Penipuan Jual Beli Tanah, MG Anggota Komisi I DPR RI Segera Menjadi Tersangka

Posted by On Monday, April 24, 2017

(Finsen Mendrofa saat bersama rekan pers)


Gunung Sitoli, (puterariau.com)

Kasus dugaan tindak pidana penipuan jual beli tanah yang melibatkan anggota Komisi I DPR RI Marinus Gea usai dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh Roslina Hulu, beberapa waktu lalu ditanggapi serius oleh pihak penegak hukum. Langkah cepat ini dilakukan oleh tim penyidik dari Mabes Polri dengan menggelar olah TKP serta melakukan pemeriksaan saksi serta pihak-pihak terkait.

Sebelumnya, Marinus Gea telah dilaporkan oleh seorang ibu rumah tangga (Roslina Hulu) dengan Laporan Polisi No.228/II/2017/BARESKRIM di Markas Besar Polri atas dugaan penipuan pembelian dua bidang tanah seluas 11.592 M2 kepada ibu Roslina Hulu (ibu rumah tangga) dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu) per meter. Marinus Gea dilaporkan dengan dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Kuasa Hukum Roslina Hulu, Finsen Mendrofa, SH CLA mengatakan bahwa dugaan penipuan ini baru diketahui oleh ibu Roslina Hulu ketika Sertifikat Hak Milik sudah beralih atas nama Marinus Gea. Pada saat tanda tangan Akta Jual Beli (AJB) dijelaskan bahwa Marinus Gea belum membayar sama sekali kepada ibu Roslina Hulu.

"Baru 3 hari berselang tanda-tangan AJB baru membayar Rp.200 juta. Kemudian sampai dengan saat ini Marinus Gea belum juga membayar sisa sebesar Rp. 959.200.000,- (sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) meskipun Sertifikat Hak Milik sudah beralih atas nama Marinus Gea," ungkap Finsen saat menggelar konfrensi pers di Gunungsitoli, Sumatera Utara. Minggu malam (23/4/2017).

Atas laporan Polisi diatas, ungkap Finsen, Bareskrim Mabes Polri gerak cepat dan serius mengusut kasus dugaan penipuan ini dengan menugaskan tim penyidik Bareskrim Mabes Polri di Pulau Nias.

"Sepengetahuan kami,  penyidik Bareskrim Mabes Polri telah melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi antara lain, suami pelapor inisial Pdt. EG,  Kepala Desa Lasara Bahili,  kakak terlapor inisial PG, adik terlapor OG, pihak notaris/PPAT, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Nias, dan juga pemeriksaan tambahan pelapor (Roslina Hulu)," kata Finsen.


Gerak cepat yang dilakukan oleh tim Mabes Polri ini mendapat pujian dari seluruh kalangan termasuk Finsen sendiri. "Pemeriksaan ini dilaksanakan di Polres Nias. Sangat bagus langkah penyidik Bareskrim Mabes Polri yang objektif, transparan dan merespon dengan cepat laporan kliennya, terlebih-lebih laporan Polisi ini ditangani langsung  Bareskrim Mabes Polri dan tidak dilimpahkan ke Polres Nias yang akan menjadikan proses penyelidikan dan penyidikan kasus penipuan ini semakin terang, berjalan sesuai prosedur, transparan, terkontrol tanpa intervensi dari pihak manapun," jelasnya.

Dikatakan Finsen, biasanya setelah selesai diperiksa saksi-saksi, maka akan dilakukan pemeriksaan kepada terlapor (Marinus Gea), namun itu kewenangan penyidik. "Kita percaya sepenuhnya kepada penyidik. Kalau tidak salah penyidik dari Bareskrim Mabes Polri ada dua orang dan setahu saya mereka kurang lebih 1 minggu telah berada di Nias," sebutnya.

Penasehat hukum pelapor menerangkan bahwa pemeriksaan yang padat, sehingga substansi ini dilakukan guna untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Nantinya akan ditingkatkan ke tahap penyidikan dan bahkan tidak tertutup kemungkinan terlapor Marinus Gea dapat dijadikan sebagai tersangka.

Sementara, Marinus Gea sebelumnya menegaskan bahwa tudingan itu tidak benar dan fitnah. "Tuduhan tersebut fitnah dan pembunuhan karakter karena fakta sesungguhnya adalah korban dari pemaksaan kehendak Roslina Hulu atas transaksi jual beli tanah tersebut," kata Gea Seperti dikutip PR.

Dijelaskannya, soal jual beli tanah yang dimaksud, pihaknya sudah menyampaikan agar tanah yang hendak dijual tersebut tidak dalam sengketa serta seluruh surat atas objek tanah tersebut benar, lengkap, dan sah menurut hukum.

"Pada faktanya ternyata tidak demikian. Saat proses jual-beli tanah ini berlangsung, kami telah meminta kepada Roslina Hulu sebagai penjual untuk melakukan pengukuran ulang atas tanah objek jual beli. Namun hal ini tidak pernah terlaksana dengan berbagai alasan, hingga akhirnya kami berinisiatif meminta bantuan Kantor Pertanahan Kabupaten Nias untuk melaksanakan proses pengukuran atas objek tanah jual beli tersebut," ungkapnya. (alvin/pr)



Next
« Prev Post
Previous
Next Post »