Polemik Izin Tambang Pasir, Bupati Bengkalis Diduga Sorot Gubri

Posted by On Tuesday, May 30, 2017

(Gubri Andi Rahman dan Bupati Bengkalis, Amril Mukminin saat turun ke lokasi bersama)

Pekanbaru, (puterariau.com) --I--

Gubernur Riau, Andi Rachman dalam pernyataannya menyebutkan bahwa perizinan penambangan pasir laut di kawasan Beting Aceh, Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis seluas 5.000 Hektar berasal dari Kementerian terkait yang diterbitkan pada tahun 1998 silam. Gubernur Riau dalam laporan yang telah disampaikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Propinsi Riau dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Disebutkan Gubri, Perizinan tersebut berbentuk Kuasa Pertambangan (KP), namun pada tahun 2001 terjadi moratorium eksploitasi pasir laut hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, melalui proses pada tahun 2015 terjadi penyesuaian perubahan dari KP menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Atas perubahan tersebut, tentunya pihak Pemerintah bisa membuat kebijakan apakah memotong atau membatalkan izin penambangan pasir yang dimaksud. Jadi sangat memungkinkan izin itu dicabut. "Makanya kita akan dudukkan persoalan ini. Apa yang menjadi sentuhan, benturan dan tubrukan atas izin ini," kata Andi.

Sebab, tidak sembarangan mengeluarkan izin pertambangan, butuh kajian panjang. Setelah dikeluarkan IUP, masih ada tahapan yang lebih rinci. Terkait Beting Aceh, merupakan salah satu destinasi pariwisata yang sangat dibanggakan, sehingga belum ada operasi oleh PT.Logomas Utama disana sebagai pemilik IUP, sebut Gubri lagi.


Pernyataan Bupati Bengkalis Tunjuk Hidung Gubri ?

Sementara itu, Bupati Bengkalis, Amril Mukminin mengaku kaget terkait izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Riau kepada PT.Logomas Utama untuk penambangan pasir di kawasan wisata bahari Pulau Rupat. Ia berharap Pemprop Riau meninjau ulang izin tersebut. "Saya sudah mendengar berita tersebut, tentu saja kita sangat terkejut," kata Amril yang dirilis usai meresmikan Pasar Ramadhan di Sungai Bengkel, Bengkalis, Sabtu lalu (27/05).
(Pantai Beting Aceh Rupat Utara Bengkalis yang sangat eksotis)

Dikatakan Amril, izin yang dikeluarkan Pemerintah Propinsi Riau melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tanpa melalui rekomendasi dari Pemkab Bengkalis. Selanjutnya ia mengatakan jika lokasi izin yang dikeluarkan termasuk dalam kawasan Pulau Babi dan Beting Aceh yang merupakan Pulau terluar Indonesia.

Amril menegaskan bahwa Pulau terluar masuk ke dalam kawasan strategis nasional yang dalam pengelolaannya mendapatkan perhatian nasional. "Oleh karena itu, kita minra Pemerintah pusat untuk betul-betul menjaga pulau-pulau di daerah terluar," katanya sembari menjelaskan bahwa kegiatan penambangan pasir bisa menyebabkan pulau-pulau itu tenggelam.

Ia berencana akan mengambil sikap tegas dengan mengirimkan surat ke Perusahaan dengan tembusan Kementerian, Propinsi dan pihak-pihak terkait untuk meninjau ulang izin yang telah diberikan. Apalagi katanya kawasan itu masuk dalam zona jalur penangkapan nelayan Kabupaten Bengkalis. 

"Kalau masyarakat sudah terganggu, kita berharap agar izinnya ditinjau ulang," katanya yang dilansir dari media online lokal.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Propinsi Riau melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Nomor 503/DPMPTSP/IZIN-ESDM/66 tertanggal 29 Maret 2017 mengeluarkan izin kepada PT.Logomas Utama untuk melakukan penambangan pasir di kawasan perairan Rupat Utara.

Kabid Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SP Angkat Bicara

Terkait kesimpangsiuran pernyatan berbagai pihak mengenai izin penambangan pasir di Pulau Beting Aceh, Rupat, Bengkalis mendapat tanggapan dari Kabid DPMPTSP Propinsi Riau, Fahrizal. "Itu izin pusat. Kan izinnya sampai 2028, jadi kita ada amanat dari PP Nomor 23 tahun 2010 Pasal 112 angka 4 bahwa kuasa pertambangan awalnya. Jadi dari Kuasa Pertambangan tersebut isi PP itu untuk merubah dari KP ke IUP, juga Permen ESDM Nomor 43 tahun 2015 Pasal 5 Ayat 1, dan itu diamanatkan menjadi kewenangan kita," kata Fahrizal yang dilansir.

Ia menyebutkan bahwa izin itu dikeluarkan karena ada dua hal, yaknu PP dan Permen ESDM, sebagai dasar penyesuaian dari KP ke IUP. Ia juga menyebut bahwa DPMPTSP tidak akan mengeluarkan izin baru maupun perpanjangan. Hal itu karena perintah dari Peraturan Pemerintah itu.Dari dulu disebutkannya tidak ada gejolak dari masyarakat. Sebab izin itu dikeluarkan tahun 1998 oleh pusat, katanya menegaskan.

Dalam catatan PR, ada indikasi hal ini dipolitisir oknum tertentu dengan menyetir info yang salah dan membuat kekisruhan di Riau. Apalagi ada oknum kura-kura dalam perahu yang berpura-pura tidak tahu sementara ia paham akan hal itu. Ini perlu diwaspadai oleh Pemerintah Propinsi adanya kepentingan politik yang menunggangi permasalahan ini. (beni/fadil/rls)








Next
« Prev Post
Previous
Next Post »