Masjid Raya Pekanbaru Dihancurkan, Parlemen Minta Laporkan Agar Pelaku Dipenjara

Posted by On Monday, April 03, 2017




Pekanbaru, (puterariau.com)

Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 163 Tahun 2007 tentang penetapan lokasi revitalisasi kawasan Masjid Raya Kota Pekanbaru saat itu terkesan terburu-buru dan dipaksakan. Selain itu, dalam implementasinya tanpa kordinasi dengan pihak-pihak terkait.

"Ada unsur dikebut untuk segera merevitalisasi Masjid bersejarah ini," ujar sumber PR di lapangan. Apalagi fakta lapangan memperlihatkan kondisi Masjid tertua yang bersejarah ini berubah bentuk dan tidak bernilai historis lagi.

Sebelumnya dalam pertimbangan Pemerintah Kota Pekanbaru, revitalisasi terhadap kawasan Masjid Raya Kota Pekanbaru ini dilakukan dalam rangka mempertahankan cagar budaya dan sejarah. Selain itu, adanya keinginan Pemerintah untuk menjadikan kawasan tersebut menjadi kawasan wisata religius dan kawasan budaya Melayu Islam.

Saat penelurusan wartawan Putera Riau ke kawasan Masjid Raya Pekanbaru, kondisinya terlihat sudah tidak utuh seperti aslinya. Bahkan jikalau, warga Kota Pekanbaru yang sudah lama tak menempuh Masjid ini, sangat kentara perubahan bentuk yang identitasnya sudah tidak jelas lagi.

Ketua Siak Heritage Community, Wan Putra sangat menyesalkan hancurnya peninggalan sejarah Kerajaan Siak Sriindrapura tersebut. "Masjid Raya Senapelan ini tak terlepas dari sejarah Kerajaan Siak. Maka dari itu kami menyesalkan apa yang terjadi dengan peninggalan sejarah Kerajaan Siak. Insya Allah dalam waktu dekat, kami akan menyurati institusi terkait atas apa yang terjadi dengan Masjid ini, sekaligus tentang ornamen salib di masjid ini," katanya.

Ketua Forum Pemerhati Cagar Budaya Riau, Dendi Setiawan mengatakan bahwa Masjid Raya Pekanbaru telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau kawasan yang dilindungi UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.13/PW.007/MKP/2014 tanggal 3 Maret 2014 lalu.

Menurutnya, Masjid Raya Pekanbaru merupakan masjid tertua di Pekanbaru yang kental dengan arsitektur tradisional Melayu. Masjid tersebut dibangun abad ke-18 pada masa Pemerintahan Sultan Abdul Jalil Muazzam Syah, sebagai Sultan keempat dan kelima dari Kerajaan Siak Sriindrapura.

Di kawasan Masjid Raya itu pula terdapat makam Sultan Marhum Bukit atau Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah yang memerintah sebagai Sultan Siak keempat tahun 1766 hingga 1780. Sedangkan Marhum Bukit sekitar tahun 1775 yang memindahkan ibukota Kerajaan dari Mempura Siak ke Senapelan.

Dendi mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat ke DPRD Riau agar masalah ini dapat dibahas dalam hearing komisi. Selain itu, penganggarannya pun ada dalam APBD Propinsi Riau tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya.

Parlemen Riau Tidak Sinkron

Sementara itu, Putera Riau berupaya untuk terus menggiring kasus penghancuran dan perusakan Cagar Budaya ini ke gedung wakil rakyat Riau. Ketua Komisi E DPRD Riau dari Partai Golkar, Masnur asal Kampar yang semula koperatif ketika hendak dikonfirmasi bisa berubah pikiran. PR melakukan komunikasi via telepon yang semula dijawab sangat bersahabat berubah dengan mematikan telpon secara brutal.

"Ya gak apa-apa pakai telpon aja," jawabnya pada permulaan. Namun ketika PR mempertanyakan seputar tindakan penghancuran Cagar Budaya dan kawasan bersejarah ini, ia mulai uring-uringan. "Oh, itu bukan urusan saya, itu orang komisi E," ucapnya via telepon.  Ketika disebut PR bahwa bukankah Pak Masnur orang komisi E, ia malah langsung mematikan HP-nya penuh ketakutan. Ada apa ?

Dari informasi lapangan yang diterima, seputar penghancuran kawasan bersejarah ini pernah dilakukan 'hearing' oleh komisi E. Aneh juga jika ada wakil rakyat yang mengaku-ngaku pro daerah dan Melayu malah mengatakan tak pernah mengetahuinya. Seakan ada 'kebohongan' yang ditutup-tutupi olehnya, seperti asumsi sejumlah sumber lapangan PR yang dimintai tanggapannya.

Namun, kebenaran itu mulai terungkap dari salah seorang anggota komisi E DPRD Riau, HM Adil dari Partai Hanura. Saat dikonfirmasi PR, ia menyarankan agar kasus ini segera dilaporkan ke penegak hukum. "Laporkan aja ke Polda, biar masuk penjara semuanya. Apalagi revitalisasi itu tidak harus mengubah bentuk dan ini sudah pernah dibahas. Kalau dirubah, hilang sejarahnya. Kalau tidak, rubah bentuknya seperti semula," tegas HM Adil memberikan pandangan.


Anggarannya Revitalisasi Sangat 'Wah'

Mengenai pagu anggaran dalam revitalisasi kawasan Masjid Raya ini terbilang menyedot anggaran rakyat cukup tinggi namun nol realisasi. Masjid berubah bentuk tanpa ada identitas sementara anggarannya hingga tahun 2016 mencapai Rp.45.386.835.000,00. Wajar saja jika ada anggota dewan yang menyarankan untuk segera melaporkan kasus ini karena berpotensi merugikan keuangan negara plus menghancurkan sejarah budaya bangsa.

Sementara itu, informasi yang diperoleh dari sumber-sumber terpercaya, maksud dan tujuan Pemerintah Propinsi Riau ingin menciptakan Masjid Raya Senapelan dan sekitarnya menjadi kawasan wisata religi dan pusat Islamic Center seperti halnya Masjid Islamic Center di Kabupaten Rokan Hulu. Tentunya ini perlu dipertanyakan kembali terkait motif rekanan yang merubah maksud dan tujuan sebenarnya. "Ini sebuah pintu masuk untuk memulai penyelidikan," sebut sumber lapangan.

Informasi lain, nota dinas dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Nomor : 0997/ND/Dir.IV/2010 yang ditujukan kepada Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batusangkar terkait revitalisasi masjid Raya Pekanbaru disebutkan tidak dibenarkan untuk merubah atau memugar tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah. Dalam hal ini dinyatakan bahwa Masjid Raya Pekanbaru telah kehilangan ciri dan nilai bangunan sebagai benda cagar budaya. Artinya kalau berhenti setakat ini dan tidak segera diusut tuntas, bakalan akan menjadi masuk angin.

Semua pihak berharap pelaku-pelaku penghancuran cagar budaya Masjid Raya Senapelan ini harus diseret ke penjara seperti apa yang telah disampaikan oleh Anggota DPRD Riau dari komisi E. Tidak ada 'tebang pilih' dalam membongkar siapa-siapa oknum yang merusak cagar budaya melayu tersebut. PR masih mengumpulkan berkas dan bukti-bukti lainnya untuk mengusut kasus penghancuran cagar budaya sesuai harapan dari seluruh masyarakat Kota Pekanbaru, Propinsi Riau pada umumnya. (Beni/ismail/fadil/pr)



Next
« Prev Post
Previous
Next Post »