Kemiskinan Di Inhil Meningkat, Tugas Berat Menanti Bupati

Posted by On Saturday, December 17, 2016

Tembilahan (puterariau. com) - Jumlah penduduk dengan kesejahteraan rendah di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau pada tahun 2016 meningkat signifikan sebesar 163.092 jiwa dari total penduduk semester I tahun 2016 sebanyak 6.12.665 jiwa.

"Jumlah kemiskinan ini terus meningkat sejak tiga tahun terakhir,"kata Bupati Inhil Muhammad Wardan yang diwakili asisten III Setda Inhil, Djamilah, Jumat.

Meningkatnya angka kemiskinan ini, diungkapkan Bupati Inhil Muhammad Wardan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III Djamilah pada rakor penanggulangan kemiskinan di Aula BAPPEDA beberapa waktu lalu yang turut dihadiri Sekretaris BAPPEDA Provinsi Riau, Herianto.

Djamilah mengatakan, berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah persentase penduduk miskin atau sangat miskin di Kabupaten inhil pada tahun 2015 lalu mencapai 56.850 jiwa atau sekitar 8,10%. Jumlah ini kata dia,  meningkat dibandingkan tahun 2014 yang hanya mencapai 7,51%.

Masalah kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah Kabupaten Inhil, apalagi Kabupaten Inhil merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Provinsi Riau.

"Kondisi ini cukup memberikan pemahaman bahwa pemerintah daerah memiliki tugas berat untuk segera mengatasi permasalahan serius," terangnya.

Ia mengugkapkan, untuk menekan angka kemiskinan di kabupaten ini, Pemerintah berkomitmen untuk mencari solusi yang terbaik, merencanakan dan membuat hal-hal yang sangat teknis, serta program-program yang mendasar sebagai upaya menekan angka kemiskinan agar tidak berdampak semakin luas. 

"Dalam komitmen itu, pemerintah daerah bersama seluruh unsur pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan lembaga pendidikan, hendaknya menyikapi dengan merapatkan barisan guna menyusun formulasi strategis dan teknik fasilitasi implementasi berbagai program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang sedang dan akan dilaksanakan di daerah," tuturnya.

Selanjutnya, kata dia, pekerjaan implementasi program tersebur bukanlah hal yang mudah dengan berbagai karakteristik spesifik mengikuti keberagaman tipologi geografis, suku, dan adat masyarakat setempat.

"Untuk itu, sebagai implementasi ketentuan UU no. 23 tahun 2014, sesuai kewenangan yang dimiliki, saya pada kesempatan ini mengajak serta kepada semua pihak untuk membangun komitmen bersama dan mengambil langkah-langkah strategis untuk menanggulangi kemiskinan," kata dia.

Hal itu dimaksudkan, agar masyarakat kedepan dapat merasakan kepastian jaminan pemenuhan pelayanan kebutuhan hak-hak dasar (basic needs services) dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan mendorong pengembangan kegiatan produktif yang berdaya saing(competitiveness). (antarariau/rls/dil)

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »