Agus Hulu : Oknum FZ Selayaknya Dipecat Dari PNS, Bukan Justeru Dipromosikan Pada JPT

Posted by On Friday, June 30, 2017


Nias Utara, (puterariau.com) ---

Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara sebaiknya tidak mengangkat pejabat yang sebelumnya tersangkut perkara hukum, sebab hal itu dapat mempengaruhi wibawa Pemerintah dan kepercayaan masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Agus Hulu di Lotu Kamis lalu dimana ia menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 maupun PP Nomor 32 Tahun 1974, seharusnya FZ diberhentikan dari jabatan Pegawai Negeri Sipil, bukan justru sebaliknya. "Undang-Undang loh yang mengatakannya, bukan saya," ungkap Agusman Hulu.

Agus menjelaskan bahwa Fonaha Zega telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Gunung Sitoli karena telah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP,  dan dasar inilah dapat dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS kepada yang bersangkutan dengan dasar bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (4) Huruf B UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan Pasal 9 huruf a PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS. "Jadi sangat naif sekali ketika hal ini tidak dipedomani oleh pelaku pengambil kebijakan," ujar Agus Hulu dengan nada kecewa. 

Menanggapi hal ini, anggota DPRD Nias Utara yang tidak mau dituliskan namanya menilai bahwa apa yang disampaikan oleh masyarakat sebaiknya ditindaklanjuti oleh Pemerintah. "Janganlah terlalu memaksakan kehendak. Karena hal ini akan berdampak pada perjalanan birokrasi di Kabupaten Nias Utara nantinya," ungkapnya. (Meifermanto Gea)


Next
« Prev Post
Previous
Next Post »