Komisi I Minta Reposisi ASN Dilakukan Pemkab Inhil

Posted by On Saturday, May 20, 2017


Tembilahan, (puterariau.com)

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menegaskan bahwasanya dalam reformasi birokrasi mengharuskan adanya reposisi terhadap sejumlah Pegawai ASN. 

Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pegawai ASN yang berkualitas, mampu menjalankan kewajiban, wewenang dan tugas pokok serta fungsinya dengan baik, yang akhirnya berimbas pada peningkatan kinerja pemerintah daerah yang baik. 

"Pemkab Inhil melalui Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diminta untuk segera membuka assessment, dalam rangka pengisian jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan pemerintah daerah tahun 2017, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah yang berdasarkan analisa beban kerja (workload), analisa jabatan, dan assessment," Kata Sekretaris Komisi I DPRD Inhil, Muamar Armain, Kamis (18/05/2017).

Lebih lanjut, Sekretaris Komisi I Muamar menyebutkan bahwa Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia haruslah sesegera mungkin membuka assesment secara terbuka dengan semangat Permenpan RB tersebut. 

"Sekarang sudah masuk dipertengahan bulan Mei, apalagi yg harus ditunggu, silahkan buka assesmen langsung kepada seluruh OPD yg ada, sehingga nantinya apapun hasil dari assesmen tersebut kita harapkan mampu memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Indragiri Hilir," imbuhnya. (beni/adv)

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »