Fuad Bawazier : Hukum dan Politik Jangan Sampai Menyatu Di tangan Kapitalis

Posted by On Wednesday, April 19, 2017



Jakarta, (puterariau.com)

Perjalanan amandemen UUD 1945 setelah berusia 15 tahun semakin banyak melahirkan ketidakadilan di bidang ekonomi yang ditandai dengan makin tingginya kesenjangan pendapatan dengan indeks gini ratio 0,43 persen yang hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Dan penguasaan tanah yang tak adil oleh pengusaha besar yang dilindungi elite. Ini berbeda sekali  dengan masa era UUD 1945 yang asli, yang berlaku di era Soekarno dan Suharto, ketidakadilan tak setajam seperti hari ini.

Hal ini diungkapkan oleh Fuad Bawazier mantan Menteri Keuangan era Orde Baru saat jadi pembicara dalam diskusi di Senayan Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Pada masa Bung Karno malah lebih baik dalam mengelola hutang. Pertama, bisa  membeli senjata militer lebih banyak dan Pulau Papua kembali kepangkuan tanah air, ujar AB Kusuma penulis buku konstitusi dari Universitas Indonesia dalam kesempatan yang sama.

Coba bandingkan dengan hutang Pemerintah hari ini. Hutang baru akan lunas dibayar setelah melewati tempo 60 tahun seperti perjanjian hutang dengan Tiongkok dalam pembangunan Kereta Api Jakarta-Bandung. "Artinya hutang baru akan lunas setelah generasi baru hari ini lahir, dan meninggal 60 tahun kemudian," ujar AB Kusuma lagi.

Penyebabnya  karena ekonomi kita menyimpang dari Pasal 33 UUD 1945 dengan masuknya pasal efisiensi dan berkeadilan dalam UUD hasil amandemen atau masuknya  ekonomi liberal," ujar Fuad Bawazier.

"Pada sisi lain, dana APBN yang dipergunakan untuk kepentingan umum atau publik dari tahun ke tahun semakin mengecil alokasinya," bebernya.

Sementara penguasaan ekonomi oleh kapitalis yang mencari keuntungan besar terus mencengkeram mencari kekuatan baru dengan memasuki perumusan Undang-Undang atau hukum dan masuk mendirikan partai politik.

Apa konsekuensinya jika  kekuatan kapitalis, hukum dan politik benar benar sudah menyatu. Kata Fuad, akan muncul keresahan sosial. Soal ini tinggal menunggu waktu saja. Berbeda dengan masa orde baru, dimana pemisahan kekuasaan masih cukup terkendali dan masih bisa dipisah dipilah agar ketiga kekuatan tersebut tak bersatu.

Apalagi bila kapitalis sudah kuat, semuanya akan dikomersilkan. "Semua akan diukur pakai uang atau neolib atau neoliberal yang artinya penguasa dikendalikan oleh uang," katanya.

Prof.Margareto Khamis, pakar tata negara malah mempertanyakan mengapa UUD 1945 yang dilahirkan era Soekarno bisa dirubah. Padahal praktek dalam membuat Undang-Undang ini salah karena sudah keluar dari Pasal-Pasal dalam UUD 1945. (Erwin Kurai/awani putri/beni)

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »