Pers Harus Kuat Melawan Mafia Politik

Posted by On Friday, December 16, 2016

Barangkali semua kita mengetahui betapa pentingnya peran pers dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pers memiliki kekuatan besar yang mampu mempengaruhi opini publik. Oleh karena itu pers ini tentu akan berdampak positif dan konstruktif serta negatif dan destruktif.
Sangat penting saat ini adalah bagaimana para jurnalis indonesia ikut berpartisipasi dalam kegiatan jurnalisme yang mendidik, memiliki perspektif dan persepsi ikut membangun masyarakat yang maju. Namun, kesemuanya itu tak lepas dari fungsi pers sebagai lembaga sosial kontrol membangun peradaban masyarakat itu sendiri.
Misalnya pers ikut mengawasi roda pembangunan di negeri ini yang dijalankan oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kenapa demikian pentingnya ? Ini adalah sebuah kebutuhan pada masa teknologi informasi yang mau tak mau dihadapkan pada era keterbukaan. Saking terbukanya, apapun hal yang individual sekalipun bisa diungkap secara transparan di ranah publik, apakah lagi hal yang berkenaan secara umum.
Perihal kasus-kasus korupsi saja misalnya. Masyarakat menilai adanya kelaziman dalam sistim yang telah dibuat sehingga sangat sulit untuk memberangus bandit-bandit negeri ini. Pers dirasakan masih belum mampu untuk menghantam kekuatan bandit ini jika tidak ada sinergi dengan berbagai pihak.
Berbicara memberantas mafia di berbagai sektor kehidupan bangsa, tentu membutuhkan perencanaan yang sistimatis, langkah yang sinergis dan membutuhkan sejumlah orang-orang di eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kepemimpinan pun harus kuat dengan nyali yang besar. Jika tidak, tentunya pemberantasan mafia ini hanya masih sebatas klise untuk rakyat semata.
Namun yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa saat ini adalah maraknya mafia politik. Sebab bandit-bandit politik ini akan mendorong tindakan korupsi. Kenapa bisa bandit politik ini merajalela ? Salah satunya karena sistim yang mendukung dimana sistim politik dalam konstitusi Indonesia menempatkan partai politik pada posisi yang sangat penting dan strategis. Adanya orang atau kelompok orang yang menguasai partai politik tidak mampu mencegah 'oligarki politik' dan aturan yang ada pun belum mampu mencegahnya.
Beberapa sektor yang dapat dibidik mafia politik itu antara lain : Pertama, Political Corruption, yakni penyalahgunaan kewenangan para insan politik DPR. Kedua, Enforcement Corruption, yakni korupsi yang dilakukan oknum aparat penegak hukum yang meruntuhkan wibawa hukum dan pemerintahan. Ini mungkin sering terlihat oleh rakyat ketiga oknum penegak hukum yang semestinya menegakkan hukum malah menjadi pelanggar hukum, terlibat suap-menyuap, menjadi backing kegiatan ilegal dan sebagainya. Ketiga, Regulatory Corruption, yakni korupsi melalui penyalahgunaan perizinan dan konsesi sumber daya alam. Ini banyak dilakukan oleh oknum pejabat daerah dan DPRD, serta instansi pemegang kewenangan pusat.
Keempat, Government Procurement Corruption, yaitu korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, yang seringkali terkait juga dengan insan partai politik. Kelima adalah Publik Service Corruption, dimana korupsi ini tidak sebesar nilai moneter dari Political Corruption atau Enforcement Corruption tapi berdampak langsung pada kehidupan rakyat dan sangat berbahaya semisal korupsi program prona/pensertifikatan massal.
Kelima jenis korupsi tersebut tidak akan bisa diberantas begitu saja tanpa adanya kemauan dan sinergi antara eksekutif dan legislatif. Permasalahannya adalah sampai saat inipun belum ada tanda-tanda aktifitas dari para anggota DPR itu sendiri untuk membersihkan DPR. Pimpinan parpol pun terkesan belum menunjukkan nyali dan niat yang nyata untuk membenahi parpol dan para anggotanya untuk menjadi bagian dari solusi. Asumsi yang muncul apakah karena mereka juga berkubang dalam tindakan korupsi ? Kita bersama dapat menilainya...
Nah, pers disini harus mampu sebagai penggerak kekuatan perubahan dalam artian membentuk opini publik agar hal ini mesti dibicarakan dan diselesaikan. Memang selama ini ada indikasi bahwa elit politik tersinggung ketika media mulai mengusik kasus-kasus korupsi, pasalnya ini bisa saja menjerat anggota dari partai politik itu sendiri. Kalau memang pers di negeri ini menjalankan fungsinya, misalnya sampai pada tahap Investigative Reporting, tentu bisa menguak kasus-kasus korupsi ini secara gamblang. Persoalannya adalah Indonesia belum sampai pada tahap Investigative Reporting tersebut.
Satu lagi terpenting adalah pemangku kepentingan dan lembaga publik harus berani untuk mengungkapkan kebenaran yang telah dipaparkan insan pers. Jika tidak, kebenaran itu tentu tetap akan tersembunyi dalam corong ketidakpastian. Pers yang adil, jujur dan bijak adalah yang berani menguak tabir sebuah kejahatan korupsi yang dilakukan sejumlah elit. Intinya harus ada problem solving dalam sebuah data yang disajikan. Inilah salah satunya fungsi pers sebagai lembaga kontrol sosial dan pemberi solusi bagi seluruh stakeholder yang ada.**
Penulis : Beni Yusandra,  S. Mn. (Pimpinan Redaksi Surat Kabar Putera Riau) 
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »