Jangan Gagal Paham, Siapa Yang Bertanggung Jawab Terhadap Penghancuran Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru?

Posted by On Thursday, April 20, 2017

Pekanbaru, (puterariau.com) -I--Di era kemajuan ini masih ada juga mereka yang dikatakan belum maju. Ialah mereka yang masih 'takut' ataupun 'ngikut' apa kata pemimpin meskipun jalan yang ditempuh melenceng. Ibarat kata, nerimo alasan pemegang kekuasaan karena termasuk pada kelas sumbu pendek. Agaknya ini yang mesti dialamatkan pada mereka yang tak memiliki 'sentuhan rasa' pada kasus penghancuran cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru.

Anehnya, meskipun sudah ditantang oleh Anggota DPRD Riau dari Komisi E, HM Adil untuk segera melaporkan kasus ini ke aparat hukum, belum ada 'sinyal' sedikitpun menuju ke arah itu. Apakah karena kekurangan data atau minim informasi mengenai detil kesalahan pada penghancuran cagar budaya yang dilindungi UU ini. Yang jelas kita mesti menanti langkah jitu bagaimana penanganan kasus yang beraroma dugaan korupsi ini.

Selanjutnya menjadi pertanyaan mengenai belum adanya ketertarikan pihak yang berkompeten menyelesaikan permasalahan. Agaknya kasus penghancuran cagar budaya Masjid Raya Nur Alam Pekanbaru belum menjadi 'magnet' bagi penegak hukum untuk segera menyelidikinya. Atau ada suatu 'kekuatan' besar di belakang pekerjaan besar ini, wallahu a'lam.

Untuk diketahui, salah satu visi Riau 2020 adalah terwujudnya Propinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin di Asia Tenggara tahun 2020. Kemudian visi Pekanbaru 2021 yakni terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta kebudayaan Melayu, menuju masyarakat sejahtera yang berlandaskan iman dan takwa. 

Kalau dibaca visi Propinsi Riau dan Kota Pekanbaru diatas, sangat sejalan dan sinkron dalam mengekalkan budaya Melayu sekaligus mengekalkan Kota Pekanbaru sebagai pusat budaya Melayu di Asia Tenggara. Namun anehnya, Masjid Nur Alam yang terletak di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru yang dibangun sejak era Kerajaan Siak, merupakan cikal bakal lahirnya Kota Pekanbaru malah dikaburkan identitasnya. Lebih Sadis lagi, maaf, dihancurkan !

Sudah berapa anggaran habis untuk segala kegiatan yang awalnya merupakan 'jualan' ajang kampanye siapapun kandidat pemimpin negeri ini, juga tak dapat dideteksi. Namun satu yang pasti, identitas kebudayaan dapat diolah menjadi anggaran dalam bentuk kegiatan yang ditawarkan, termasuk yang nyeleneh yakni revitalisasi Masjid Raya.

Lebih tragis lagi bagi masyarakat Kota Pekanbaru jika ada oknum 'sumbu pendek' mengatakan bahwa Masjid Raya Pekanbaru tidak termasuk sebagai cagar budaya sebagaimana yang dimaksud. Hal ini bisa saja dibuat agar delik hukum yang dilakukan gugur dalam pandangan awam. Walaupun pada SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.13/PW.007/MKP/2004 jelas menyebutkan sejumlah tempat dan lokasi yang ditetapkan sebagai cagar budaya termasuk pada kawasan Masjid Raya Pekanbaru. Sejarah apa lagi yang hendak didustakan ?

Rencana Revitalisasi Yang Gagal Total

Dalam rencana idealnya revitalisasi itu adalah menjaga peninggalan sejarah serta memfokuskan pada peningkatan kawasan sebagai area wisata menarik yang memiliki nilai komersial yang tinggi. Dari semua itu, mesti ada penambahan fasilitas publik dengan nuansa islami. Alasan utama adalah melindungi, melestarikan, dan memberi penghargaan terhadap Masjid Raya sebagai peninggalan sejarah budaya Melayu Islam. Lalu apa yang telah dilakukan badan revitalisasi dan kontraktornya terhadap rencana itu ? Atau memang semua pihak yang terkait badan revitalisasi sudah gagal fokus sehingga rencana semula buyar ?

Jika ada pihak yang mengusulkan penghapusan status cagar budaya pada Masjid Raya Pekanbaru, artinya ada skenario cantik agar segala kesalahan yang dilakukan selama ini dimaafkan. Ibarat kata, salah dimaafkan, dosa hukum dianggap cincai saja. Publik Pekanbaru mengharapkan adanya pengusutan dan kebijakan sikap dalam menelusuri permasalahan ini.

Beberapa pihak bahkan sudah menyurati Parlemen Riau terkait penghancuran cagar budaya Masjid Raya Pekanbaru ini. Misalnya seperti yang telah diungkapkan oleh Dendi Setiawan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat ke DPRD Riau agar masalah ini dapat dibahas dalam hearing komisi. Selain itu, penganggarannya pun ada dalam APBD Propinsi Riau tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya, katanya.

Dengan tegas ia menyatakan bahwa Masjid Raya Pekanbaru telah ditetapkan sebagai cagar budaya atau kawasan yang dilindungi UU No.11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.13/PW.007/MKP/2014 tanggal 3 Maret 2014 lalu. Menurutnya, sebagai Masjid tertua di Pekanbaru yang kental dengan arsitektur tradisional Melayu, Masjid ini harus dipertahankan keasliannya bukan dihancurkan.

Masih dalam kutipan media terbitan Riau yang dikutip PR, Ketua Komisi C DPRD Riau, Aherson yang membidangi aset mengatakan bahwa sebaiknya hal itu dipastikan dahulu apakah pemugaran sudah berdasarkan izin pihak terkait. Kalau sudah ada izin Pemerintah terkait merubah bentuk Masjid tersebut berarti masih bisa dilakukan, katanya. Namun, belakangan muncul  perkembangan info-info terbaru tentang anggaran yang fantastis dari revitalisasi Masjid Raya ini yang jika dibandingkan dengan kenyataan sangat jauh bertolak belakang.
Semestinya, berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2010, dalam revitalisasi yang dilaksanakan harus melalui studi kelayakan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian harus memperhatikan etika pelestarian dan mempertahankan gaya arsitektur konstruksi asli, dan izin Menteri, Gubernur, Walikota dan sesuai tingkatannya. Sementara dalam hal ini, tak pernah ada kordinasi seputar revitalisasi yang ada sehingga kondisi masih terkesan terbengkalai dan berubah bentuk.

Apalagi bila ahli akuntansi melihat pertanggungjawaban keuangan dari badan revitalisasi yang asal-asalan dan tak jelas. Dimana keuangan dibikin secara global, hanya mencantumkan angka-angka yang 'sangat rawan' direkayasa oleh pihak-pihak tertentu. Sebab dalam perkiraan hingga tahun 2016, total anggaran yang disedot sekitar Rp.45.386.835.000,00. Lumayan wah memang bagi mereka yang silau angka-angka.


Siapa Yang Harus Bertanggung Jawab ?

Sebelumnya, Ketua Siak Herritage Community, Wan Putra sangat menyesalkan hancurnya peninggalan sejarah Kerajaan Siak Sriindrapura tersebut. "Masjid Raya Senapelan ini tak terlepas dari sejarah Kerajaan Siak. Maka dari itu kami menyesalkan apa yang terjadi dengan peninggalan sejarah Kerajaan Siak ini," ungkapnya saat itu.

Mengenai pertanggungjawaban perihal ini, Parlemen Riau ternyata tak sinkron satu sama lain. Ada parlemen di balik parlemen barangkali sehingga Ketua Komisi E melempar jawaban yang tak memuaskan. Padahal anggota Komisi E lainnya mengakui bahwa hal ini pernah dibicarakan di komisi, namun Masnur dari Partai Golkar itu malah menegaskan tidak tahu. Sumbu pendek atau apa, asumsi yang boleh disematkan terkait kasus ini. 

Saat itu, PR hendak menanyakan perihal kasus penghancuran cagar budaya Masjid Raya tersebut padaa Ketua Komisi E, Masnur. Awalnya sangat koperatif dan bersahabat. "Ya gak apa-apa, pakai telpon aja," sebutnya penuh gaya pedenya. Namun ketika ditanya masalah ini, ia langsung gugup dan gagal fokus. "Oh, itu bukan urusan saya, itu orang Komisi E," elaknya. Ketika disebut PR bahwa bukankah Pak Masnur orang Komisi E, dengan penuh ketakutan, langsung mematikan hp. Plasshh... lewatlah !

Namun hingga saat ini, belum ada satu pihak yang menyatakan bertanggung jawab terkait penghancuran cagar budaya Masjid Raya tersebut. Sedangkan anggaran sudah mengalir kemana-mana, hasilnya makin tak terlihat. Yang ada Masjid Raya tak utuh lagi, jangankan untuk kawasan wisata religi sebagai Islamic Center, untuk melihat kesana pun warga bisa dihitung dengan jari. Inilah bentuk kegagalan visi Riau dan Pekanbaru tersebut dalam menjadikan salah satu pusat kebudayaan Melayu. "Bukan bangsa asing yang berbuat, eh malah orang dalam sendiri yang menghancurkan," celetuk Diki, salah seorang warga keturunan Siak mengomel terkait hal ini. (Beni/Fadil/Ismail/pr)

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »