Target PAD Pekanbaru, Konsep Win-Win Solution Program Utama Dispenda Kota Pekanbaru 2017

Posted by On Friday, December 30, 2016

PuteraRiau.Com I Pekanbaru ----- Menjelang berakhir Tahun Anggaran 2016 tak membuat surut semangat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk “mengejar” realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi tupoksi Dipenda. Berbagai daya dan upaya terus dilakukan, seperti pada hari Rabu (28-12-2016) Drs. H. Azharisman Rozie, M.Si beserta jajarannya menggelar pertemuan dengan beberapa organisasi profesi yang terkait dengan BPHTB (Bea Perolehan  Hak atas Tanah dan Bangunan). Tampak hadir dalam pertemuan Ketua INI  (Ikatan Notaris Indonesia) Pekanbaru, Sekretaris REI (Real Estate Indonesia) Riau, Sekretaris APERSI (Asosiasi Pengembangan Perumahan Seluruh Indonesia) Pekanbaru dan IPPAT (Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah)  Riau dan lainnya.

Pada pertemuan yang dikemas dengan konsep coffee morning dalam suasana kekerabatan itu berkembang diskusi yang membahas kondisi kekinian seputar BPHTB. Benny Zon selaku Ketua INI misalnya, menyampaikan “keresahan” tentang validasi BPHTB yang terkesan tidak ada acuan, apakah mengacu ke harga transaksi atau harga NJOP. “Perlu kepastian acuan yang akan dipedomani” ujarnya. Ia juga mengingatkan untuk TA 2017 apa dasar mereka menetapkan transaksi karena biasanya SPPT PBB baru sampai ke masyarakat sekitar bulan April.  Sementara Alfian dari REI menyebut kondisi akhir tahun 2016 ini ibarat “tsunami jilid 2” karena terjadi kenaikan standart pembayaran BPHTB. “Bisa menjadi bola panas kepada pengembang apabila ZNT (Zona Nilai Tanah) yang akan dibayar lebih tinggi dari transaksi sebenarnya” sebutnya.  

Selanjutnya M. Nur dari APERSI tak ketinggalan menyampaikan “keluh kesah” nya tentang harapan aturan khusus untuk pembangunan RSH type 36. Berapa harga batasan untuk rumah type 36 yang disubsidi ujarnya. Beny Zon juga berharap pada saat menetapkan validasi Notaris dan PPAT juga dilibatkan, mengingat Notaris dan PPAT juga ikut membubuhkan  tanda tangan pada berkas BPHTB. Harapan lainnya juga dikemukakan asosiasi agar  di awal tahun 2017 Dinas Pendapatan Daerah menggelar kembali pertemuan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD)  untuk membuat kesepakatan penetapan BPHTB terhadap RSH type 36 dan type lainnya.
Menanggapi penyampaian diatas Haris sapaan Kadipenda menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih terhadap masukan yang disampaikan demi membangun kesamaan persepsi dalam menyikapi persoalan seputaran BPHTB. Ini juga menunjukkan bahwa rekan-rekan dari asosiasi mempunyai kepedulian dan tanggungjawab yang sama dalam membangun Kota Pekanbaru yang Madani. Haris menyebutkan bahwa kontribusi potensi BPHTB sangat significant terhadap PAD.    Dari target PAD sebesar Rp. 553.879.749.337,00 untuk TA 2016, kontribusi dari target BPHTB sebesar Rp. 111.844.019.087,00 setara dengan 20,19 %. 

 Fenomena ini yang membuat jajaran Dipenda sangat concern untuk mengejar potensi PAD ini. Oleh karena itu sinergitas stakeholder sangat diperlukan untuk merealisasikan target BPHTB, tak terkecuali dari rekan rekan INI, IPPAT, REI, dan APERSI. Mari kita  bangun komunikasi dua arah (two way traffic comunication), kita samakan persepsi dalam menyikapi persoalan yang ada, karena tidak akan ada kebuntuan persoalan sepanjang ada keinginan untuk menyelesaikannya dengan duduk bersama beber Haris.

Terhadap persoalan yang diambangkan tadi Haris memberikan penjelasan seluas-luasnya yang dapat diterima oleh pihak asosiasi. Haris juga berjanji akan merancang formulasi bersama jajarannya  yang untuk selanjutnya akan diharmonisasi bersama rekan-rekan yang tergabung dalam asosiasi di awal tahun 2017 agar ditemukan problem solving dengan konsep win win solution tutup Haris. (adv/fadil/dci)


Next
« Prev Post
Previous
Next Post »