LKPJ Bupati Inhil 2016 Panen 'Catatan' Oleh Parlemen

Posted by On Saturday, May 06, 2017


Tembilahan, (puterariau.com) --

Bupati Indragiri Hilir, HM Wardan mengungkapkan rasa terima kasihnya  atas dukungan dan partisipasi semua pihak, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Inhil untuk mengawal pemerintahan yang dipimpinnya selama ini. Hal ini disampaikannya saat menyampaikan sambutan pada rapat paripurna istimewa DPRD Inhil tentang penyampaian laporan hasil pembahasan LKPJ Bupati Inhil tahun 2016 di Gedung DPRD Inhil, Kamis malam lalu (4/5/2017).

"Dengan kebersamaan yang telah terbangun selama ini antara legislatif dan eksekutif serta semua pihak, Insyaallah secara bertahap akan mampu membawa kita mencapai visi Kabupaten Indragiri Hilir berjaya dan gemilang 2025," ucap Wardan.

Pada proses pembahasan LKPJ oleh DPRD bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut, telah banyak disampaikan pendapat dan saran dari anggota komisi-komisi di DPRD yang bersifat membangun dan sangat bermakna guna  kelanjutan pembangunan di Inhil.

"Saran-saran dan masukan yang disampaikan itu akan menjadi catatan penting bagi Pemkab Inhil. Hal ini karena kami menyadari dalam kurun waktu pemerintahan kami yang relatif singkat ini, belum menghasilkan kemajuan yang signifikan dan diperlukan dukungan dari semua pihak dalam penyempurnaan strategi dan komitmen bersama sebagai modal dasar dari pelaksanaan pembangunan di Kabupaten yang kita cintai ini," tegas Wardan.

Sebelumnya, Edi Gunawan, anggota DPRD Inhil yang berasal dari PKB telah membacakan laporan hasil pembahasan gabungan komisi DPRD Inhil terhadap LKPJ Bupati tahun 2016. Dibacakannya, bahwa ada beberapa catatan penting yang harus dilakukan Bupati Inhil agar target pembangunan yang dijalankan dapat benar-benar mengarah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Inhil 2013-2018.

"Salah satu yang kami lihat penting adalah adanya kecenderungan belum sinerginya antar SKPD dengan SKPD lainnya dalam mengimplementasikan program atau kegiatan. Untuk itulah perlu ditingkatkan sinergitas peran dan fungsi SKPD di tingkat  SKPD serta lintas SKPD untuk fokus mendukung visi misi kepala daerah," kata Edi.

Beberapa solusi yang disarankan, sambung Edi, dipinta pada Bappeda Inhil untuk membangun pusat data yang selalu mempunyai basis data (data base) yang lengkap, terpercaya, valid, senantiasa diperbaharui (up to date) dan menselaraskan dengan data SKPD, serta meningkatkan kerja sama dengan penyedia data seperti Badan Pusat Statistik (BPS).

"Keberhasilan sebuah  kebijakan yang baik tidak terlepas dari proses pengelolaan dan penyajian data serta informasi yang obyektif, akurat, valid, reliable dan akuntabel, sesuai dengan kondisi eksisting yang ada. Untuk itu, persoalan data adalah bagian yang terpenting dalam pengambilan keputusan kebijakan," tegas Edi.

Pemkab Inhil, dipinta untuk memvalidasi data terhadap potensi tenaga teknis pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimilikinya. Hal ini karena saat ini sangat terlihat persoalan tenaga teknis melanda beberapa dinas sehingga mengganggu kinerja. (Beni/adv)

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »