Dugaan Pungli Oleh Oknum Kepsek Di Nias Utara Mulai Terkuak

Posted by On Wednesday, May 03, 2017



Nias Utara, (puterariau.com)

 Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas pungutan liar. Hal itu dilakukan di seluruh Instansi Pemerintahan yang ada, baik lembaga dan instansi pemerintah maupun di dunia pendidikan.

Namun anehnya, walaupun Pemerintah telah menyerukan untuk memberantas pungli, bahka telah dibentuk nya tim Saber Pungli, pungutan liar itu masih terus merajalela.

Dugaan pungli kembali terjadi di salah satu Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Nias Utara. Berdasarkan hasil investigasi tim Lembaga Swadaya Masyarakat Nias Corruption Watch (NCW) Nias-Indonesia, yakni Sekolah Dasar Negeri 078133 Harewakhe Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara, ditemukan kuat terjadinya praktek pungutan liar terhadap siswa dan siswi.

Pandainya pihak sekolah, dimana orang tua siswa dikelabui dengan dalil mufakat dan musyawarah. Sementara pungutan yang dilakukan bersifat memaksa, dimana pungutan tersebut ditentukan melalui besaran nominal pungutan.

Meifermanto Gea menerangkan langsung bahwa SD Negei 078133 Harewakhe yang dipimpin oleh Faiginasokhi Zebua selaku kepala sekolah, diduga kuat melakukan pengutipan biaya transportasi pengawas UN kepada siswa yang mau menyelesaikan semester akhir.

Pernyataan ini berdasarkan hasil investigasi LSM NCW Nias-Indonesia, dimana salah salah satu orang tua siswa yang tidak mau disebut namanya menyampaikan bahwa di SD Negeri 078133 Harewakhe ada pungutan untuk pembiayaan para pengawas Ujian Nasional (UN).

"Saya selaku orang tua siswa sangat kecewa atas kinerja Kepala Sekolah Faiginasokhi Zebua, karena beliau mengutip biaya pengawas UN bagi siswa dan siswi yang mengikuti Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017," tutur orang tua siswa tersebut.

Lanjutnya, ada 10 orang siswa yang dikutip sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Memang ini sudah kesepakatan orang tua siswa dan saya pun sudah memberikan uang itu, tapi saya tidak ikhlas untuk memberinya, saya kasih uang itu karena saya takut anak saya tidak lulus nantinya dalam UN atau akhir semester ini.

Orang tua yang tidak mau disebut namanya itu pun menjelaskan bahwa disekolah yang dimaksud diatas ada iuran komite.

"Disekolah kami ada iuran komite sebesar Rp.2.000/bulan, kalau tidak dibayar oleh siswa maka dipulangkan kepada orang tua atau tidak dibelajarkan di dalam ruangan sekolah, itu kalau belum dikasih iuran komite," katanya.

"Dan jika ada yang perlu kita urus kepihak sekolah, contohnya kalau ada bantuan BLSM dari pemerintah kepada siswa yang miskin. Itu kan perlu diambil nilai akhir sekolah dan dileges oleh kepala sekolah dan untuk meleges itu kepada kepala sekolah harus ada uang terima kasih paling tidak Rp.50.000, kalau tidak ada yah, tidak dilegalisirnya," ujar orang tua siswa kepada Meifermanto Gea".

Menurut Gea, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 60 Tahun 2011 tentang larangan pungutan biaya pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Maka pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah menyalahi aturan yang ada.

Meifermanto pun meminta agar Bupati Nias Utara melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara untuk segera dipertegas peraturan ini kepada instasi Kepala Sekolah di wilayah nias utara, dan diminta kepada pihak penegak hukum untuk segera memproses kinerja tugas dari Faiginasokhi zebua ini, pinta Meifermanto Gea.

Hingga berita ini diturunkan belum ada klarifikasi dari pihak sekolah yakni SD Negeri 078133 Harewakhe. Klarifikasi akan dimuat pada edisi selanjutnya. (Alv)

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »