Bupati Wardan Minta Warga Dukung Pembangunan SUTT 150 KV

Posted by On Sunday, May 28, 2017


Tembilahan, (puterariau.com)

Kelanjutan pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV di Kabupaten Indragiri Hilir kini terhalang masalah pembebasan lahan. Saat ini masih tersisa 22 titik lahan untuk tapak tower dan tidak bisa diselesaikan karena pemilik lahan enggan menerima ganti rugi yang ditawarkan PLN. 

Akibat hal itu, proyek strategis nasional tol listrik yang melintasi Riau belum bisa dituntaskan. Manager Proyek Pembangunan Jaringan Listrik Riau-Kepri, Rahmat Basuki mengatakan bahwa dari puluhan tapak tower untuk transmisi Rengat-Tembilahan di Indragiri Hilir yang belum bisa dibebaskan berjumlah 22 titik.

"Titik-titiknya tersebar di empat kecamatan. Ada 11 titik di Kecamatan Kempas, 1 titik di Kecamatan Tembilahan, 6 titik di Kecamatan Tembilahan Hulu dan 4 titik di Kecamatan Tembilahan Kota," tuturnya.

Pihak PLN sudah melakukan sejumlah pertemuan dengan masyarakat dalam mengkomunikasikan tentang rencana ganti rugi atas pembebasan lahan tersebut. Sayangnya, beberapa kali pertemuan digelar, masyarakat tetap enggan membebaskan lahan. "Sebagian dari mereka malah meminta harga tinggi untuk ganti rugi tersebut," katanya.

Untuk nilai ganti rugi, harga tanah ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Lembaga ini yang dipercayakan pemerintah untuk menilai ganti rugi aset warga baik berupa tanah, tanaman maupun bangunan. "Jadi tidak mungkin kita mempermainkan harga. Atau memberikan harga di atas yang ditetapkan KJPP," ungkapnya.

Rachmat mengatakan bahwa Pemkab Inhil sudah melakukan negoisasi antara PLN dengan masyarakat. Dalam beberapa kali pertemuan Pemkab Inhil secara persuasif meminta pemilik tanah untuk legowo dan mengedepankan kepentingan publik. 

Sementara itu, Bupati Wardan menyebutkan bahwa program kelistrikan sejatinya menjadi program Pemkab. "Tersedianya daya listrik yang cukup di daerah kita, tentunya juga akan membuat pembangunan di daerah ini berjalan lebih baik," sebutnya.

Untuk itu, Wardan menghimbau masyarakat pemilik tanah agar legowo duduk bersama dengan PLN untuk mencari solusi terbaik demi kemaslahatan umum.

"Pemerintah bersedia menjadi mediator untuk resolusi persoalan pembebasan lahan tersebut," katanya, Sabtu lalu (27/5/2017).

Namun demikian, menurut Wardan, pihaknya meminta PLN untuk melakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

“Kalau ada ganti rugi dijelaskan ganti ruginya, kalau tidak ada dijelaskan, karena yang lain bisa kenapa di Inhil tidak bisa, terlebih lagi ini merupakan dambaan masyarakat untuk mendapatkan aliran listrik yang cukup. Selama ini masyarakat minta listrik, sekarang sudah ada upaya Pemerintah untuk itu. Jadi tidak ada alasan pula bagi masyarakat untuk menolak," ujar Bupati. (Beni/adv)


Next
« Prev Post
Previous
Next Post »