Pemimpin Bergaya " Tangkai Jering" Harus Dibuang Dari Bumi Melayu

Posted by On Thursday, January 05, 2017



Dalam kenyataan hidup, kesewenang-wenangan akan selalu melahirkan kemiskinan. Problem kemiskinan ini akan menimbulkan benih-benih kekecewaan di kalangan masyarakat. Jika kekecewaan itu kian menumpuk dan berlarut-larut, tentu masyarakat kian sulit untuk dikontrol oleh penyelenggara negara yang ujungnya adalah untuk perbaikan kesejahteraan. Artinya bisa saja muncul gagasan sebuah revolusi dari kehidupan yang penuh kemiskinan kepada arah yang lebih baik.
Pemerintahan yang telah berganti ternyata tidak mampu diharapkan memberi angin segar perbaikan pada masyarakat. Baik dari Pusat hingga daerah, memiliki pekerjaan rumah yang tak terselesaikan. PR itu adalah masalah pengentasan kemiskinan. Bahkan, zaman ini lebih tragis lagi tingkat kemiskinan yang mendera masyarakat itu sendiri. Beberapa sendi kehidupan masyarakat bahkan sempat oleng dihantam problem ekonomi.
Provinsi Riau saja misalnya, Pemerintah yang telah berganti rezim ini bahkan dirasakan lebih buruk dari rezim sebelumnya. Banyak kegiatan pembangunan yang bersinggungan dengan masyarakat macet. Disebutkan sang organisatoris Pemerintah itu tak berani ambil keputusan yang menyangkut rakyat. Penyerapan anggaran untuk masyarakat pun tak berjalan hingga kelumpuhan ekonomi dan pembangunan di bumi lancang kuning ini.
Pemerintah Provinsi Riau belum mampu mengangkat peradaban masyarakat Melayu itu sendiri. Penduduk Riau yang berkisar hanya sekitar 5 juta jiwa ini saja tidak mampu untuk dikondisikan oleh pemimpin negeri ini apakah lagi mereka berbicara muluk-muluk untuk mengkondisikan daerah yang lebih luas.
APBD seakan hanya milik golongan dan kalangan tertentu. APBD Riau seakan milik kepentingan pihak-pihak tertentu yang jika ditilik berupa proyek dan program pembangunan yang amat sedikit sekali menyentuh masyarakat Riau itu sendiri. Musrenbang yang dilaksanakan lebih banyak berbicara pada proyek fisik dan pembagian 'kue' pada kalangan elit tertentu. Tak terlihat penyelenggara negara ini berbicara peradaban masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka. Andaikata ada, itu hanya dinikmati oleh sekelompok masyarakat yang doyan mengumbar-umbar rayuan politik semata.
Hal ini menyebabkan problema kemiskinan akan tetap meningkat di negeri melayu ini. Dimana ketika pemerintah menggunakan anggaran itu hanya untuk proyek fisik yang dikerjakan oleh rekanan tertentu tanpa ada perbaikan peradaban bagi masyarakat pribumi itu sendiri. Kita lihat saja, di tanah manakah yang tidak ada anak-anaknya menjerit karena orang tuanya tak mampu membeli kebutuhannya ? Di bumi yang manakah di tanah melayu ini ada masyarakat yang bergembira karena memiliki lahan untuk kehidupan mereka mendatang ? Tidak, sebahagian besar tanah dan lahan mereka terus berpindah pada kaum kapitalisme. Pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan kian memonopoli lahan yang ada. Suatu saat bukan tidak mungkin, generasi yang dilahirkan sekarang ini akan menjadi pekerja kasar bahkan menjadi penonton di negeri mereka sendiri.
Ketidakpedulian pemerintah terhadap peradaban masyarakat Melayu mulai tampak sejak beberapa tahun belakangan ini. Budaya melayu yang sangat beretika itu mulai terkikis oleh perkembangan zaman. Saat ini merambah budaya yang bersifat individualisme. Asal senang diri sendiri dan kroni, perduli apa dengan masyarakat lainnya. Padahal pemilik sebenarnya dari kekayaan sumber daya alam Riau ini adalah mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan itu. Nenek moyang mereka mewariskan sumber daya alam ini untuk dimanfaatkan sebesar-besar kemakmuran anak cucunya, bukan hanya untuk kantong pribadi dan golongan tertentu.
Tentu dapat kita lihat bagaimana sisa peradaban masyarakat itu saat ini yang mulai pudar. Budaya malu seakan tiada lagi pada diri pribadi. Perilaku korupsi, hantam kromo sana sini bahkan jauh lebih parah sudah menggejala. Masyarakat seakan apatis dan membiarkan budaya itu tumbuh dan berkembang. Artinya melayu itu suatu saat akan ditinggalkan oleh mereka yang justru hidup di bumi melayu itu sendiri.
Kapankah kita harus terus membiarkan hal ini ? Apakah Pemerintah tiada punya solusi terhadap kekayaan alam yang ada ini untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat seutuhnya? Jika memang pro rakyat, tentu mereka akan tetap membiarkan anak cucu generasi penerus yang hidup di bumi melayu ini untuk eksis dan dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Anggaran yang didapat dari mengeruk kekayaan negeri ini diharapkan mampu dikembalikan pada mereka yang memang adalah pemilik syah negeri ini. Jika ini berlaku, mutlak apapun bentuknya kesewenangan pusat atau apapun namanya ketidakadilan Pemerintah terbantahkan dengan alasan masyarakat Riau itu sendiri sejahtera meskipun siapapun pemimpinnya.
Pemimpin yang tak peduli dengan rakyatnya, pemimpin lokek alias kedekut terhadap rakyat bukanlah watak seorang pemimpin. Negeri Melayu berharap pemimpin kedepan adalah yang mampu mengkondisikan segala makhluk hidup yang ada di negerinya, seluruh rakyat tentunya akan bergembira dengan kehadiran sosok pemimpin seperti itu. Yang jelas bukan pemimpin bak 'Tangkai Jering' yang hanya minta dipuji dan disanjung tapi tak mengerti bagaimana menghargai bumi Melayu itu sendiri.
Satu yang pasti, walau rezim berganti, pemimpin bertukar, peradaban masyarakat Melayu tetap harus dijaga. Jangan sampai masyarakat pribumi itu sendiri harus mati kelaparan di tengah kekayaan alam yang melimpah ruah nan saban hari dikeruk untuk kepentingan nasional. Mulai dari minyak bumi dan bahan bakar, pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan seterusnya harus mampu bermanfaat untuk masyarakat di bumi lancang kuning ini. Semoga, anak cucu kita kedepan tetap dapat memiliki hak hidup sejahtera di negeri sejuta harapan ini... ***
Oleh : Fadila Saputra, Pimpinan Umum/Direktur Putera Riau Media


Next
« Prev Post
Previous
Next Post »