Jalan Kotabaru-Pulau Kijang Rusak Parah, Ada Yang Ingin 'Nembak' Hidung Bupati ?

Posted by On Thursday, June 29, 2017


Tembilahan, (puterariau.com) ----

Akhir-akhir ini banyak netizen yang mengunggah rusaknya jalan lintas Kotabaru-Pulau Kijang di medsos. Hal itu terkait susahnya akses transportasi yang menghubungkan dua daerah tersebut. Namun tahukah publik apa sebenarnya yang terjadi ? Berikut penelusuran Putera Riau di lapangan.

Memang dari awal, sejumlah sumber-sumber lapangan Putera Riau sudah memberikan kisi-kisi bahwa pembangunan yang dilaksanakan akan amburadul. Terlebih lagi melihat manajemen proyek dari rekanan yang hobi main sub ke rekanan-rekanan kecil setempat. Selain itu, tidak adanya kontrol dari wakil rakyat daerah ini sehingga rekanan leluasa 'bermain' dalam pengerjaan di lapangan turut memperjelek kualitas pembangunan.

Dalam proyek jalan di wilayah Kotabaru Reteh arah Pulau Kijang saja sempat terjadi kles antara rekanan dengan penyedia material yang selalu uring-uringan. "Pernah hampir kami bakar alat beratnya kalau tak mau bayar uang material pasir kami Pak, sebab banyak kali cerita kontraktornya," ungkap salah seorang penyuplai pasir beberapa waktu lalu pada Putera Riau. Disebutkan bahwa kondisi lapangan sangat jauh berbeda dengan apa yang tercantum di atas kertas. 

Dari sumber internal Putera Riau di tubuh rekanan pesaing, pihak mereka kalah tipis dari selisih angka penawaran. Namun, rekanan pemenang cukup koperatif dengan akan mengikutsertakan rekanan lain sebagai subkontraktor. Hanya saja selama ini dinilai kurang bermodal, makanya banyak sejumlah pembayaran ataupun upah pekerja sering tersendat. 

Sebuah kewajaran jika jauh hari, sejumlah kalangan politikus warung kopi di Kecamatan Keritang sudah wanti-wanti menyebutkan kekhawatirannya terhadap pembangunan jalan Kotabaru-Pulau Kijang berjalan maksimal. Aktifis LSM daerah ini pun kerapkali melontarkan sikap pesimisnya terhadap rekanan yang ada. Apalagi mereka hari-hari melewati, melihat dan merasakan langsung di lapangan. Hanya saja apa yang dilontarkan sejumlah kalangan aktifis dan masyarakat daerah ini kurang 'ditangkap' oleh wakil rakyat. Entah sinyal tak sampai ke telinga mereka atau memang mereka tak tau problem lapangan. Sangat ironis jika ada wakil rakyat dari Propinsi Riau yang menunjuk hidung Bupati Inhil sementara dalam konteks ini, pembangunan jalan Propinsi ini adalah 'gawean' mereka alias fungsi pengawasan berada di tangan mereka. Lempar batu sembunyi tangan, eh ada Pahlawan kesorean, hehehe...


Namun, pemimpin Inhil tak lepas tangan begitu saja. HM Wardan tanggap terhadap kondisi kampung halamannya. Bisa saja itu isu yang dibuat-buat untuk menjatuhkan kredibilitas ia sebagai Bupati. Walau ada orang hendak menembak burung elang malah tertembak ayam orang, begitu agaknya yang patut dialamatkan pada anggota dewan yang menunjuk hidung ia. 

HM Wardan sangat merespon dan prihatin  terhadap keluhan masyarakat Pulau Kijang Kecamatan Reteh yang rusak parah dan akan segera dilakukan perbaikan sesuai kewenangan dan kemampuan angggaran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Guna menindaklanjuti keluhan masyarakat tersebut, Bupati Wardan mengatakan bahwa pada tahun anggaran 2017 ini, terhadap ruas jalan menuju Pulau Kijang, Kecamatan Reteh tersebut akan kembali dilakukan perbaikan berupa penimbunan menggunakan APBD Kabupaten Inhil.

"Kami (Pemerintah Kabupaten Inhil, red) bersama-sama DPRD sudah menganggarkan penimbunan ruas jalan itu sehingga kedepan, diharapkan agar masyarakat tidak lagi kesusahan untuk melintasi ruas jalan menuju Pulau Kijang itu," tukas Bupati.

Menurut penuturan Bupati, sebenarnya jauh-jauh hari, tepatnya sejak tahun 2015 silam, telah dilakukan penganggaran untuk pembangunan ruas jalan menuju Pulau Kijang, Kecamatan Reteh tersebut. Namun, dalam perjalanannya, imbuh Bupati, pihak rekanan yang memenangkan tender pengerjaan ruas jalan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh tersebut melakukan wanprestasi alias kacau balau.

"Maka itu, ruas jalan tersebut terbengkalai dengan kondisinya yang amat sangat memprihatinkan. Jadi, kami selaku Pemerintah Daerah bukan tidak memberikan perhatian terhadap ruas jalan itu, hanya saja pihak rekanan lah yang mengecewakan dalam pengerjaannya," tegas Bupati seperti keterangan tertulis yang diterima, Rabu (28/6/2017) siang.

Bahkan, Bupati Wardan mengatakan jika penganggaran yang dilakukan untuk pelaksanaan pembangunan ruas jalan Pulau Kijang Kecamatan Reteh tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar mendapatkan pembangunan yang berkualitas dengan nominal dana yang memadai dan relatif besar. 

Artinya ada tanggung jawab bersama antara Pemerintah, DPRD, LSM, Wartawan dan masyarakat untuk mengontrol pembangunannya. Hanya saja, ada beberapa komponen yang tak berfungsi di negeri ini untuk melakukan sosial kontrol. Entah segan, entah takut atau tak enak hati, pokoknya tidak ada yang berani mengkritik jauh hari sebelumnya. Sehingga kalau sudah centang perenang dan kacau balau, barulah sibuk saling menyalahkan. Meleset....

"Dengan susah payah, saya bersama jajaran saya di Pemerintahan Kabupaten Inhil 'menjemput' dana tersebut ke Pusat (Pemerintah Pusat, red). Tentunya, saya mengecam tindakan pihak rekanan yang cenderung tidak bertanggung jawab ini," kata Wardan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Bina Marga dan Pekerjaan Umum Kabupaten Inhil, Illyanto membenarkan pernyataan Bupati Inhil HM Wardan yang menyatakan bahwa pada tahun anggaran 2017 ini, pihak Pemerintah Kabupaten Inhil telah menganggarkan penimbunan ruas jalan Pulau Kijang Kecamatan Reteh yang kondisinya diakui Illyanto sangat memprihatinkan.

"Insya Allah, tahun ini akan dilakukan penimbunan yang bersifat fungsional demi kelancaran transportasi di wilayah tersebut. Terlebih, tak lama lagi di Pulau Kijang akan dilaksanakan kegiatan MTQ. Ruas jalan Pulau Kijang Kecamatan Reteh tersebut sudah dianggarkan sekitar Rp. 13 Milyar," terang Illyanto.

Saat ini tahapan penimbunan, menurut penuturan Illyanto, hanya tinggal menunggu proses pelelangan selesai. Sedangkan, lanjutnya, untuk penayangan telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu oleh pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP).

"Jadi, kalau kontrak sudah ada barulah proses pengerjaan dapat dimulai. Saya optimistis, selambat-lambatnya pada bulan Juli kontrak dijalin dan bulan Agustus ini pengerjaan telah dapat dimulai. Sekarang, proses pelelangan tengah dilakukan di ULP (Unit Layanan Pengadaan)," papar Illyanto.

Selain itu, Illiyanto juga tidak menampik bahwa telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak rekanan untuk pekerjaan peningkatan ruas jalan Pulau Kijang tersebut yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 silam dengan nilai fantastis, yakni Rp. 29,6 Milyar untuk paket C, ruas jalan Pulau Kijang-Sanglar dan Rp. 15 Milyar untuk paket B ruas jalan Kota Baru-Sanglar sebagaimana yang dikeluhkan masyarakat selama ini.

"Saat itu, paket C (Pekerjaan Ruas Jalan Pulau Kijang, red) senilai Rp. 29,6 milyar itu, persentase penyelesaian fisiknya hanya mencapai 27,5%. Sedangkan untuk ruas jalan yang juga menuju Pulau Kijang, tepatnya Desa Sanglar dari Kota Baru atau yang dikenal dengan paket B dengan nilai Rp. 15 Milyar hanya mampu diselesaikan pihak rekanan sekitar 71%," beber Illyanto.

Senada, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Inhil, Tengku Juhardi menyatakan bahwa penganggaran untuk peningkatan ruas jalan Kota Baru-Sanglar -Pulau Kijang memang telah dilakukan sejak tahun anggaran 2015 menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana yang telah tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Inhil 2013-2018.


"Hanya saja dalam pelaksanaannya, pembangunan pada ruas jalan yang dimaksud tidak terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk itu, pada tahun anggaran 2017 ini, Pemerintah Kabupaten Inhil kembali menganggarkan pembangunan ruas jalan itu dalam wujud pemeliharaan berupa pelaksanaan penimbunan menggunakan APBD II (Dua) Kabupaten Inhil," papar Tengku Juhardi, sesuai dengan keterangan tertulis yang diterima.

Tengku Juhardi juga membenarkan bahwa saat ini, proses pemeliharaan berupa penimbunan yang akan dilaksanakan pada ruas jalan menuju Pulau Kijang tersebut hanya tinggal menunggu proses evaluasi di Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk kemudian dapat segera dilakukan pelelangan.

"Tentunya kita semua berharap, kegiatan pelaksanaan pemeliharaan ruas jalan menuju Pulau Kijang yang sekarang dalam Proses evaluasi di ULP untuk dapat segera dilelang. Kita juga mengharapkan agar pihak Rekanan selaku pelaksana nantinya, bisa bekerja semaksimal mungkin," pungkas Tengku Juhardi. 

Untuk diketahui, Tengku Juhardi mengungkapkan bahwa Bupati Inhil, HM Wardan juga sudah melakukan rapat internal dengan dinas terkait perihal penanganan ruas jalan Kota Baru-Pulau Kijang yang dimaksud untuk dijadikan kegiatan pembangunan prioritas pada tahun anggaran 2018 mendatang.

Jangan Ada Campur Tangan Elit Politik

Selama ini proyek-proyek di daerah ini selalu ada intervensi dari orang Partai. Entah itu yang bersangkutan langsung, keluarganya, maupun ring satunya. Oleh sebab itulah semua proyek di wilayah ini tak ada yang beres. Selain itu, bangunan rusak pun tidak pernah ada garansi dari rekanan alias buang badan.

Di Insel saja, walau kesannya diam, tapi politik sangat kuat mencengkeram daerahnya. Seluruh penikmat 'kue' APBD dan APBN itu mayoritas adalah elit politik maupun perpanjangan tangannya. Jadi, mimpi jika rakyat profesional bisa memperoleh pekerjaan kalau tidak ada sangkut paut dengan orang Parpol ataupun anggota dewan.

Pembangunan jembatan Reteh saja misalnya, mulai tercium ada keluarga anggota dewan yang ikut di dalamnya. Walau masih info dari masyarakat, tapi itu patut dijadikan informasi awal bahwa memang sedang terjadi demam keluarga dewan main proyek, tul tak ?

Publik berharap agar pembangunan kedepan harus steril dari campur tangan orang politik praktis. Apabila perlu kalau ditemukan indikasi ke arah itu, harus ada sanksi keras agar mereka tidak bisa main-main lagi terhadap proyek pembangunan. Sebab, selama ini kalau ada campur tangan parpol atau anggota dewan, rekanan yang dapat proyek selalu 'ngelunjak' macam tiada pengawasan lagi dari pihak manapun. Alasan itulah kenapa tidak ada satu proyek pun yang pernah beres di kawasan Insel tersebut. (Fadil/Zamri/adv)



Next
« Prev Post
Previous
Next Post »