Korwil Lakri Tuding BPM dan Inspektorat Biang Kerok Korupsi Dana Desa

Posted by On Friday, January 13, 2017

Nias Utara, (puterariau.com)
Salah satu program terbaik pemerintah pusat untuk mewujudkan kesejahteraan terhadap rakyat yaitu dengan menggagas pembangunan yang dimulai dari tingkat desa hingga ke kota dengan menurunkan DD (Dana Desa) yang disedot dari APBN.

Namun dibalik program yang mulia itu, ternyata hasil yang tercapai sangat jauh dari harapan. Hal ini disebabkan karena dana tersebut seringkali dijadikan bahan praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) oleh oknum- oknum Kepala Desa dan juga orang-orang yang terlibat didalamnya untuk memperkaya diri sendiri.

Salah satunya di wilayah kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara terbukti dengan banyaknya laporan masyarakat tentang dugaan Korupsi DD yang hingga saat ini banyak ditangani oleh pihak penegak Hukum dikepulauan Nias.

Hal ini dikatakan Koordinator wilayah Lembaga Anti Korupsi (Korwil LAKRI) Kepulauan Nias, Darianus Lahagu saat ditemui dikediamannya di Kecamatan Afulu, Rabu(11/1), sekira pukul 3 sore.

Dijelaskannya, dugaan korupsi dana desa di Kabupaten Nias utara saat ini sudah menjadi perbincangan hangat dan polemik ditengah-tengah masyarakat yang terkesan banyak kekecewaan terhadap Kepala Desa dan perangkatnya dalam pengelolaannya.

Dimana menurut Darianus, akar dari semua permasalahan terjadi karena adanya persengkokolan antara BPM dan pihak Inspektorat yang memberikan ruang  bagi para kepala Desa untuk memuluskan  niat jahat dalam bidang pelaksanaannya.

"Wajar-wajar saja kalau kita menduga biang kerok dari semua korupsi dana desa ini tidak lain adalah Pihak BPM dan Inspektorat," katanya.

Bayangkan saja kalau BPM melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku serta transparan kepada masyarakat maka kepala desa pasti ekstra hati-hati, ibarat kata kalau guru kencing berdiri maka murid kencing berlari, imbuhnya.

Dilanjutkannya, begitu juga dengan pihak inspektorat seandainya mereka serius melaksanakan tugas untuk mengaudit dana tersebut, saya rasa kepala desa pasti takut dengan yang namanya kata Korupsi  tetapi karena inspektoratnya tidak serius maka para kades makin leluasan melakukan korupsi.

Selain itu, seyogianya inspektorat bekerja serius menindaklanjuti laporan masyarakat tentang korupsi dana desa ini maka dengan itu kepala desa tidak sewenang-wenang dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Akan tetapi karena inspektorat melakukan pembiaran maka kepala desa sesuka hatinya melakukan korupsi yang penting saja ada setoran kepada BPM dan Inspektorat supaya tidak ada temuan dengan modus membuat rapi SPJ agar tidak terkesan fiktif, paparnya sambil mengakhiri pembicaraan.

Salah seorang jaksa pidsus kejaksaan Negeri Gunungsitoli yang tidak mau disebut namanya, mengakui bahwa laporan masyarakat tentang dugaan Korupsi Dana Desa Khususnya dikabupaten Nias utara sudah banyak masuk ke meja kejaksaan negeri gunungsitoli.

"Memang banyak yang sudah kita terima tapi sudah kita teruskan ke inspektorat untuk meminta hasil audit, namun hingga saat ini belum ada balasan dari Inspektorat sehingga mengakibatkan kita sulit untuk menindak lanjuti kasus tersebut, ujarnya di ruang kerjanya, senin 9/1/17.

Sampai berita ini diturunkan pihak BPM dan inspektorat Nias utara belum bisa ditemui untuk mencoba konfirmasi saat ditelepon putera riau juga tidak dijawab. (Alvyman Hulu)
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »