Gubri Andi Rachman : 'Direksi BUMD Yang Suka Berpergian Berkinerja Jelek'

Posted by On Wednesday, April 12, 2017

Pekanbaru, (puterariau.com) --I--Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sering pelesiran jalan-jalan ke luar negeri, mempunyai kinerja yang tidak baik atau buruk.

Menanggapi informasi yang menyebut banyaknya direksi di perusahaan-perusahaan BUMD di Riau yang suka pelesiran ke luar negeri, langsung dikomentari Gubri Andi Rachman.

"Jika benar suka pelesiran, maka sudah pasti kinerjanya nggak mungkin baik," kata Gubernur Rabu pekan lalu.

Andi mengatakan bahwa memang dirinya mengetahui adanya beberapa direksi BUMD termasuk Bank Riau Kepri (BRK) yang ke luar negeri, namun sudah meminta izin terlebih dahulu.

Sementara untuk jajaran direksi di BUMD lainnya yang katanya bepergian pelesiran menggunakan anggaran perusahaan, menurutnya nanti akan ditelusuri karena belum ada informasi yang diterima.

"Ada yang keluar itu kan sudah minta izin, ke luar negerinya resmi, mengurus anaknya masa itu tidak boleh," kata Andi yang ditemui usai Pencanangan KB Kesehatan tingkat Provinsi Riau di Stadion Kaharuddin Nasution, Pekanbaru.

Menurut dia, kalau seorang direksi BUMD sering ke luar negeri, artinya ia tidak bekerja dengan baik sesuai tugasnya hanya memanfaatkan jabatan untuk berjalan-jalan.

"Sepertinya Bank Riau Kepri, kinerjanya kan bagus, apresiasi-apresiasi kan bertambah," kata Andi.

Sebelumnya Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau meminta Gubernur selaku pemegang saham pengendali agar mengevaluasi atau bahkan mengganti para pejabat BUMD yang tidak efisien termasuk yang selalu pelesiran ke luar negeri.

"Pemda memiliki kewenangan untuk menegur atau bahkan mengganti pejabat BUMD yang tidak menerapkan efisiensi dalam tugas-tugasnya, termasuk sering pelesiran ke luar negeri. Karena kalau dibiarkan, ini berdampak pada pendapatan," kata Koordinator FITRA Riau, Usman kepada pers di Pekanbaru, Jumat pekan lalu (7/4).

Kata dia, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seharusnya memberikan kontribusi bagi daerah dengan menyumbang kas daerah saat kondisi devisit seperti saat ini.

Hal ini dibutuhkan pengawasan termasuk membuat aturan yang ketat pada seluruh BUMD harus melaksanakan efisiensi yang transparan sehingga mendatangkan keuntungan bagi daerah.

"Namun jika itu tidak dilakukan, termasuk jika memang ada direksi yang justru melakukan pemborosan dengan kerap pelesiran menggunakan dana perusahaan ke luar negeri, ya harus dievaluasi atau diganti," katanya.

Kata Usman, memang jika ke luar negeri untuk pengembangan bisnis mungkin bisa dipertimbangkan, namun jika hanya sebatas pelesiran maka ini bisa dievaluasi pejabatnya. (Pr/arc/rls)


Next
« Prev Post
Previous
Next Post »