Riau Yang Kaya Raya Bagai Sapi Perah, Wawako Dumai Sebut Pemerintah Pusat Pembohong Dan Maling

Posted by On Friday, May 26, 2017

Dumai, (puterariau.com) - I -- Tak banyak pejabat negara yang berani memperjuangkan masyarakat dan daerahnya di bumi lancang kuning ini. Meskipun banyak pemimpin yang keras di wajah, namun lunak dalam memperjuangkan untuk kepentingan rakyat. Tidak halnya dengan Wawako Dumai yang masih muda dan enerjik ini. Ia berani mengungkapkan sesuatu yang benar itu benar, yang salah itu salah di hadapan Pemerintah pusat.

Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo di hadapan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahkan menyatakan bahwa Pemerintah Pusat pembohong dan maling. Hal itu terkait masalah dana bagi hasil (DBH). 

Ya, Riau yang kaya raya namun miskin rakyatnya. Kalau boleh diumpamakan, Riau ini dijadikan 'eksploitation home par home' alias penindasan manusia oleh manusia. Riau yang kaya raya namun kering kerontang untuk rakyatnya.

Ungkapan kekesalan itu disampaikan Eko saat mengikuti kegiatan pembekalan kepemimpinan daerah bagi kepada daerah yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) di Kantor Kemendagri, Rabu lalu (24/5/17). 

"Jika kami ditanya mengenai kendala di daerah tentunya sangat banyak, namun siapkah Pusat, beberapa kebijakan pusat terhadap daerah khususnya Dumai dinilai tidak memihak dan merugikan," tegas politisi Partai Demokrat ini. 

Eko Suharjo mengkritik tegas kebijakan pusat yang dinilai sangat merugikan daerah dalam mengambil suatu kebijakan dan berharap pemerintah pusat merevisi beberapa undang-undang yang menghambat perkembangan daerah. 

Kebijakan pusat berdampak langsung kepada masyarakat Kota Dumai. Selain itu, dengan menjamurnya perusahaan besar, seakan-akan Dumai adalah daerah kaya, namun dampak lingkungan cukup besar yang dirasakan masyarakat Kota Dumai. 

Selain itu tidak ada pemasukkan berupa kas daerah untuk pembangunan dengan berdirinya perusahaan-perusahaan itu. "Pemerintah Pusat Pembohong dan Maling," tegas Eko Suharjo diikuti tepukan sejumlah pejabat. 

"Selama ini Kota Dumai hanya mendapat limbah dan polusi berupa merkuri, limbah dan kalium akibat dari kegiatan sejumlah perusahaan berskala internasional di Kota Dumai ini," kesal Eko. 

Tidak hanya itu, lingkungan hidup juga mengalami kerusakan serta anak autisme makin bertambah, lalu penderita ispa juga, tiap tahun polusi bencana asap menjadi momok masyarakat, karena perluasan perkebunan sawit. 

"Selain rusaknya infrastruktur jalan, sering terdengar lakalantas hampir setiap hari terkadang korbannya anak-anak dan ibu-ibu namun untuk membenahi semua itu otorisasi penuh pemerintah pusat," pungkas Wawako Dumai. 

Kegiatan pembekalan kepemimpinan yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ini membahas masalah percepatan pembangunan infrastruktur sebagai fokus utama pemerintah, namun bukan berarti bidang pembangunan lain tidak digarap dengan serius. Semua digesa dari Sabang sampai Merauke, dari pelosok hingga ke kota, sampai ke perbatasan. 

"Pembangunan tak semata terkait dengan anggaran, salah satu yang paling penting untuk mendukung roda pembangunan bisa dipacu maksimal dan stabilitas daerah yang terjaga. Membangun butuh situasi yang damai, aman dan terkendali, bukan keriuhan atau kegaduhan," ucap Tjahyo. 

Masyarakat Riau sendiri sebenarnya memang sudah gerah dengan berbagai kebijakan pusat yang amat merugikan daerah. Bahkan banyak sejumlah elemen masyarakat yang meminta Riau Merdeka jika pusat tidak mampu memberi kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran buat rakyat. (Bys/rls)


Next
« Prev Post
Previous
Next Post »