Riau Rindu Pemimpin Sejati, Bukan Pemimpin Yang Berjiwa "Dealer"

Posted by On Thursday, December 29, 2016

Salah satu kelihaian pemimpin saat ini adalah menjurus kepada trik lobi-melobi. Bolehlah rakyat berbangga hati terhadap kemampuan lobi seorang pemimpin. Namun harus diingat, pemimpin semacam itu perlu diwaspadai karena bukan tidak mungkin sang pemimpin itu mengharap ‘fee’ yang besar dari hasil lobinya. Pemimpin yang hanya berharap fee tidak ubahnya kepada penarikan upeti. Untung bagi sang pemimpin lalu bagaimana dengan rakyat ?
 Provinsi Riau yang kaya akan sumber daya alam hingga saat ini dianggap belum mampu mengangkat taraf kehidupan masyarakatnya. Bahkan, komuniti terbesar yang hidup di bumi lancang kuning adalah mereka yang berada pada golongan ekonomi menengah kebawah. Kesejahteraan yang diidamkan seluruh masyarakat ternyata hanya masih berkutat pada golongan tertentu yakni, penguasa, pejabat, elit politik, toke-toke, pemilik lahan dan kelompok menengah keatas. Dimana untuk rakyat miskin ? ternyata hak rakyat tersunat oleh golongan yang pintar dalam memainkan peran lobi-melobi itu sendiri.

Bukankah pemimpin saat ini adalah sosok yang jago lobi khususnya dalam menarik investasi ? Konon katanya hasil lobi tersebut mampu menaikkan taraf kehidupan masyarakat. Faktanya hingga hari ini, investasi yang selalu didengungkan tak ubahnya cerita indah menjelang tidur. Jika ada investasi, fee-nya hanya dikinyam oleh oknum-oknum tertentu.

Kesengsaraan rakyat salah satunya terjadi akibat perselingkuhan antara penguasa dan pemilik modal. Penguasa yang notabene berhasil menjabat mulanya berkongsi dengan pemilik modal dalam suatu Parpol. Alhasil, Partai Politik yang diharapkan mampu untuk mengayomi masyarakat justeru menjadi alat kapital yang menggerogoti ABPD maupun sumber daya alam.

Pemimpin dan kroni-kroni sang jago lobi tentunya akan hidup dari hasil upeti/fee. Rakyat harus bertungkus lumus bergelut dalam kancah pembangunan, toh sebahagian besar duitnya telah dipotong atas nama fee. Lihat saja pada kasus proyek-proyek yang ada, sungguh banyak oknum yang mencari nafkah hanya dari hasil upeti.

Kemampuan pemimpin di Riau saat ini tak ubahnya sosok pemimpin yang berjiwa dealer. Diyakini hanya pintar memasarkan sumber daya alam negeri ini, lalu menerima upeti/fee sebagai hasil perselingkuhan elit politik dengan kapitalis. Sebagaimana kaum kapitalis yang terus berusaha mencari keuntungan, mengeruk sumber daya alam yang ada. Bukannya untuk kesejahteraan rakyat, malah makin merugikan rakyat banyak yang selalu tak terkondisikan dalam kancah pembangunan. Jangan heran, jika angka kemiskinan semakin bertambah sebagai konsekwensi tak tersentuhnya mereka oleh kue pembangunan.

Umpamanya dalam pembangunan Riau Town Square beberapa tahun lalu, dimana dalam catatan penulis tertera bahwa Pemprov Riau bekerja sama dengan investor PT. BMMP Jakarta. Proyek bernilai sekitar 1,1 triliun itu murni menggunakan dana investor dengan sistim bangun guna serah (BGS). Dari kerja sama ini Pemprov Riau akan menerima keuntungan sebesar Rp.30 miliar selama 30 tahun. Pada tahun ke-31, bangunan tersebut sepenuhnya menjadi milik Pemprov Riau. Artinya Pemprov Riau akan mendapatkan bangunan tua yang akan diperkirakan memakan banyak APBD untuk perawatannya. Tentu dana milik rakyat Riau kembali yang terkuras, sementara sang pemimpin telah kenyang menerima sejumlah ‘fee’ dari sana sini. Rakyat tetap buntang dan tak memperoleh apa-apa dari proyek tersebut. Dilibatkanpun itu hal yang tak mungkin, sebab sang pemimpin memiliki kroni-kroni politik.

Begitupun dengan perusahaan minyak yang beroperasi di Riau, katakanlah Caltex (kini Chevron). Dari zaman dulu minyak Riau dikeruk entah berapa juta barrel tapi pembinaan masyarakat tempatan masih tak jelas juntrungannya. Bahkan masih banyak rakyat tempatan tak terkondisikan. Kalau rakyat dianggap tak mampu secara keilmuan bukan sebuah masalah, tetapi pembiaran terhadap ketidakmampuan rakyat itulah yang menjadi masalah.

Seharusnya rakyat Riau sudah hidup sejahtera dengan banyaknya beroperasi perusahaan-perusahaan asing, namun apalah ada, perusahaan itu seakan hanya mengenyangkan sekelompok dan membiarkan rakyat tempatan hidup dengan kemiskinan sendiri. Inilah fenomena Riau itu ditilik dari apa yang telah didapat rakyat Riau itu sendiri atas kekayaan alam negerinya.

Disini terlihat bahwa pemimpin saat ini hanya memikirkan fee sesaat untuk komunitinya tanpa menghiraukan apa yang diterima rakyat selanjutnya. Sang pemimpin pintar memasarkan, kemudian menerima sejumlah fee tanpa memikirkan dampak kepada masyarakat luas nantinya.

Melihat fenomena itu, Provinsi Riau butuh pemimpin yang berjiwa negarawan. Pemimpin yang benar-benar berkarakter dan visioner sehingga mampu membawa arah negeri ini pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Paling tidak, kita berharap muncul sosok pemimpin yang memiliki hati nurani dan selalu ingin melayani masyarakat (Ken Blanchard). Pemimpin yang nantinya selalu mengutamakan kepentingan rakyat yang dipimpinnya, bukan berorientasi pada kepentingan pribadi atau golongan.

Rakyat Riau tak ingin jika sang pemimpin kedepan hanya berjiwa dealer. Hanya pandai memasarkan Riau, menyerahkan seluruhnya pada kaum kapitalis, lalu menarik sejumlah fee. Rakyat mengimpikan sosok pemimpin yang mampu mengayomi seluruh rakyat, memenej rakyat serta bersama-sama menikmati kekayaan negeri ini. Mungkin saat ini hal itu belum mampu dilaksanakan, mudah-mudahan pada periode kepemimpinan selanjutnya. Semoga harapan itu akan benar-benar nyata. Bersama kita bisa ! ***

Oleh Beni Yussandra SMn, Pemimpin Redaksi SKM Putera Riau/www.puterariau.com

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »