Kakansatpol PP, TM Syaifullah : 'Siapa Bilang Pemkab Tidak Mendukung Laga Perdana Liga Antara Persih Vs PSPS ?'

Posted by On Friday, April 14, 2017

  Kakansatpol PP, TM Syaifullah


Tembilahan, (puterariau.com)

Adanya pemberitaan yang cukup tendensius terhadap Pemkab Inhil terkait bersikap 'dingin' terhadap pelaksanaan Liga Sepak Bola yang akan digelar Sabtu ini menjadi perbincangan publik Inhil. Sebagaimana diketahui publik sangat memahami kondisi negeri yang saat ini penuh dengan dinamika sosial dan politik sehingga apapun tindakan harus sesuai dengan SOP (Standar Operating Procedur) maupun mekanisme yang berlaku.

Dalam keterangan Ketua Panitia, Lettu Inf Abdillah yang dirilis dari sebuah media menyebutkan bahwa Pemerintah tidak begitu menyambut baik pelaksanaan pertandingan antara Persih FC melawan PSPS Pekanbaru yang akan digelar. Ini menjadi sebuah kontroversi di kalangan publik, benarkan Pemerintah Kabupaten Inhil tidak mendukung ?

Dari pandangan warga pecinta Sepak Bola di Inhil tentu menjadi keheranan tersendiri. Sebab sejauh ini Bupati Inhil HM Wardan selalu berkomitmen membangun daerah termasuk concern dalam bidang sumber daya manusia. "Kalau Pak Bupati tak menyambut baik, tak mungkinlah ada even-even Sepak Bola yang diadakan di setiap daerah, berarti itu hanya asumsi saja tu," ujar Agus, warga Keritang memberikan pandangan. Apalagi perihal tudingan Satpol PP yang tak mendukung dalam menertibkan pedagang di sekitar stadion juga menjadi sorotan Ketua Panitia sehingga inilah salah satu yang menyebabkan munculnya statemen bahwa Pemkab bersikap dingin.

Seperti diketahui, pertandingan itu digelar di Stadion Beringin nantinya yang diharapkan merupakan hiburan untuk masyarakat Inhil pada umumnya. Selain itu dari even ini diharapkan akan meningkatkan potensi ekonomi masyarakat khususnya pedagang. Karena apapun even yang diselenggarakan akan bernilai positif jika ada nilai ekonomis bagi masyarakat setempat. Terlebih lagi dengan keberadaan pedagang kecil yang memang sudah lama berdiam di sekitar lokasi dan itupun tidak mengganggu jalannya pertandingan.

Mengenai tudingan bahwa Pemkab Inhil kurang koperatif terhadap pertandingan yang digelar mendapat tanggapan positif dari Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Inhil, TM Syaifullah yang dikonfirmasi PR. "Siapa bilang Pemkab Inhil tidak mendukung," herannya kala ditanya. Pada dasarnya pihaknya sangat mendukung even yang digelar karena demi kemajuan olah raga dan mengharumkan nama daerah. Namun, semua hal mengenai hal ini mesti memiliki proses dan prosedur yang harus dimusyawarahkan bersama.

"Apalagi masalah penertiban pedagang, itu semuanya ada proses dan kita harus memikirkan kemana relokasi mereka jika digusur. Saya sudah kordinasi dengan Dinas Perindag, selaku OPD yang menangani pedagang. Kemana harus direlokasi mereka, sebab ini masalah manusiawi juga tentu harus dimusyawarahkan dan dirapatkan dahulu," terang Syaifullah.

Demikian dengan pertandingan antara Persih FC melawan PSPS Pekanbaru semestinya harus ada rencana yang matang serta manajemen yang profesional. Ketika akan menggelar pertandingan, baru akan melakukan penertiban dan penggusuran itu sebuah hal yang tidak mungkin. "Mana bisa secara instan untuk menggusur orang lalu menginstruksikan jajaran untuk menggusur pedagang kecil yang memang sudah lama disitu," katanya.

Sebagaimana diketahui, semua unsur yang terlibat sebagai penyelenggara harus memiliki aksi yang tinggi dalam memusyawarahkan segala sesuatu. Apalagi dalam even yang mesti dikelola secara profesional, mesti ada pertemuan-pertemuan awal bagaimana mengadakan acara yang memang diperuntukkan bagi rakyat banyak. 

"Sampai hari ini Ketua Persih Pak Junaidi selaku Kadispora budaya dan pariwisata dan saya selaku manajernya belum ada diajak berunding, kok tiba-tiba Persih mau main," sebutnya ketika ditanya tentang mekanisme dan prosedur sebenarnya.

Apalagi selaku manajer, ia melihat bahwa pertandingan bola itu di dalam stadion bukan di luar, sehingga melakukan penggusuran pada pedagang kecil merupakan sebuah kesalahan dan nantinya tentu akan menjadi problema dengan masyarakat. "Persih itu milik Pemda Inhil, artinya itu milik masyarakat Inhil keseluruhan, dan Sepak Bola ini merupakan hiburan untuk rakyat yang harus pro rakyat," katanya.

Ditanya mengenai penertiban pedagang, bukan seperti yang difikirkan mendadak oleh sejumlah orang. Pasalnya ada SOP yang harus dijalankan, melalui surat sebagai pemberittahuan dengan jangka waktu 14 hari sebagai warning pertama, kemudian disurati lagi kedua dengan waktu 7 hari yang kemudian baru ada eksekusi, dan terpenting harus ada solusi bagi mereka untuk masalah relokasi dan lain sebagainya. "Kita harus melindungi dan mengayomi rakyat dengan memberikan solusi bukan asal menggusur," sebutnya. (beni/zamri/fadil/pr)
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »