Kapabilitas, Popularitas, dan Eksternalitas Politik Kandidat Walikota Pekanbaru 2017-2022

Posted by On Thursday, December 15, 2016


Oleh : Fadila Saputra, Wakil Ketua KNPI Kota Pekanbaru


Jika jantung ilmu ekonomi terletak pada teori nilai dan harga, maka satu masalah besar yang dahulu membingungkan para ekonomi adalah soal ‘paradoks nilai’ (paradox of value). Paradoks nilai ini berawal dari masalah kenapa barang-barang atau komoditas yang memiliki nilai guna (use value) besar, seperti air dan udara, misalnya, hanya memiliki nilai tukar (exchange value) yang kecil dan bahkan tidak memiliki harga sama sekali.
            
Sementara, beberapa komoditas yang sebenarnya memiliki nilai guna kecil, seperti berlian, contohnya, nilai tukarnya sangat besar. Soal paradoks nilai ini juga bisa terjadi dalam pasar politik. Persis pada soal distingsi antara nilai guna dengan nilai tukar, serta kemungkinan terjadinya eksternalitas dalam penentuan harga komoditas yang patut kita khawatirkan terjadinya distorsi di pasar pemilihan kepala daerah.
           
Kemungkinan eksternalitas ini yang berpotensi mendistorsi harga calon Kepala daerah ini bisa datang dari dua jurusan. Pertama, adalah pencitraan baik melalui iklan maupun pemberitaan media. Kedua, dari pengaburan antara nilai guna dengan nilai tukar atau pengaburan antara kapabilitas dengan popularitas kandidat.
            
Ilustrasinya kira-kira adalah katakanlah Mr F, salah seorang kandidat calon Kepala daerah yang dirusak reputasinya, sehingga reputasi lawan-lawan politiknya makin meningkat. Karena secara kuantitatif Pemilu adalah sebuah ‘zero sum game’, dimana kemenangan satu pihak berarti kerugian bagi pihak lain, maka turunnya citra seseorang kandidat akan berimbas pada naiknya popularitas kandidat lain.
            
Persoalannya adalah popularitas yang tinggi dari salah seorang kandidat tak selalu berbanding lurus dengan kapabilitasnya. Dan begitu sebaliknya, dapat dibayangkan apa jadinya jika popularitas atau nilai tukar kandidat ini kemudian dimanipulasi seolah kongruen dengan kapabilitas personalnya. Masyarakat Pekanbaru mungkin akan dipimpin oleh calon Walikota populer tapi tak memiliki kapabilitas. Dan sebaliknya, ada calon Walikota yang kapabel, tapi popularitasnya rendah.
            
Di tengah-tengah realitas politik saat ini, dimana diskusi politik di ruang publik sangat didominasi oleh isu popularitas. Rakyat pun lebih cenderung pragmatis menilai calon pemimpinnya. Saking nyelenehnya, yang berduit dan selalu tampil di ruang publik dianggap sebuah popularitas yang otomatis dianggap memiliki kapabilitas tinggi.
            
Misalnya saja masyarakat Kota Pekanbaru yang cukup majemuk dan berpendidikan masih belum bisa disebut melek politik jika tidak mencermati kandidat pemimpin kedepan kalau hanya berbasiskan popularitas semata. Selama ini ada pula pragmatisme dari masyarakat yang merasa menjadi timses dari kandidat sehingga bisa dilihat bagaimana peran seorang masyarakat yang bukan ahlinya memegang sebuah proyek dan kegiatan Pemerintah karena dengan hanya mengandalkan sebuah hitung-hitungan politik sebelumnya. Pemimpin populer tapi tak berkapabilitas biasanya akan disetir oleh kalangan tertentu yang meminta nilai tukar tertentu pula dalam politik tersebut.
            
Sementara itu ancaman eksternalitas politik bisa saja membuat seorang kandidat melenggang tenang dalam kompetisi bukan karena kapabilitas personalnya, melainkan lebih karena efek imbasan dari faktor-faktor di luar dirinya. Eksternalitas memiliki efek ganda, selain rakyat membayar mahal dari harga yang sebenarnya, pemahaman rakyat juga teracuni dengan adanya manipulasi kapabilitas personal tersebut.
            
Dalam lapangan ekonomi, eksternalitas disebut sebagai bentuk kegagalan pasar yang buruk, tak berlebihan jika eksternalitas politik disebut semacam cacat demokrasi yang cukup fatal, karena pada prinsipnya publik terugikan. Misalkan saja kontroversi mengenai berbagai macam poling yang pernah digelar selama ini pun bisa dikaitkan dengan soal eksternalitas ini.
            
Poling hanya bisa mengukur seberapa besar nilai tukar (popularitas) seorang calon, tapi tidak pernah mengukur apakah nilai tukar itu memiliki korelasi dengan nilai guna (kapabilitas). Minimnya informasi berkenaan para kandidat, serta gencarnya pembentukan citra lewat media, membuat masyarakat harus jeli dalam menilai hasil poling. Sebab, bisa-bisa rakyat malah terjebak pada pusaran eksternalitas politik yang manipulatif.

Nah, masih ada waktu berfikir menjelang bergulirnya gaung Pemilukada Kota Pekanbaru ini untuk digunakan sebagai penilaian ulang apakah kandidat yang bertarung memiliki nilai tukar yang sepadan dengan nilai intrinsiknya, atau hanya mengandalkan popularitas akibat eksternalitas politik semata.

Jika ada kandidat Walikota Pekanbaru yang meraih popularitas lebih banyak karena faktor di luar dirinya, apalagi sampai tergantung pada faktor itu, dia sebenarnya tak lebih seorang price taker dalam sistim pasar. Ia selalu ingin mengambil keuntungan tapi tanpa pernah mau membeli atau mengambil resiko. Ia hanya akan menunggu datangnya bola liar, tak pernah mau mengejar bola atau merebut bola. Dalam politik ini, perilaku ia tak ubah sebagai oportunisme. Mudah-mudahan, publik Pekanbaru tidak terjebak dalam pemilihan Kepala daerah dari para oportunis dan orang-orang yang tak memiliki kompetensi sama sekali. Semoga...

            
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »