Berkas P21, Ketua DPRD Bengkalis Segera Di Tahan

Posted by On Wednesday, December 28, 2016

Pekanbaru, (puterariau.com)

Hiruk pikuk kasus korupsi dana bantuan sosial Kabupaten Bengkalis agaknya mulai naik kembali setelah beberapa waktu ini agak redam. Hal ini disebabkan adanya perbedaan perlakuan hukum terhadap oknum-oknum 'pemangsa' uang rakyat tersebut. Misalnya pada mereka yang telah sengaja mengentam duit rakyat tersebut yang antara lain adalah Heru Wahyudi, selaku politisi Partai Amanat Nasional yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Bengkalis, dan Amril Mukminin, yang menjabat sebagai Bupati Bengkalis. Sebagaimana diketahui, nama Amril Mukminin masuk dalam pusaran 'Bengkalis Paper' itu seperti diperkuat dalam dakwaan Kejaksaan Negeri Bengkalis No.Reg.Perk:PDS-08/EKS/08/2015 yang menjerat terdakwa Jamal Abdillah bin Abu Zakir medio 2015 lalu. Dalam dakwaan tersebut, pelaku korupsi bansos, dalam hal ini nama-nama yang tertuang dalam laporan itu disebut telah melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau Pemerintah Daerah Bengkalis. Untuk flashback data putera riau terkait korupsi bansos Bengkalis, Jamal Abdillah selaku ketua DPRD Bengkalis masa itu menerima rasuah Rp.2.779.500.000, Hidayat Tagor menerima Rp.133.500.000, Rismayeni menerima Rp.386.000.000, Purboyo menerima Rp.752.000.000, Tarmizi menerima Rp.600.000.000, Suhendri Asnan menerima Rp.280.500.000, Dani Purba menerima Rp.60.000.000, Mira Roza menerima Rp.35.000.000, Yudi menerima Rp.25.000.000, Heru Wahyudi (PAN) mengenyam Rp.15.000.000, dan Amril Mukminin juga mengenyam Rp.10.000.000. Seluruh nama-nama yang ikut sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh penegak hukum, termasuk mantan Bupati Bengkalis, Heriyan Saleh. Anehnya, Amril Mukminin masih tetap tak tersentuh meskipun namanya masuk dalam daftar pusaran korupsi. Demikian pula dengan Ketua DPRD Bengkalis Heru Wahyudi yang tetap bebas melenggang kangkung dari kasus yang menjeratnya. Kapolda Riau Perintahkan Heru Ditahan Karena berkas perkara dugaan korupsi bansos Ketua DPRD Bengkalis atas nama Heru Wahyudi sudah lengkap beberapa waktu lalu, hanya saja penetapan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau tak diiringi dengan upaya hukum yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, yakni penahanan. Penyidik juga belum melakukan tahan II atau penyerahan barang bukti dan tersangka ke Pidsus Kejati Riau untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru agar segera diadili. Kapolda Riau, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara memerintahkan penyidik segera menahan politisi Amanat Nasional yang diduga sama-sama merugikan negara sekitar Rp.31 miliar bersama Ketua DPRD Bengkalis terdahulu (Jamal Abdillah dan mantan Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh). "Kalau sudah P21, saya perintahkan agar ditangkap, ditahan lalu dipenjarakan," ujar Kapolda pada wartawan. Irjen Zulkarnain Adinegara mengaku belum melihat isi surat pemberitahuan P21 dari Kejaksaan yang sudah terbit sejak dua pekan belakangan ini. Untuk itu, Kapolda Riau berjanji akan mengecek ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus kembali. "Memang belum saya cek, tapi jika sudah P21, tidak peduli siapapun tersangkanya. Artinya Polisi berhasil melengkapi buktinya. Harus ditangkap dan ditahan, kemudian diserahkan ke Jaksa," ujarnya. Kejati Riau Nyatakan Berkas Heru Sudah P21 Sebelumnya pada 14 Desember 2016 lalu, Asisten Pidana Khusus Kejati Riau, Sugeng Riyanta menyatakan bahwa kasus tindak pidana korupsi Ketua DPRD Bengkalis, Heru Wahyudi yang ditangani Polda Riau sudah lengkap. Perkara dugaan korupsi dana bansos Ketua DPRD Bengkalis dinyatakan sudah lengkap oleh Jaksa peneliti," ujar Sugeng. Ketua RCW : Ada Permufakatan Jahat Dalam Korupsi Bansos Sementara itu, Ketua RCW (Riau Coruption Watch), Mayandri Suzarman SH memaparkan bahwa jika berkas sudah lengkap, maka tersangka sudah bisa ditahan demi keadilan hukum. Ia menilai adanya keanehan dalam perkara ini, dimana Bupati Amril Mukminin yang masuk dalam daftar hitam korupsi bansos Bengkalis pun tidak ditetapkan sebagai tersangka padahal namanya tertera jelas dalam kasus tersebut. "Seharusnya siapapun dia, harus sama di mata hukum, tidak memandang jabatan," kata Mayandri. Menjadi perhatian lagi adalah dalil nominal yang tertera dalam berkas tersebut. Karena dalam data, Heru dan Amril hanya memakan Rp.10 juta dan Rp.15 juta. RCW menilai dalam perkara ini bukan berdasar nominal saja, namun adanya permufakatan jahat dalam korupsi itu. "Walau katanya nilainya kecil, tapi itikad jahat mereka yang menjadi persoalan," sebut Mayandri. Jika tersangka lain seluruhnya diproses, kenapa Ketua DPRD dan Bupati tidak bisa diproses, artinya tidak adanya asas 'Equality of Law' dalam perkara ini. "Kalau semua terlibat, tidak bisa si A diproses, sementara si B tidak diproses, inilah yang menyebabkan kekacauan hukum itu," terang Mayandri menganalisis. (timpr)
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »