Dugaan Penyalahgunaan Pajak Ekspor Sawit, Petani 'Serbu' Menko Perekonomian

Posted by On Friday, May 05, 2017



Jakarta, (puterariau.com) --
MA Muhammadyah, Ketua Umum Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit (APPKSI), melakukan aksi demo ke kantor Menko Perekonomian terkait dugaan penyelewengan  pungutan pajak ekspor sawit.

Akibatnya, hal ini mulai berdampak  pada turunnya harga tandan buah segar (TBS) yang dijual ke pabrik untuk diolah jadi CPO. Kemudian ditenggarai dana tersebut telah disalurkan untuk subsidi industri biofuel atau BBM non fosil. 

“Untuk itu kami desak Presiden Joko Widodo agar mencabut PP nomor 24 tahun 2015 dan Perpres 24 tahun 2016 yang mengatur pajak ekspor sawit karena cacat hukum dan telah banyak merugikan perkebunan salah satunya petani sawit,” ujar Muhammadyah dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Dugaan adanya korupsi di perkebunan sawit  sebelumnya telah disorot oleh  Parlemen Uni Eropa yang dilanjutkan dengan menerbitkan resolusi menolak ekspor CPO dari Indonesia. 

UU Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 sebenarnya sudah mengatur penghimpunan dana perkebunan yang dipungut dari dunia usaha yang dalam pelaksanaannya dikenakan pajak ekspor CPO termasuk produk-produk  asal sawit lainnya.

Sedang pemanfaatannya diatur dalam pasal 93 ayat 4 antara lain dipergunakan untuk pengembangan SDM, penelitian, peremajaan kebun sawit, promosi dan pembangunan sarana dan prasarana di areal perkebunan. Dengan kata lain tidak ada pemanfaatan untuk biofuel, katanya.

Yang secara operasional lebih lanjut diatur dalam PP 24 Tahun 2015 tentang penghimpunan dana perkebunan. Yang dilanjutkan dengan terbitnya  Perpres 24 tahun 2016 yang mengatur tentang  pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS).

Pada tahun 2016 lalu, pungutan pajak ekspor dari sawit yang dihimpun BPDP sawit telah mencapai  sebesar Rp 11,7 triliun.

“Yang sangat miris dana perkebunan dari sawit ini dipergunakan untuk menambal defisit APBN 2017. Ini jelas-jelas melanggar penggunaan pajak ekspor CPO,” kata Muhammadyah.

Ia minta KPK agar segera turun tangan untuk menindak penyelewengan penggunaan dana pajak ekspor CPO. Seperti pajak ekspor tahun lalu dipergunakan untuk menutupi subsidi BBM biodisel, ungkapnya.  

Sementara itu, petani sawit di daerah selalu dihadapkan dengan fluktuasi harga TBS yang tak menentu. Petani bahkan tak pernah mengetahui pemicu rendahnya harga, apalagi mengenai dugaan penyalahgunaan pajak ekspor komoditi tersebut. 

"Inilah kalau petani disuruh hanya kerja, kerja dan kerja, hasilnya malah tidak jelas dan diduga disalahgunakan," ujar Agusman, petani Sungai Gergaji Kecamatan Keritang merespons informasi ini. (Erwin Kurai/beni ys)

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »