jasa di Pemko Pekanbaru yang ditunjuk ternyata Syamsuir yang merupakan orang dekat Sekdako Pekanbaru sendiri, nah lho...

Ada apa dengan posisi Kepala Pengadaan barang dan jasa di Pemko ? Semua orang tahu, banyak proyek di instansi tersebut. Barangkali Sekdako tergiur untuk memonopoli kawasan itu sehingga harus memecat Kepala sebelumnya yang berkinerja baik dan profesional serta tidak ada kendala apapun selama ini. Kalau merujuk aturan, Kepala daerah dilarang mengganti pejabat itu, namun Sekdako agaknya berfikir bahwa yang bakalan kena punishment nantinya kalau diusut tentu bukan dirinya tetapi Kepala daerah (Firdaus-red).

Kenapa demikian ngototnya Sekdako mengganti pejabat mengatasnamakan kepala daerah ? Sekali lagi asumsi publik mengarah pada proyek dan duit masuk yang harus diisi oleh orang-orangnya. Ini mungkin dilakukan mengingat Firdaus ST MT akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Riau yang paling populer, muda dan memiliki kans yang unggul. Peluang ini tidak disia-siakan Mhd Noer selaku Sekdako Pekanbaru untuk mengganjal Ayat Cahyadi kedepannya jika Firdaus terpilih menjadi Gubernur Riau. "Asumsi itu bisa mendekati kebenaran 80 persen," kata intelijen PR.

Sementara itu, Fadila Saputra, anggota tim Pemantau SKPD Kota Pekanbaru merasa aneh ketika pucuk pimpinan ASN menabrak UU yang ada. "Beliau kan sudah lama malang melintang dalam dunia kepegawaian, kenapa bisa tidak mengerti dengan aturan yang dibuat. Perda saja ditabrak bisa berbahaya, apalagi Undang-Undang," herannya.

Fadil meminta agar Sekdako benar-benar meluruskan kembali permasalahan yang muncul karena segala tindak tanduk yang dilakukan saat ini mulai sangat membahayakan Kepala daerah. "Karena ada aturan yang menyebutkan bahwa Mendagri bisa menonaktifkan sementara Kepala daerah jika tidak mengindahkan aturan yang dibuat," sebutnya.

Sementara itu, Sekdako Pekanbaru, Mhd Noer yang coba dikonfirmasi Putera Riau mengenai hal ini cukup sulit untuk meminta keterangan dari yang bersangkutan. Sudah dua kali konfirmasi seputar pemerintah Kota Pekanbaru yang dilayangkan konfirmasi tetap tidak ada jawaban. Kuat dugaan Sekdako sengaja menutup rapat-rapat hal ini agar tidak diketahui publik. (beni/eka/aris/pr)


Next
« Prev Post
Previous
Next Post »