Kantor DPRD Inhil Diserbu, Masyarakat Tolak BPJS Sebagai Pengganti JAMKESDA

Posted by On Wednesday, January 11, 2017

Tembilahan, (puterariau.com)
         Massa yang mengatasnamakan Aliansi Gerakan Membela Masyarakat Miskin (AG3M) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jalan Soebrantas Tembilahan, Rabu (11/1/2017) sekitar jam 10.30 WIB menuntut pemerintah daerah (Pemda) mengaktifkan kembali Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk kepentingan masyarakat miskin dikarenakan banyak yang belum tercover di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan setelah aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat.
         Aksi mempertanyakan data yang didapatkan dari BPJS bahwa hampir 300.000 jiwa penduduk Inhil menerima KIS melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang terdiri dari 171.000 ditanggung APBN dan 127.000 ditanggung oleh APBD. Artinya hampir 40 persen masyarakat miskin di Inhil akan dibayarkan preminya oleh Pemerintah menggunakan dana sharing. Data tersebut dianggap kurang valid dikarenakan masih banyak masyarakat Inhil berobat di RSUD Puri Husada Tembilahan membawa kartu jamkesda dengan mengaku masyarakat miskin yang belum terintegrasi ke BPJS sebagai PBI.
          Pendemo menolak penghapusan Jamkesda yang akan diintegrasikan ke BPJS, pasalnya hari ini masih banyak masyarakat Inhil yang masih menggunakan jamkesda mengaku rakyat miskin yang belum tercover di BPJS sebagai Penerima Bantuan Iuran itu. Artinya pengintegrasian ini terlalu tergesa-gesa. Belum lagi data yang didapatkan dari pihak BPJS bahwa 300.000 masyarakat miskin menerima kartu KIS-PBI, artinya ada 40 persen dari 800.000 jiwa penduduk Inhil menerima Jaminan Kesehatan Sebagai Penerima Bantuan Iuran. Dan hingga saat ini masih banyak masyarakat mengaku miskin gunakan kartu jamkesda belum tercover. Artinya dari data tersebut massa aksi menilai tidak valid," ungkap Rustam Efendi selaku korlap aksi, pada Rabu (11/1/2017).
          Untuk itu, massa aksi meminta kepada pemerintah daerah melalui Dinas terkait agar mendata atau melakukan validasi ulang data masyarakat yang benar-benar miskin, sehingga bantuan PBI tersebut benar-benar tepat sasaran.
          Bukan hanya itu, massa aksi ini juga mengkritik kebijakan dan aturan baru BPJS Kesehatan tentang metode pembayaran membuat masyarakat menjadi marah. Dimana BPJS mewajibkan peserta untuk membayar 1 kali pembayaran dalam 1 Kepala Keluarga (KK). Jika satu orang dari KK tidak membayar, maka seluruh peserta yang ada didalam KK tidak lagi bisa menggunakan BPJS.
          Dicontohkanya seperti pembayaran 1 virtual account, tagihan dan denda BPJS tetap aktif meski kartunya sudah tidak bisa digunakan bahkan denda paling tinggi mencapai Rp 30 juta.
          Menanggapi kritikan aksi tersebut, Ketua DPRD Inhil Dani M Nursalam mengungkapkan bahwa menyambut baik atas kedatangan massa aksi yang tergabung dalam AG3M.
         "Kita sangat menyambut baik atas kedatangan adek-adek kesini, mau satu orang mau tiga orang atau 20ribu orang sekalipun tetap kami terima datang kegedung wakil rakyat ini, karena kedatangan adek-adek kesini tiada yang lain selain menyampaikan aspirasi mengenai menonaktifkan jamkesda yang dinilai terlalu teburu-buru membuat masyarakat miskin terlantar. Aspirasi serta masukkan yang disampaikan adek-adek akan kami pertimbangkan demi kepentingan rakyat Inhil, sesuai dengan UU bahwa mengenai fakir miskin serta kesehatan tanggung jawab pemerintah," ungkap Dani dihadapan para aksi.
         Menanggapi data yang didapatkan dari Dinas terkait bahwa 127.000 warga Inhil terdaftar sebagai peserta PBI dan segera didistribusikan kekartu JKN KIS yang ditanggung menggunakan APBD, dan 171.000 akan ditanggung APBD. Dan saat ini ternaya masih banyak masyarakat miskin yang belum terdata sebagai Penerima JKN-PBI. Yang jadi pertanyaan, data demikian apakah benar-benar rakyat miskin.
      Maka dari itu pihak Legislator meminta kepada Dinas terkait agar memverifikasi dan mendata dengan benar agar masyarakat miskin di inhil bisa tertolong dengan bantuan pemerintah tepat sasaran.
       "Kita akui ini belum disosialisasikan dengan baik, sebab masih banyak masyarakat datang kerumah sakit membawa SKTM jamkesda. Sementara masyarakat tersebut belum terintegrasi sebagai BPJS-JKN," ungkapnya lagi.
        Diungkapkan politisi muda ini lagi, pihak Legislator sudah memanggil pihak-pihak terkait, memang dipastikan akan dilakukan pemindahan sistem jamkesda ke BPJS. Hal tersebut mengikuti undang 25 tahun 2011 tentang penghapusan Jaminan kesehatan yang ditanggung daerah berpindah ke BPJS sebagai Penerima Bantuan Iuran. (zamri)
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »