Pembelian Alphard Untuk Operasional Pemkab Inhil , 'Buang Duit Saat Rakyat Susah

Posted by On Sunday, December 18, 2016

Tembilahan (puterariau.com) - Mungkin diantara kita sudah tak asing lagi mendengar bait lagu Bang Haji Rhoma Irama "Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin". Makna lagu itu tentu menyorot kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang memang sangat rawan dengan KKN. Salah satu potret negeri yang sedang diterjang kemiskinan itu adalah Indragiri Hilir.
Memang, harus diakui bahwa Kabupaten Indragiri Hilir adalah negeri kaya. Sumber daya alam yang melimpah ruah ternyata belum mampu mengangkat taraf kehidupan masyarakatnya. Misalnya saja terkait paparan dalam rapat tim kordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) di aula Bappeda Inhil baru-baru ini yang menyebutkan bahwa angka kemiskinan meningkat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini.

Dalam ekspos yang dilakukan oleh Pemkab Inhil melalui Asisten III Setdakab Inhil, Dra.Hj Jamilah mengatakan bahwa masalah kemiskinan menjadi salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah manapun, termasuk di Kabupaten Indragiri Hilir. Apalagi Indragiri Hilir merupakan salah satu Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Propinsi Riau.

Menurut Djamilah, Pemerintah daerah dan seluruh unsur yang berkepentingan termasuk sektor swasta dan lembaga pendidikan hendaknya menyikapi dengan merapatkan barisan guna menyusun formulasi strategis dalam penanggulangan kemiskinan yang ada.

Sebagaimana data dari panitia pelaksana (BPS), persentase penduduk sangat miskin di Inhil tahun 2015 mencapai 8,10 persen atau sekitar 56.850 jiwa, yang artinya meningkat dibanding tahun 2014 yang mencapai 7,51 persen.

Disinilah perlunya tanggung jawab negara dalam mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Dalam hal ini, tentu dikerucutkan pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang dikomandoi oleh HM Wardan dan Rosman Malomo dengan jargon Warohmah (Wardan Rosman Harmonis dan Amanahnya).


Ekspose Media Terkait Keberhasilan Investmen Dipertanyakan

Sementara itu, media sering memaparkan berbagai keberhasilan program Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan bahasa 'bombastis' alias lebay yang akhirnya Pemerintah Propinsi Riau memberikan penghargaan Riau Investment Award 2016 kepada Pemkab Inhil dengan kategori pembina perusahaan terbaik.

Anehnya, Pemkab Inhil disebut sukses membina perusahaan sehingga mampu mengkondisikan masyarakat setempat. Berapa banyak perusahaan di Inhil, khususnya perkebunan sawit yang selalu berkonflik dengan petani dan masyarakat sekitar. Kemudian anehnya entah darimana perusahaan tersebut bisa memperoleh lahan yang minta ampun luasnya kalau tak ada campur tangan pemerintah.

Harapannya, dengan banyaknya perusahaan yang ada, tentu mampu mengangkat harkat dan taraf kehidupan masyarakat sekitar. Tapi apa dikata, masih banyak masyarakat di Inhil yang hanya menjadi penonton di negeri sendiri, menjadi objek dari pembangunan yang ada.


Pembangunan Hanya Dinikmati 'Klan' Tertentu

Ada asumsi dari berbagai masyarakat yang ditemui putera riau selama ini bahwa pembangunan di Inhil hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. "Kalau mutunya bagus itu tak masalah, ini malahan selalu bermasalah. Katakanlah pembangunan jalan misalnya, rusaknya itu selalu GPL (Ga pake lama)," ujar Agusman, warga Keritang saat berargumen.

Sementara menurut pantauan mereka, masyarakat jarang dilibatkan dalam kegiatan pembangunan. Apalagi kalau tidak ada relasi dengan perangkat pemerintah ataupun elit politik, dijamin warga tersebut akan jadi penonton setia sepanjang zaman. "Enak jadi orang bagak, jelas dan pasti diikutsertakan," timpal Agus menyebutkan.

Inilah yang menjadi 'homework' pemerintah kabupaten Indragiri Hilir kedepan bagaimana upaya mengkondisikan masyarakat tempatan dalam ikut serta berperan aktif dalam membangun daerah. Para akademisi hendaknya memikirkan strategi program pembangunan daerah tersebut untuk mensinkronkannya dalam mengangkat taraf kehidupan masyarakat. Bukan hanya berteori diatas kertas dalam pembangunan tanpa mengetahui substansi kehidupan masyarakat yang sebenarnya.

Ada juga temuan putera riau di lapangan terkait proyek pembangunan yang dilaksanakan perangkat pemerintah misalnya tingkat desa. Adanya 'fee' atau sunat menyunat sehingga proyek selalu terkesan asal-asalan. "Kalau ada masyarakat yang mengatakan bahwa proyek pembangunan itu bagus dan sukses dilaksanakan pemerintah desa, itu tentu bagi yang tak paham kualitas, karena selama ini banyak permasalahan," kata Kaspul, salah seorang tokoh pemuda Inhil menyebutkan.

Memang, harus diakui, dari penelusuran lapangan selama ini, putera riau sangat banyak menemukan kejanggalan di berbagai sektor pembangunan di Inhil. Hanya saja, perlu diurai satu per satu fokus perhatian masyarakat itu terhadap urgensi kehidupan mereka yang sedang diterjang kemiskinan.


Pemkab Inhil Beli Alphard Saat Kemiskinan Tinggi

Uniknya lagi, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan pembelian mobil mewah Alphard oleh bagian perlengkapan sekretariat daerah kabupaten Indragiri Hilir. Harga pembelian mobil Alphard itu sekitar Rp.1.200.000.000 yang diperuntukkan untuk kendaraan operasional Bupati Inhil di Jakarta.

Menurut Kabag perlengkapan setdakab Inhil, Suhardiman, pengadaan Toyota Alphard ini dalam rangka mendukung tugas operasional kepala daerah di Jakarta. Suhardiman beralasan bahwa pembelian mobil mewah ini merupakan pengganti mobil operasional yang lama.

Pembelian Alphard ini tentu memancing reaksi negatif dari publik khususnya pengguna sosial media yang mengeluhkan kebijakan pemkab Inhil terkait penggunaan anggaran. Aneh lagi wakil rakyat juga turut mengamini pembelian tersebut dengan kata lain sudah ada 'deal' terkait pembelian mobil mewah yang 'wah' ini.

Sementara itu, Bupati Indragiri Hilir HM Wardan masih belum memberikan keterangan saat dikonfirmasi putera riau terkait hal ini. Pesan pendek putera riau belum dibalas Bupati yang memang sedang sibuk dalam gelar pernikahan putrinya. (tim)
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »