Khawatir Tidak Punya Dana, Guru Bantu Di Inhil Masih " Terlantar"

Posted by On Monday, April 24, 2017

Tembilahan, (puterariau.com) --I--Kalau anda punya anak yang lulus SMA, pikir-pikir dahulu untuk melanjutkan pendidikannya. Jangan salah langkah apalagi salah arah. Apalagi jika anak kita hendak menjadi guru mesti berfikir panjang seiring perkembangan zaman dan gejolak politik kedepan. Mengapa harus demikian ? Pasti ada suatu alasan yang bisa bikin kernyit dahi kita, khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir.

Bukan masalah mendikte bahwa profesi guru itu tak baik, tapi kita mesti melihat dari sisi kemanusiaan. Sudahkah guru di negeri ini terlindungi ? Yak, jika ada yang jawab sudah berarti mereka adalah kalangan yang apatis terhadap fakta lapangan. Kenapa ? sebab mereka hanya melihat satu sisi saja, yakni guru PNS. Sebagaimana diketahui, guru di Inhil ini bermacam-macam jenisnya, ada guru bantu propinsi, ada guru bantu daerah, ada honor komite, ada honor yayasan, ada juga honor kantor. 

Karena sekop guru itu luas, makanya kita mesti berfikir realistis saja terkait guru honor yang hingga hari ini masih terlunta-lunta. Ibaratnya kalau ada pihak yang paling tertindas hari ini di Inhil, ya guru honor. Sudah payah-payah kuliah dan mengambil profesi guru, hak dan kehidupan mereka pun terancam. Meski ada amanat UU yang mengatakan 20 persen dari APBN atau APBD itu untuk pendidikan, tapi itu hanya kalimat penegasan yang belum ada penampakannya. Kasian deh...

Nah, gitu juga dengan mahasiswa yang ambil jurusan guru, bisa-bisa kena PHP oleh Pemerintah. Kecuali yang pandai bermain 'hitam' alias KKN, mungkin bisa selamat. Tapi bagaimana kalau dengan bermain jujur ? rasanya sulit zaman ini meskipun hal itu ada. Kalau memang Propinsi Riau ini sudah kelebihan guru, sudah sepantasnya Pemerintah mengumumkan agar generasi muda Riau tidak berharap-harap menjadi guru. Wong, guru bantu saja nasibnya tak jelas apalagi yang baru akan menjadi guru, betul apa bener ?

Oke, kembali ke laptop. Profesi guru merupakan profesi yang sangat mulia, namun tidak semulia perlakukan negara dan perangkatnya kepada mereka. Mereka diombang-ambingkan oleh kepentingan politik semata yang hingga hari ini belum ada satu elit politik pun yang bertanya apakah guru honor sudah makan ? sudah ini ? sudah itu ? Ya, guru itu ibarat hebat dalam sebutan tapi rendah dalam penghargaan. 

Ironisnya, jika SK mereka saja masih belum jelas dikeluarkan pihak Dinas Pendidikan, bagaimana bisa menerima haknya ? Apa guru harus dari orang kaya yang tak butuh gaji lagi ? Itu pertanyaan yang selalu ditemui redaksi di tengah kehidupan mereka. 

Apalagi setelah keluarnya UU Nomor 23 Tahun 2014 yang membagi kewenangan Dikmen ke Pemerintah Propinsi, Dikdas ke Pemerintah Kabupaten, suasana nampaknya makin runyam. Saling tolak menolak terkait masalah guru. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau, Kamsol, beberapa waktu lalu, menyebutkan bahwa pihaknya sedang mengkaji hal ini bersama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang ada di Riau.

Ironisnya, terkait guru bantu untuk pendidikan dasar (SD dan SMP), tidak ada satu Kabupaten/Kota pun yang berani mengeluarkan SK guru-guru yang ada. Alasannya sama yakni masih mengkaji, karena jika dibebankan pada Pemerintah Kabupaten, dikhawatirkan kedepannya, Kabupaten tidak memiliki anggaran lagi untuk menggaji guru-guru tersebut. Logika masyarakat awam saja tentu mengatakan bahwa baik Kabupaten maupun Propinsi tidak ada menganggarkan dana 20 persen untuk pendidikan itu sendiri. "Seandainya ada, kok bisa ada ketakutan terkait gaji guru bantu ini," ucap salah seorang guru yang menjadi sumber PR.

Demikian pula dengan Sekretaris dinas Pendidikan Kabupaten Inhil, Hatta Mas'ud yang pernah ditanyakan mengenai hal ini. Sumber PR di Dinas Pendidikan Inhil mengatakan bahwa pihak Dinas Pendidikan ragu untuk membuat SK guru bantu karena takutnya tahun 2018 mendatang Propinsi yang membayarkan gaji mereka. "Menurut Pak Sekretaris masih negosiasi, sedangkan Pak Kadis masih Umroh," sebut sumber PR kala itu.

Hanya saja waktu itu muncul statemen Sekretaris Dinas Pendidikan Inhil bahwa guru bantu tidak perlu khawatir karena uangnya sudah ada di Bankeu seperti yang sedang hot-hotnya diberitakan oleh beberapa media beberapa waktu lalu. "Kami tidak akan merugikan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu," salah satu petikan kalimat Hatta Mas'ud yang dilontarkan waktu itu pada kalangan guru.

Salah satu ketakutan pihak Dinas Pendidikan adalah mengenai alokasi anggaran untuk guru bantu ini yang tidak ada jika Pemda mengambil alih. Sekali lagi, berarti benar bahwa Pemerintah daerah tidak punya anggaran pendidikan. Lalu bagaimana dengan amanat UU terkait 20 persen APBN/APBD dialokasikan untuk bidang pendidikan ? Apakah 20 persen itu hoak ?

Dari penjelasan sumber lapangan PR, guru bantu di pelosok-pelosok daerah mayoritas tak mengetahui masalah aturan dan UU semacam ini. Yang jelas mereka mengabdi mencerdaskan kehidupan bangsa, lalu mereka bisa sekadar hidup. Karena sangat jarang mereka yang berprofesi guru bercita-cita menjadi orang kaya macam Sandiaga Uno. "Untuk sekadar hidup saja, alhamdulillah," ujar sumber PR dari kalangan guru.

Jika guru bantu untuk tingkat menengah (dikmen), SK mereka sudah diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi Riau melalui Dinas Pendidikan. "Sudah bisa di download di www.gurubantu.disdik.riau.go.id. Namun untuk Dikdas, itu masih 'galau' sebab jawabannya masih mengkaji sana sini. Konsekuensinya, guru bantu tingkat SD dan SMP masih digantung-gantung nasibnya.

Memang ada kesan 'eksploitation home par home' terhadap guru, yakni penindasan dari manusia ke manusia. Karena keterlambatan gaji guru bantu (honor) ini sudah terjadi selama bertahun-tahun. Tidak pernah ada solusi, walau para elit politik maupun pemimpin daerah itu sudah studi banding ke luar negeri. 

Informasi terkini yang diterima PR bahwa Kadisdik Propinsi Riau, Kamsol menegaskan bahwa uang untuk gaji guru bantu sudah ada. "Kasi tau saja jika ada yang tak mau mengeluarkan SK untuk guru bantu," sebut Kamsol seperti ditirukan sumber PR terkait informasi dinas Pendidikan dari Inhil tak berani menerbitkan SK.

Redaksi PR telah melayangkan konfirmasi secara tertulis kepada Bupati Indragiri Hilir, HM Wardan terkait persoalan ini yang hingga hari ini belum ada tanggapan. Demikian juga dengan Kadisdik Inhil, H.Syaifuddin yang belum ada jawaban. Semoga ada jalan terbaik bagi Pemerintah untuk memperjuangkan nasib guru bantu yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau pada umumnya. (beni/fadil/pr)


Next
« Prev Post
Previous
Next Post »