RPJMD "Deadlock", Bagaimana Safari Politik Mursini - Halim?

Posted by On Monday, January 09, 2017

Taluk Kuantan, (puterariau.com)
   
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan penyusunan pada Pemerintah baik untuk tingkat Nasional maupun tingkat daerah sesuai dengan UU No.25 tahun 2004 tentang sistim perencanaan pembangunan nasional.
        Dalam UU tersebut mengamanatkan bahwa setelah 3 (tiga) bulan Presiden atau Kepala daerah dilantik, penyelesaian RPJMD tersebut sudah harus dapat diselesaikan dan ditetapkan. Praktiknya di lapangan yang hanya 3 bulan jelas terlalu singkat sehingga sangat sulit untuk direalisasikan.
          Hal ini ternyata menjadi problema tersendiri di Kabupaten Kuantan Singingi yang terjadi hari ini. Pembahasan RPJMD Kuantan Singingi yang 'deadlock' menyebabkan berdampak terhadap penyusunan APBD Kuansing tahun 2017. Mengenai ini mendapat tanggapan dari Ikhsan Fitra, Sekjen BM PAN Kabupaten Kuantan Singingi pada Putera Riau.
          "Deadlocknya RPJMD Kuansing ini menyebabkan belum bisa dirumuskannya APBD Kuansing yang menjadi acuan dalam memasukkan program Kepala daerah dan juga anggota DPRD terpilih untuk membangun daerah yang berkemajuan," kata Ikhsan Fitra.
          Dalam pandangannya, terjadinya deadlock ini bisa jadi disebabkan tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara eksekutif (Bupati terpilih) dengan pihak legislatif (DPRD Kuansing). Dimana bisa jadi pihak eksekutif menganggap itu bukan sesuatu hal yang penting sehingga terabaikan dan berdampak kepada timbulnya ego masing-masing pihak, baik eksekutif maupun legislatif yang menganggap mereka adalah penentu.
          Kemudian, kenapa Kabupaten Kuansing menjadi terkesan amburadul begini ? Salah satu adalahmasih tingginya resistensi persaingan dan masih adanya 'aura pertarungan' akibat dampak Pilkada yang baru saja usai.
         "Pendekatan politik haruslah menjadi prioritas Mursini-Halim untuk mendamaikan suasana agar secara politik program yang akan direalisasikan bisa berjalan dan mendapat dukungan dari pihak legislatif (DPRD) Kuansing," katanya.
         Ikhsan Fitra mempresentasikan bahwa pendekatan politik yang dimaksud tidak hanya diartikan pendekatan kepada Partai Politik yang menjadi pesaing pada Pilkada, tetapi hendaknya memainkan peran dan mengatur strategi politik agar Partai-Partai di luar koalisi mampu berbalik  sebagai pendukung utama dan mengamankan kebijakan jika sampai ke meja parlemen. "Yakni merebut dukungan dari minoritas menjadi mayoritas," sebutnya.
         Ia mencontohkan bahwa hal itu tidak saja terjadi di tingkat lokal Kabupaten Kuantan Singingi, tetapi sampai juga di kancah Nasional. Misalnya Partai yang pada pertarungan perebutan kekuasaan berada di pihak lawan sebagai pendukung utama nyatanya mampu 'disetir' sebagai pendukung pemerintah (eksekutif).

Bupati Perlu Segera Lakukan Gebrakan

Sementara itu, Fadila Saputra Ketua Umum Putera Pejuang Penerus Bangsa Propinsi Riau, yang juga merupakan putera pejuang yang berasal dari Baserah, Kuantan Singingi berharap agar Bupati Mursini segera melakukan gebrakan untuk membangun daerah. Semisal RPJMD merupakan sesuatu yang penting  karena merupakan dasar penetapan Perda yang juga memakan waktu yang cukup lama.
        Namun, pihaknya berharap agar MH dapat bekerja lebih baik demi kemajuan daerah. Salah satu yang penting adalah bagaimana memberikan penjelasan pada publik baik sebagai loyalitas pendukung pemerintah (eksekutif) yang dimuat pada pemberitaan baik media massa (cetak/elektronik), media sosial ataupun lainnya.
       Fadil juga berharap agar seluruh elemen mampu saling bahu-membahu dalam membangun negeri Kuantan Singingi. "Semoga ada pendekatan politik yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam waktu dekat demi seluruh masyarakat yang ada. Tentunya hal itu melalui komunikasi politik yang baik antara pejabat eksekutif dan legislatif khususnya," ujar Fadil. (beni/rudi husin)
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »