Diduga Ada oknum 'Wakil Rakyat' Jadi Ketua Panitia Ilegal PLN Desa Bukit Kerikil

Posted by On Wednesday, April 12, 2017



Bukit Batu, (puterariau.com)

Indonesia merupakan negara maritim berbasis agraris menciptakan mayoritas masyarakatnya sebagai petani dan nelayan. Oleh sebab itu sudah seharusnya negara hadir memberikan energi untuk rakyat yang notabene petani dan nelayan tersebut. Namun, hadirnya PLN (Perusahaan Listrik Negara) dalam mengelola penerangan masyarakat di Desa Bukit Kerikil Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis malah dijadikan ajang bisnis oleh 'panitia ilegal' di daerah tersebut.

Masyarakat desa yang mayoritas adalah petani kecil dan miskin mempertanyakan bagaimana kelanjutan laporan dugaan pungutan liar pada OTT (Operasi Tangkap Tangan) pada 16 Maret 2017 lalu yang dilakukan oleh Polres Bengkalis terhadap panitia ilegal PLN Desa Bukit Kerikil. "Kenapa belum ada tersangka, jangan-jangan, jangan-jangan," celetuk warga berasumsi.

Sebagaimana diketahui, pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan pembangunan nasional menciptakan masyarakat adil makmur merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun masih ada lebih dari 2500 desa di berbagai pelosok tanah air yang belum dialiri listrik. Padahal, sebelumnya Presiden Jokowi menyebutkan bahwa tidak ada lagi desa yang belum dialiri listrik pada tahun 2019 mendatang (sumber bisni keuangan kompas).
Yang terjadi di Desa Bukit Kerikil, Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikenakan pada warga untuk pemasangan baru rekening listrik dengan daya 1300 Va oleh panitia ilegal tersebut. Padahal mengacu pada ketentuan Menteri ESDM No.8 Tahun 2016 dan situs resmi PLN, rinciannya tak seperti hal diatas.

Misalnya saja pada biaya sambung 1300 Va tertulis Rp.1.218.000 yang dikeluarkan PLN. Biasa SLO (Sertifikat Layak Operasi) Rp.85.000 yang dikeluarkan oleh Badan penerbit LSO. Sisanya Rp.2.197.000 adalah biaya empat titik instalasi listrik di dalam rumah yang dikerjakan oleh kontraktor/biro listrik bekerja sama dengan panitia ilegal PLN.

Khabarnya, 4 titik instalasi listrik dalam rumah ini dimonopoli dan digarap oleh panitia ilegal PLN Desa Bukit Kerikil yang bekerja sama dengan biro instalasi PT.Mega Putri Graha Grup yang beralamat di Jalan Albumin No.17 RT 19 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kodya Dumai.

Masyarakat desa dijanjikan daya tersambung 1300 Va ternyata dipasang 900 Va dengan anggaran yang tinggi oleh panitia ilegal PLN tersebut. Hasil investigasi PETANI memperoleh kejanggalan yakni Rp.2.197.000 per empat titik menjadi Rp.549.250, dan itu menjadi harga 1 titik yang dikenakan untuk masyarakat desa Bukit Kerikil.

"Padahal rumah warga adalah kayu pedesaan yang tidak bertingkat dan sederhana, wajarkah ?" ujar Sahat Mangapul dari PETANI (Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia). Bahkan PETANI juga sudah menghubungi pihak PT.Mega Putri Graha Grup yakni Faizal Umar yang mengatakan itu namanya bisnis untuk mencari keuntungan. "Mau kena 4,5 juta mau kena 6,5 juta untuk pasang baru PLN itu terserah penjual dan pembeli atas kesepakatan siapa ? Mungkin saja kesepakatan panitia ilegal desa dengan petani yang juga ditekan dan dipaksa," ujarnya.

Dari penelusuran lapangan PETANI, panitia ilegal PLN ini ternyata masih terus mengerahkan aparat Pemerintahan desa sampai RT untuk memungut uang dan mengintimidasi rakyatnya. Jika tidak mau ikut panitia ilegal PLN tersebut, nanti rakyat akan dipersulit dalam mengurus administrasi surat-surat desa.

Dalam prakteknya, masyarakat desa yang mayoritas petani kecil sangat sulit mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan pasang baru meteran listrik. "Karena biayanya tidak transparan dan harus memakai calo," kata Sahat Mangapul.
Untuk itu, Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia (PETANI) meminta agar proses hukum OTT pungli pasang baru meteran listrik tanggal 16 Maret 2017 yang dilakukan Polres Bengkalis terus dilanjutkan. Mereka berharap tidak ada kesan '86' terkait kasus OTT ini.

PETANI juga mengharapkan agar penegak hukum memproses seluruh perangkat yang menjadi panitia ilegal PLN yang melibatkan pemerintahan desa dan juga ketua panitia ilegal PLN yang diduga adalah anggota DPRD Bengkalis asal Bukit Kerikil. "Kami minta hal ini diusut dan diproses,' harap Sahat. (beni/hangtuah/pr)




Next
« Prev Post
Previous
Next Post »