Bukti Dan Saksi Kasus Bansos Makin Kuat, Amril Mukminin Kian Dekat Ke Penjara

Posted by On Friday, May 19, 2017

(Bupati Bengkalis Disebut-sebut memiliki segudang kasus yang masih terpendam, beranikah aparat hukum mengusutnya ?)

Pekanbaru, (puterariau.com)

Publik diam bukan karena tak tahu atau tak ambil peduli. Tapi ini adalah bagian dari cara menguji bagaimana sebenarnya penegakan hukum di negeri ini yang memang tumpul ke atas tajam ke bawah. Kasus korupsi berjamaah melalui dana bantuan sosial (bansos) Kabupaten Bengkalis itu hanya masih menjerat sebatas sosok yang memang sudah layu. Hukum belum berani menjamah petinggi daerah termasuk Amril Mukminin.

Apalagi kasus bansos Bengkalis ini sudah masuk dalam daftar kasus nasional yang diketahui publik. Saat ini berita kasus korupsi bansos masih menjadi pembicaraan miring masyarakat terkait lemahnya hukum di negeri junjungan tersebut ke penjara. Boro-boro menahan Amril, memanggilnya saja seakan tak berkutik. Mendingan kasus Ahok yang segera ditahan, sementara kasus korupsi orang nomor satu Bengkalis ini masih terpendam dalam bumi.

Menurut praktisi hukum, Yhofizar SH menyebutkan bahwa perkembangan kasus korupsi bansos ini melihat bukti dan saksi yang sudah lengkap mestinya segera diselesaikan. "Menurut KUHP Pasal 148 tentang alat bukti seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka pidana apapun," katanya.

Kemudian perkara korupsi bansos ini juga merujuk pada petunjuk putusan MK No.2 tahun 2015 tentang alat bukti. Oleh karena itu publik menilai sudah saatnya Bupati Bengkalis saat ini (Amril Mukminin, red) segera diproses oleh aparat penegak hukum.

Sebelumnya, Ketua DPRD Bengkalis, Heru Wahyudi telah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi bansos Bengkalis dengan menghadirkan sejumlah bukti dan saksi. Heru Wahyudi selaku pimpinan parlemen Bengkalis saja bisa 'disantap' hukum apalagi hanya seorang Bupati Bengkalis.

Amril Mukminin kala itu masih menjadi anggota dewan di parlemen Bengkalis yang turut menikmati kucuran dana bansos Bengkalis. Dimana dalam alokasi penganggaran, ditemukan 2000 proposal fiktif yang dilakukan secara berjamaah oleh para wakil rakyat Bengkalis bersama unsur Pemerintah (Bupati Herliyan Saleh) kala itu. Atas perbuatan itu, seluruh tersangka dijerat Pasal 2 dan atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (Beni/fadil/gus)


Next
« Prev Post
Previous
Next Post »