Menteri Agama : "Tata Kelola Dana Haji 90 Triliun Merupakan Pekerjaan Tak Kecil"

Posted by On Wednesday, May 10, 2017

(Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin)

Jakarta, (puterariau.com) --

Ali Taher Parasong, Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional mendesak pada anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang baru saja terpilih, agar dalam mengelola keuangan haji berpedoman pada prinsip syariah, hati-hati dan akuntabel guna meningkatkan kualitas dalam berhaji.

Pendapat ini dikatakan Ali Taher dalam dialog UU BPKH bersama dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin di Gedung DPR RI Jakarta Selasa (9/5/2017). 

Seperti guna untuk investasi sukuk, SUN, deposito atau biaya infrastruktur. Dikatakan, sepanjang masih untuk keperluan pembangunan negara masih bisa diperbolehkan. "Tapi BPKH tetap tidak bisa memutuskan sendiri karena harus dengan melibatkan Dewan Pengawas," jelasnya. 

Apabila ditemukan pelanggaran tata kelola, maka pelaku akan dijerat tanggung renteng bersama-sama. "Disini letak pentingnya prinsip kehati-hatian itu," ujarnya 

BPKH sudah dipastikan akan mendapat wewenang mengelola dana haji yang terakumulasi sebanyak Rp.90 trilun. "Ini merupakan pekerjaan besar", kata Menteri Agama Lukman Hakim.

Pada musim haji tahun 2017 ini, Pemerintah akan memanfaatkan semua quota haji yang telah disetujui dengan Pemerintah Arab Saudi sebanyak 204 ribu calon jemaah haji. 

Anggota BPKH yang dipilih oleh DPR RI pekan lalu, hasilnya secara administratif telah dikirim kepada Presiden Joko Widodo yang akan dilantik sebelum menjalankan tugas pertama, seperti yang diatur dalam UU BPKH yang memisahkan fungsi regulator dan operator. (Erwin/beni)

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »