Rawan Kebohongan, DPD Tolak Akademisi Kampus Jadi Panpel Seleksi

Posted by On Thursday, May 11, 2017



Jakarta, (puterariau.com)

John Pieris anggota DPD asal Propinsi Maluku menolak sumber pansel  calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu 2019 akan melibatkan pihak akademisi, sebab kalangan kampus sekarang telah memiliki preferensi politik dan sudah banyak yang kehilangan integritas.

Dalam Pansel bentukan DPRD Propinsi, awalnya didesain bertugas merekrut dari sumber tokoh masyarakat dan akademisi sebagai orang independen untuk menggantikan persyaratan Kartu Tanda Penduduk sebagai syarat untuk menjadi calon anggota DPD RI.

"Siapa yang menjamin lantas akademisi tidak partisan atau berintegritas," ungkap John Pieris di Jakarta Rabu (10/5/2017).

Ia  punya teman  sudah terpilih jadi calon rektor sebuah perguruan tinggi negeri di Ambon, Maluku, dengan mengantongi suara mayoritas.

Tapi dia bisa tak terpilih karena pejabat dari pusat masih punya suara 30 persen. Dimana saat pemilihan putaran terakhir, teman itu tiba-tiba kalah, karena orang pusat  memilih calon lain.

"Setelah saya diberi tahu oleh teman yang lain. Saya dapat bocoran Rektor terpilih menghabiskan uang Rp.10 milyar untuk mengalahkan teman saya tadi," kata John Pieris.

"Saya setuju RUU Pemilu mengatur pemilihan calon anggota DPD RI pada Pemilu 2019 tanpa mempersyaratkan KTP lagi. Sebab  persaratan pengumpulan KTP telah mengajarkan kebohongan dari sejak awalnya," katanya.

Dengan modus sang calon ditawari oleh pengumpul KTP dengan tarif termurah 1.000 lembar KTP sama dengan Rp 100.000 KTP  dikumpulkan dari Kantor Desa, Kantor Camat, Kantor Samsat, Kantor Pegadaian  bahkan sampai dikumpulkan dari Rumah Sakit.

"Saya setuju sarat KTP dihapus dalam pemilihan anggota DPD yang akan datang", pungkasnya. (Erwin Kurai)

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »