Kejari Meranti Tetapkan 4 Tersangka Dugaan Korupsi Pembangunan Dermaga

Posted by On Friday, December 15, 2017


Selat Panjang, ( puterariau.com)

Sebanyak empat orang tersangka ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Meranti, Kamis (14/12/17).  Keempat tersangka terjerat dalam dugaan Kasus Tindak Pidana (TP) Korupsi terkait pembangunan Dermaga Sungai Tohor Barat,  Kecamatan Tebing Tinggi Timur. 

Kasi Pidsus Kejari Kepulauan Meranti, Roy Modino menjelaskan dari kasus Dermaga Sungai Tohor Barat sudah ditetapkan tersangka sebanyak empat Orang dengan Inisial H, FY, B dan Y.

"Mereka berempat ditetapkan sebagai tersangka, tersangka H selaku PA yang merupakan pengguna anggaran, tersangka FY selaku KPA yang merupakan kuasa pengguna anggaran, tersangka B selaku sub kontraktor dan tersangka Y selaku pemenang tender," kata Roy. 

Dijelaskan Roy, tiga dari empat tersangka yakni inisial FY, B dan Y, setelah dilakukan pemeriksaan di ruang Pidsus akan langsung dititipkan atau ditahan di ruang tahanan (Rutan) Jalan Tanjung Mayat, Kota Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. 

Untuk tersangka bernisial H yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Kepulauan Meranti tidak hadir dalam pemeriksaan pada Kamis ini.

Untuk diketahui, dugaan tindak pidana korupsi Dermaga Sungai Tohor Barat di Kecamatan Tebing Tinggi Timur merupakan anggaran 2015 itu diperkirakan merugikan negara berkisar Rp.850 juta.

Dugaan tindak pidana korupsi ini melanggar Pasal 2 (1) jo Pasal 3 jo 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (agus)

Polda Kepri Peringati Maulid Nabi MUHAMMAD SAW 1439 H

Posted by On Thursday, December 14, 2017


Batam (puterariau.com)

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1439 H dilaksanakan di Masjid Al-Halim Polda Kepri pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 07.30 wib dihadiri oleh Karo SDM Polda Kepri Kombes Pol Djoko Susilo, Sik, SH, Para pejabat Utama Polda Kepri, Ibu Ketua Bhayangkari Daerah Kepri beserta pengurus Daerah, Bapak Penceramah Ustadz Lasuddin, S.pdi, serta Anggota Polda Kepri, PNS Polda Kepri dan Bhayangkari.

Demikian PRESS RELEASE diterima oleh puterariau.com Kabid Humas Polda Kepri Drs. S. Erlangga menerangkan Tentang Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1439 H di Masjid Al-Halim Polda Kepri sebagai berikut :

Dalam Sambutan Kapolda Kepri Irjen Pol Drs. Didid Widjanardi, SH, yang dibacakan oleh Karo SDM Polda Kepri Kombes Pol Djoko Susilo, Sik, SH menyampaikan Sebagaimana kita ketahui Maulid Nabi merupakan peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW yang dalam tahun Hijriyahnya jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal, peringatan ini tidak sekedar seremonial yang dilaksanakan rutin setiap tahunnya akan tetapi secara substansi peringatan ini adalah ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan media yang tepat guna melakukan instrospeksi juga refleksi diri apakah suri tauladan yang ada pada nabi muhammad saw telah menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam setiap perjalanan hidup manusia akan dihadapkan pada ujian dan cobaan, namun demikian setiap ujian yang diberikan senantiasa terdapat hikmah yang memiliki tujuan agar ketaqwaan manusia dapat meningkat. Oleh sebab itu, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kali ini menuntut kita untuk terus meningkatkan amal ibadah baik berupa hubungan vertikal dengan Allah SWT (Habluminallah) maupun hubungan Horizontal, sesama manusia (Habluminannas).

Adapun tema Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW Tahun 1439 Hijriyah ini adalah “Dengan Meneladani Akhlak Dan Kepemimpinan Nabi Besar Muhammad SAW Kita Wujudkan Sdm Yang Unggul Dan Kompetitif”. Sebagai anggota Polri kita patut menjadikan akhlak dan kepemimpinan Nabi Besar Muhammad saw sebagai Inspirasi Revolusi Mental dalam pelaksanaan tugas, disamping keimanan dan ketaqwaan kepada allah swt, mari kita jadikan kebenaran, kejujuran, kecerdasan dan menyampaikan kepada masyarakat apa adanya sebagai landasan kita bekerja dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian. Hal ini bernilai penting agar kita tidak gamang dan tidak bertindak yang dapat merugikan masyarakat maupun institusi polri. Jadikan kebenaran, kejujuran, kecerdasan dan menyampaikan kepada masyarakat apa adanya sebagai nafas kita dalam berkarya sehingga tugas mewujudkan masyarakat yang tertib, aman dan damai yang sedang kita galakkan segera terwujud yang pada akhirnya kita dapat menjadi insan bhayangkara yang dipercaya dan dicintai masyarakat.

Kepada keluarga besar Polda Kepri yang dipercaya mengemban amanah tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, peristiwa Maulid Nabi Muhammad SAW cukup memberikan pelajaran yang berarti untuk disimak dan dihayati dalam mendukung pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Kegiatan ini sangat relevan disaat Polri sedang bergiat diri membangun postur anggota Polri yang Profesional, Modern dan Terpecaya. 

Untuk itu, dalam kesempatan ini saya berharap dan mengajak kepada hadirin dan juga seluruh personel beserta keluarga besar Polda Kepri untuk :

1. Senantiasa meningkatkan Imam dan Taqwa kepada Allah SWT, dengan membersihkan hati dari kemusrikan, keraguan dan dosa-dosa yang telah memutus hubungan kita dengan allah, kemudian mengisinya dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya sehingga hidup kita tentram dan nyaman serta terjalin dekat dan erat kepada allah swt.

2. Senantiasa menjalin komunikasi yang baik antar sesama umat islam dengan menunjukkan perilaku dan akhlak yang mulia sesuai yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, agar terwujud suasana yang aman dan damai diantara kita semua.

3. Agar memanivestasikan hubungan Silaturahmi (Hablumminannas) dalam kehidupan sehari-hari dengan harapan tidak ada lagi rasa permusuhan dan perbedaan khususnya sesama umat muslim sehingga dapat tercipta situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah kepulauan riau ini.

4. Peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, hendaknya dapat dijadikan sebagai instrospeksi dan kemudian memperbaiki diri dalam meneruskan karya dan memberikan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. 

(Rega/humas poldakepri)

Cucu Koswala : Tugas Imigrasi Dalam Menyeimbangkan Keamanan Negara Dan Peningkatan Investasi

Posted by On Thursday, December 14, 2017


Batam, (puterariau.com)

Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Ditjen Imigrasi, Cucu Koswala resmikan Unit Layanan Paspor (ULP) Harbourbay, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus  Batam, Batu Ampar, Kamis (14/12).

Direktur lalu lintas keimigrasian ditjen imigrasi meresmikan empat unit layanan paspor (ULP). Keempat Unit layanan Paspor (ULP) adalah Unit Layanan Paspor pada Kantor
Harbour Bay Imigrasi Kelas I Khusus Batam Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta dan Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Asahan.

Ditjen Imigrasi, Cucu Koswala mengatakan bahwa keempat UNIT Peresmian Unit Layanan Paspor sebelumnya selalu diselenggarakan oleh masing-masing Kantor Imigrasi yang membawahi. Namun kali ini, tujuan disatukannya peresmian ULP di Kota Batam Provinsi Kepri
setidaknya harus ditetapkan lima ULP baru di beberapa Kantor Imigrasi.

Tahun 2017, hanya ada empat Unit layanan paspor yang ditetapkan, namun demikian enam Unit Kerja Kantor Imigrasi sebagai program peningkatan pelayanan keimigrasian baru telah diresmikan untuk mewujudnyatakan komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.

Dari unit yang telah diresmikan ini serta melanjutkan sosialisasi pelayanan Keimigrasian melalui ULP kepada masyarakat di sekitarnya baik melalui media-media maupun program-program yang ada.

"Unit Layanan Paspor merupakan bagian dari rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2014–2019," katanya.


Lebih lanjut Cucu Koswala menyebutkan bahwa tugas Direktorat Jenderal Imigrasi semakin hari tidaklah semakin mudah menyeimbangkan keamanan negara dan peningkatan investasi dalam satu wadah tidak semudah yang dibayangkan atau diperbincangkan.

Sebagaimana disampaikan Presiden RI Joko Widodo dalam beberapa kesempatan, perubahan global sangatlah cepat. Setiap hari selalu ada perubahan yang sangat cepat. 

"Bahkan setiap bulan negara kita saat ini dalam posisi berpacu melawan waktu dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, karena jika tidak bersiap diri dan mengantisipasinya, maka akan sulit bagi kita untuk bersaing dengan negara lain," katanya.

Tiga hal penting yang menjadi fokus perhatian Presiden dalam kerangka menyikapi perubahan global tersebut, yyaitu seperti perhatian pada pembangunan infrastruktur peningkatan sumber daya manusia dan simplifikasi regulasi bagaimanakah posisi imigrasi terhadap tiga fokus perhatian Presiden sebagai bagian dari pemerintahan.

Maka tugas Direktorat Jenderal Imigrasi adalah menyelaraskan dan mengharmoniskan setiap kebijakan yang akan diambil sehingga mampu mendukung program-program yang menjadi fokus kebijakan pemerintah tersebut tanpa mengesampingkan fungsi keimigrasian yang lain, yaitu pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan negara, dan imigrasi harus mampu mewujudnyatakan fungsinya sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

pembentukan Unit Layanan Paspor di kantor–kantor Imigrasi adalah wujud nyata bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi mendukung program pemerintah pusat untuk menghadirkan pelayanan publik yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

Cucu Koswala berharap mekanisme dan akses pelayanan keimigrasian kepada masyarakat dapat ditingkatkan melalui inovasi yang menarik dan kompetitif, sehingga menimbulkan sikap responsif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini dan juga memicu masyarakat untuk berperan aktif terlibat dalam program pelayanan keimigrasian yang dapat dimaknai sebagai investasi yang signifikan.

"Di era percepatan pembangunan, era kecepatan kerja, marilah kita bersama-sama menjadikan empat Unit Layanan paspor  sebagai sarana pelayanan Keimigrasian yang mendatangkan kenyamanan bagi setiap masyarakat," ujarnya. (rega/br)

Mentang-Mentang Sudah Wewenang Propinsi, SMA Negeri Di Inhil Mengkek

Posted by On Thursday, December 14, 2017


Tembilahan, (puterariau.com)

Pada pembukaan Expo Karya Pendidikan Tahun 2017, Bupati Indragiri Hilir HM Wardan menyesalkan sikap tidak responsif dari sejumlah SMA yang berstatus negeri untuk berpartisipasi dalam ajang perdana yang diselenggarakan.

Pernyataan tersebut diutarakan Bupati dalam sambutan yang diberikannya di lokasi Expo Karya Pendidikan, lapangan eks pujasera, Tembilahan, Kamis (14/12/2017) siang.

"Seperti laporan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pendidikan Inhil, SMA Negeri di Inhil tidak respons atas ajakan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan expo karya pendidikan ini," ujar Bupati.

Bupati menilai sikap tidak respons dari SMA Negeri tersebut merupakan sebuah sikap yang tidak benar dan harus dipertanyakan apa yang menjadi alasan ketidakikutsertaannya.

"Jangan mentang-mentang sudah berada dibawah kewenangan Pemprov (Riau, red), SMA Negeri tidak lagi peduli dengan kegiatan yang diselenggarakan di lingkup Kabupaten," tukas Bupati.

Bupati mengatakan, jika sikap tidak respons  dari SMA Negeri di Inhil ini berlanjut, maka Dirinya selaku Kepala Daerah akan mengadukan hal tersebut kepada Gubernur Riau untuk segera mendapat tindaklanjut dari pihak Pemerintah Provinsi Riau.

"Ini perlu diperingati, Saya akan laporkan kepada Gubernur kalau masih tidak merespons. Ajang (Expo Karya Pendidikan, red) ini penting," kata Bupatu dengan nada kesal.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan, ajang Expo Karya Pendidikan merupakan sebuah ajang yang penting karena dapat dijadikan sebagai sarana mempromosikan bakat siswa/siswi, pendidik bahkan tenaga kependidikan.

Maka itu, dikatakan Bupati, kegiatan expo tersebut perlu untuk diselenggarakan secara rutin, minimal 1 (satu) tahun sekali. Untuk menyelenggarakan ajang expo yang berkesinambungan, lanjut Bupati, pihak penyelenggara seyogyanya melakukan koordinasi dengan instansi terkait, yakni Dinas Pendidikan.

"Sebagai kegiatan perdana, Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Inhil sangat menyambut baik expo ini. Lembaga pendidikan yang berpartisipasi cukup banyak, ada 18 lembaga pendidikan yang turut serta menampilkan karya mereka di stand pameran," ungkap Bupati.

Atas keikutsertaan dalam ajang expo, Bupati mengapresiasi tindakan pro-aktif dan perhatian dari lembaga-lembaga pendidikan partisipan terhadap bakat potensial yang dimiliki anak didiknya.

"Jangan sampai kita tidak peduli dengan bakat dan potensi para siswa dan siswi yang mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan kita. Kasih mereka ruang untuk senantiasa mengembangkan diri," minta Bupati kepada lembaga pendidikan partisipan Expo Karya Pendidikan Inhil tahun 2017.

Untuk diketahui, Expo Karya Pendidikan Inhil tahun 2017 yang digelar selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 14 sampai 16 Desember 2017 ini, diikuti oleh 18 lembaga pendidikan di Kabupaten Inhil, mulai dari tingkat SMP sederajat sampai dengan Perguruan Tinggi.

Dalam expo yang digelar, masing - masing peserta mendirikan stand pameran yang menampilkan karya - karya siswa dan siswi dan tenaga kependidikan. Bahkan, dalam expo juga diperlihatkan prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh lembaga pendidikan tertentu dengan pajangan piala dan piagam penghargaan. (beni/adv)

Paket Proyek PL Diperjualbelikan, Siapa Bermain ?

Posted by On Thursday, December 14, 2017


Pekanbaru, (puterariau.com)

Putih itu belum tentu bersih, hitam itu belum tentu kotor. Termasuk Dinas PU Perkim Kota Pekanbaru yang selama ini terlihat bersih belum tentu benar-benar bersih. Sebab, mulai terkuak satu per satu segudang kasus di institusi Pemko Pekanbaru itu. Yah, Dinas PU Perkim itu penuh masalah terutama kasus proyek PL yang ada.

Riak-riak kekacauan makin terdengar sejak kepemimpinan Kadis PU Perkim, Mulyasman. Apalagi Mulyasman ini kerap disebut-sebut bermain cantik atas seluruh proyek semenisasi dan drainase di Kota Pekanbaru yang kuat aroma KKN. Sumber Putera Riau di lapangan bahkan berani bertaruh bahwa pemain-pemain proyek sudah tersusun secara terorganisir dan terencana di Kota Pekanbaru oleh Mulyasman Cs.

"Mulyasman itu memberi kepercayaan pada kroni-kroninya seperti Mr B dan Mr C untuk mengatur seluruh proyek yang ada di Dinas PU Perkim Kota Pekanbaru," sebut sumber PR ketika ditemui. 

Dalam catatan Putera Riau, ada beberapa paket drainase di lingkungan UNRI yang direkom oleh Mr B. Lebih hebat lagi, Kasi-nya Martin Manoluk ST yang tak pernah jera-jeranya pada kasus-kasus proyek di lingkungan Pemko Pekanbaru. Sepertinya, Dinas PU Perkim tak memiliki stok pegawai lagi sehingga mafia-mafia pemain lama terus merongrong seluruh proyek yang dibiayai uang rakyat tersebut.

Hal ini dibenarkan oleh salah seorang rekanan di Dinas PU Kota Pekanbaru, Joko yang merasa ditipu mentah-mentah oleh Kadis PU Perkim, Mulyasman dan kroni-kroninya. Joko tertipu karena adanya syarat dan ketentuan untuk rekanan adalam proyek PL di Kota Pekanbaru.

Skenarionya bahwa Mulyasman menyuruh Mr B untuk mencarikan kontraktor PL yang mau menyetor DP sebesar Rp.5 juta. Timbul keanehan adalah Mr B merupakan pegawai Dinas PU Propinsi Riau. "Kenapa kok main di Kota Pekanbaru ? Dan ini malah sudah kami laporkan ke Pak Walikota juga," ungkap Joko.

Pasca menyetor uang muka, rekanan malah tak pernah mendapat pekerjaan yang dijanjikan oleh Dinas Perkim sendiri. "Saya bahkan sudah dikejar-kejar oleh kawan lain. Total uang yang sudah disetor sekitar 165 juta," akunya. Uang itu sudah diberikan sejak bulan puasa lalu, dengan tujuan DP mendapatkan proyek semenisasi dan drainase di Kota Pekanbaru yang sampai hari ini tak ada kejelasan sama sekali.

Menurut Joko, Budhi sendiri sampai saat ini tak berani menemuinya. "Nomor saya pun diblokirnya. Padahal saya mau mempertanyakan ini semua," sebut ia yang mengaku kecewa karena ditipu mentah-mentah oleh oknum-oknum Pemerintah di Kota Pekanbaru. Disebutkan secara rinci oleh Joko, Mr B itu penentu kontraktor. "Karena tepat di anggota tim aku, PL itu dikasih Mr B Cs dan pada akhirnya tahu itu orang aku," ungkapnya.

Dikatakan Joko, bahwa Mr B menjanjikan proyek dengan menerima uang saweran sebesar Rp. 170 juta. Misalnya, Ronal dengan setoran 50 juta untuk 19 paket Perkim untuk CV. Wira Perkasa, CV. Yulindo Jaya Mandiri, CV. Indah Pesona Karya, CV. Adik Das, CV. Tiga Bintang, CV. Ilham Turoba dan CV. Ambu.

Kemudian, Riko/Mustika dengan dana 70 juta untuk 23 paket campuran, yakni CV. Elsa, CV. Putra Mahligai, CV. Bravo Jaya, CV. Panca Mandiri, dan CV. Zatama Cipta Mandiri.

Selanjutnya, Dedi Bengkalis diminta 35 juta untuk 15 paket Perkim, Joko diminta 15 juta (5 juta plus dua kali menjamu dan menservis oknum) untuk 3 paket Perkim.

Adanya jual beli dan kasus pengkondisian proyek di lingkungan Dinas PU Kota Pekanbaru bukanlah barang baru dan rahasia umum lagi. Sejak zaman dahulu sudah terjadi dan dibiarkan berlangsung terus menerus oleh seluruh elit politik yang ada. Mengenai hal ini, Ketua Tim Pemantau SKPD Kota Pekanbaru, Dasrianto sangat menyesalkan adanya oknum mafia-mafia proyek di lingkungan Dinas PU Perkim Kota Pekanbaru. Ia berharap agar oknum-oknum pemain diusut tuntas dan dihentikan sistim yang merusak tersebut.

"Ada oknum mafia proyek di Dinas Perkim Kota Pekanbaru yang selama ini tak pernah terpantau publik," ungkap Dasrianto pada Putera Riau. Tanpa basa basi ia menyebutkan bahwa seluruh proyek PL yang ada itu ada harganya. Yakni Kadis Perkim Kota Pekanbaru meminta DP 15 persen. Kalau tidak menyetor, tidak bakalan memperoleh proyek, meskipun itu proyek kecil sekali pun.

Walau itu orang dekat Walikota Pekanbaru sekalipun, Datuk Panglimo menyebut harus bayar uang muka untuk mendapatkan proyek yang ada. "Mau dekat dengan Pak Wali mau tidak, harus bayar dulu," sebutnya. Intinya, Kadis Perkim Kota Pekanbaru, Ir. Mulyasman tak mau tahu mengenai siapapun kontraktornya asal bayar uang muka. Dasrianto menyebut bahwa tindakan dan aksi Kadis Perkim Mulyasman itu sangat berbahaya dan merusak nama baik Walikota Pekanbaru.

"Saya mengetahui ini karena saya diam-diam mengikuti permainan mereka. Kebetulan mereka tidak mengetahui siapa saya, sehingga saya bisa melihat secara jelas dan nyata permainan busuk mereka," ungkap Datuk Panglimo.

Dikatakan bahwa rata-rata Dinas di Pemko Pekanbaru itu terlibat permainan terencana. Mungkin mereka menganggap Walikota Pekanbaru, DR H Firdaus MT dahulu bisa tumbang pada Pilkada lalu. Karena permainan dimulai sebelum Pilkada hingga saat ini, beber Dasrianto lagi. Panjang lebar, Dasrianto membeberkan beberapa Dinas di Kota Pekanbaru yang bermasalah baik Dinas Kesehatan dengan Kadis Helda yang disebut mafia proyek yang lihai bermain skenario politik serta beberapa dinas yang menjadi catatan redaksi.

Selain itu, sumber-sumber Putera Riau di Dinas-Dinas lingkungan Kota Pekanbaru mulai bermunculan dan memberikan informasi yang membuat dahi kernyit. Terlebih lagi dengan konspirasi proyek di lingkungan Dinas PU Perkim yang dikomandoi oleh Mulyasman yang penuh dengan masalah.

Kabar terkini bahwa beberapa kontraktor akan membawa persoalan ini ke ranah hukum dan melaporkan Kadis PU Perkim Kota Pekanbaru. Hal ini dibenarkan oleh Joko, bahwa beberapa rekanan yang diminta uang muka dan membayar DP proyek PL di Dinas PU Perkim tersebut mulai gerah dan akan menuntut Kadis PU Perkim Kota Pekanbaru dalam waktu dekat ini.

Kadis PU Perkim Kota Pekanbaru, Mulyasman yang coba dihubungi belum berhasil. Namun dari kabar yang diterima, Kadis sedang sibuk marah-marah pada Putera Riau terkait pemberitaan sebelumnya. Hanya saja, jangankan wartawan yang akan mengkonfirmasi, rekanan yang berkepentingan mau bertemu sudah sangat sulit dalam beberapa waktu terakhir ini. (beni/fadil/pr)

Bapenda Pekanbaru Gandeng Kejari Untuk Optimalkan Capaian PAD

Posted by On Thursday, December 14, 2017

PEKANBARU (puterariau) - Besarnya pendapatan asli suatu daerah (PAD) berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, besarnya PAD dapat membiayai berbagai program pro rakyat yang dijalankan oleh pemerintah. 
Untuk mewujudkan itu, Pemerintah Kota (Pemko) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru menggandeng pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, dan menggelar kegiatan edukasi kepatuhan wajib pajak (WP) daerah serta penandatangan perjanjian (MoU) kerjasama antara Bapenda dan Kejari di hotel Pangeran, Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (14/12/2017) pagi.
Walikota Pekanbaru DR H Firdaus ST MT usai memberikan sambutan, ketika diwawancara mengatakan, sebelumnya kerjasama dengan pihak kejaksaan dan diikuti pengusaha, sudah dilakukan. Yang mana kerjasama tersebut berupa pendampingan dalam pembangunan, yang dikenal dengan TP4D.
"Pagi hari ini kita maju lagi selangkah, tidak hanya kerjasama pendampingan dalam pembangunan, dalam pembelanjaan, tetapi justru dalam pendapatan. Bagaimana kita bersama-sama dengan pihak kejaksaan, mengawasi. Kenapa, karena kepercayaan pemerintah kepada wajib pajak, kepada masyarakat dunia usaha. Namun tentunya dari banyak yang jujur, ada juga barang kali oknum-oknum yang nakal. Bisa saja kenakalan itu karena ketidak tahuan dan mungkin juga informasi yang kurang atau mungkin juga ada kepribadian-kepribadian yang tidak baik," terang Walikota Pekanbaru H Firdaus.
Untuk menyikapi ketidak jujuran tersebut, dikatakan orang nomor satu di Kota Pekanbaru ini, Pemko Pekanbaru melalui Bapenda menggandeng Kejari.
"Maka oleh sebab itu, kerjasama dengan kejaksaan ini pertama pendampingan dengan kita, untuk memberikan edukasi kepada petugas di Pemerintah Kota, maupun edukasi kepada wajib pajak. Artinya keprcayaan yang diberikan oleh pemerintah, yaitu dalam perhitungan pajak, ini betul-betul dituntut kejujuran. Maka bagi yang tidak jujur, baik karena tidak tahu, atau tidak mau tahu atau memang ada niat tidak jujur. Maka inilah pendampingan yang akan dilaksanakan bersama-sama dengan kejaksaan. Semoga kerjasama yang sudah kita tandatangani ini lancar kedepannya, untuk mendapatkan dana-dana dalam pembangunan, untuk membangun insfrastruktur, kebutuhan masyarakat kita untuk menuju kesejahteraan," jelas H Firdaus.
Saat ditanya masih adanya dugaan pengusaha nakal yang enggan mengikuti aturan, terutama dalam membayarkan pajak, dijawab H Firdaus.
"Kita tetap mengedepankan aspek kepercayaan, namun diawasi. Sekali lagi ditegaskan untuk edukasi, edukasi hukum. Kalau sudah di edukasi dan tidak jujur juga, nah ini perlu diluruskan secara hukum. Sama-sama, pengawasan ini tidak hanya kepada WP saja, tetapi juga kepada petugas dan pemerintah. Makanya saya katakan tadi itu, smart government. Yang mampu memberikan pelayanan yang lebih mudah, lebih cepat dan lebih baik. Disitu pertama ASN nya mesti punya kemampuan, akademik, skil dan juga hatinya bersih. Yang kedua budaya dalam berorganisasi. Inilah budaya, tidak adalagi yang ngumpet. Yang ketiga sistem, bekerja dengan sistem ini agar semua berjalan dengan lancar. Kalau kita tidak bekerja dengan sistem, bergantung dengan persorangan, ini kacau, ini bahaya, Ini juga perlu diawasi," tutupnya.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Pekanbaru, Suripto Irianto mengatakan kerjasama yang dijalankan untuk mengoptimalkan penghasilan daeah dari sektor pajak.
"Kita ini, Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Bagaimana sungguh-sungguh bisa hadir dalam membantu Pemeintah Kota Pekanbaru maupun masyarakat. Kita tahukan, misalnya tahun lalu, anggaran kota di rasionalisasi sekian besar. Padahal potensi-potensi pajak daerah khususnya itu masih bisa (gali,red). Makanya kita bersama Pemko Pekanbaru melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah, kita mengajak bersinergi bagaimana supaya pendapatan asli daerah, terutama yang diharapkan dari pajak itu bisa optimal. Untuk itu kita mengadakan kerjasama seperti ini, dalam rangka edukasi kepatuhan masyarakat pengusaha," ungkap Suripto Irianto.
Menanggapi pertanyaan terkait pengusaha nakal, Suripto Irianto berharap setelah edukasi, tidak adalagi yang namanya pengusaha nakal yang tidak taat membayar pajak.
"Yang nakal itu mudah-mudahan yang lalu. Kedepan nanti setelah edukasi ini, kita ajak dialog, mudah-mudahan semuanya bisa penuh kesadaran dan bisa patuh lagi," ucapnya.
Kepala Bapenda Kota Pekanbaru, H Azharisman Rozie saat diwawancara terkait acara yang digelar pihaknya mengatakan, pengawasan tidak saja dilakukan pada wajib pajak, namun juga pada petugas pemerintahan, khususnya di Bapenda Pekanbaru.
"Seperti yang disampaikan oleh bapak walikota, kita ini sebagai aparatur Pemerintah Kota, salah satu pilar smart city yang beliau deklarasikan dan kita ikuti adalah smart government. Pemerintah harus meningkatkan skilnya dengan trilogi. Untuk menterjemahkan ini, maka kita bekerjasama dengan kejaksaan, khususnya masalah pendapatan, khusus lagi pajak daerah. Kerjasama dengan kejaksaan ini bukan saja untuk mengawasi si wajib Pajak, tetapi juga mengawasi Piskus, penyelenggara pajak ini, dalam hal ini bapenda. Kita yakin, smart government itu akan mewujudkan good governance. Good governance itu kata kuncinya adalah melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian kita yakin bahwa visi kota Pekanbaru akan didukung oleh pembiayaan yang besar dari pendapatan asli daerah kita, maka kolerasinya kesejahteraan pekanbaru akan meningkat," jelas Kepala Bapenda Pekanbaru.(dil/rls/prc)

Polres Karimun Sabet Dua Penghargaan Dari Kapolri

Posted by On Thursday, December 14, 2017


Batam, (puterariau.com)

Polres Karimun mendapat dua penghargaan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Penghargaan diberikan Kapolri Pada hari Rabu (13/12) bertempat di auditorium STIK-PTIK Jakarta.

Polres Karimun mendapat penilaian terbaik bidang kepatuhan standar pelayanan publik sesuai UU No. 25 Tahun 2009 dalam pelayanan penerbitan SKCK oleh Ombudsman RI (ORI) dari 153 Polres yang dinilai oleh ORI pada tahun 2017.

Kemudian Polres Karimun mendapat penghargaan model pelayanan publik SIM dan SKCK terbaik Polres perbatasan dengan negara lain yang diukur dengan menggunakan Indeks Tata Kelola Kepolisian (ITK) Polri Tahun 2017 kriteria Polres perbatasan oleh Kapolri.
Hal ini diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Kepri Drs. S Erlangga.

Ia menambahkan tidak sampai disitu, dua Polres jajaran Polda Kepri lainnya juga meraih peringkat baik diantaranya adalah Polres Bintan meraih peringkat 9 dari 27 Polres Perairan yang diukur ITK Tahun 2017 dan Polres Natuna meraih peringkat 24 dari 27 Polres Perairan yang diukur ITK tahun 2017.

"Diharapkan untuk kedepannya Polres-Polres di jajaran Polda Kepri dapat meningkatkan prestasi, sesuai arahan Kapolda Kepri bahwa tahun 2017 merupakan tahun prestasi. (rega/humaspolda)

Ketua PSSI Pekanbaru, Edward Riansyah Siap Majukan Sepakbola Di Pekanbaru

Posted by On Thursday, December 14, 2017

PEKANBARU— Edward Riansyah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Asosiasi Kota (Askot) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Pekanbaru periode 2017-2021 dalam gelaran Kongres PSSI Pekanbaru, Selasa (12/12) malam di Aula Perkantoran Walikota Pekanbaru.

Terpilihnya Edu itu setelah 25 voter yang terdaftar sepakat menunjuknya sebagai Ketua Askot PSSI Pekanbaru. Selain memilih Ketua Askot PSSI Pekanbaru, Kongres PSSI Pekanbaru juga memilih satu wakil ketua dan Lima anggota Executive Committee (EXCO).

''Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh pemilik hak suara yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi Ketua Askot PSSI Pekanbaru. Dengan kepercayaan yang telah diberikan ini, sepakbola di Pekanbaru harus lebih berprestasi dan mengembalikan marwah Pekanbaru di level Riau dan Nasional,'' ujar Edu, Rabu (13/12). 

Setelah sah menjabat sebagai Ketua Askot PSSI Pekanbaru, Edu bertekad memajukan dunia sepakbola di Kota Pekanbaru. Terlebih, ia merupakan sosok pecinta sepakbola dan dulu juga merupakan seorang pesepakbola.

''Sepakbola merupakan olahraga rakyat yang sangat digemari lapisan masyarakat. Tidak ketinggalan pula sekarang ini kaum hawa pun sudah ikutan mencintai sepakbola. Kedepan, saya bersama pengurus lain siap memajukan dunia sepakbola Pekanbaru,'' ujar Edu.

Diakuinya, sepakbola sangat berbeda jauh dengan cabang olahraga lain. Karena, sepakbola dari dulu sampai saat sekarang menjadi alat perjuangan bangsa dan sekaligus juga menjadi industri bisnis.

''Inilah bedanya sepakbola, semua orang yang awalnya terpecah belah, akhirnya bisa menyatu karena sepakbola. Sebagai contoh, dalam satu tim sepakbola yang terdiri dari berbagai daerah, bahkan berbeda negara, mereka bisa bersatu demi kemajuan dan prestasi tim. Sepakbola adalah lambang pemersatu masyarakat,'' kata Edu yang juga menjabat sebagai Plt Kabid Pertamanan Dinas PUPR Kota 
Pekanbaru itu.

Edu menjabarkan langkah terdekat ia berserta tim formatur dan anggota EXCO akan menyusun struktur kepengurusan Askot PSSI Pekanbaru. Kemudian, ia bersama pengurus Askot PSSI Pekanbaru akan melaksanakan kompetisi sepakbola, mulai dari usia dini hingga senior.

''Saya sudah merancang beberapa program yang menjadi fokus utama, yakni menjalankan lisensi kepelatihan, menggulirkan kembali kompetisi Divisi 1 dan Divisi Utama. Dimana nantinya, Divisi Utama tanpa batasan umur dan Divisi 1 ada batasan umur,'' terang Edu.

Terkait Tak hanya itu, sambung Edu, pihaknya juga akan meregulerkan kembali kompetisi usia dini, mulai dari U-10 sampai U-17. Itu dilakukan agar bibit-bibit sepak bola di Kota Pekanbaru dapat terpantau dengan baik dan memperoleh perhatian yang lebih khusus. Sehingga, bakat dan prestasi mereka dapat tergali dan tersalurkan dengan baik.

''Yang terpenting adalah menghidupkan ruang diskusi berkala kepada semua pengurus dan anggota Askot PSSI Pekanbaru. Karena, itulah wadah evaluasi berbagai program jangka pendek maupun jangka panjang yang telah dijalankan maupun yang masih tertunda. Melalui ruang diskusi berkala ini pula berbagai ide, saran dan kritik dapat dituangkan. Sehingga PSSI benar-benar menjadi milik semua pengurus. Dengan begitu, semua program dapat dijalankan bersama sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing pengurus dengan harapan organisasi ini benar-benar hidup dan berjalan dengan baik,'' tutup Edu. (dil/hms)

Camat Afulu 'Warning' Kades Ombolata Afulu Yang Bikin Kebijakan Menyalah

Posted by On Thursday, December 14, 2017


Nias Utara, (puterariau.com)

Klarifikasi yang dilakukan pihak BPMD atas pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa atau Kepala Dusun III Desa Ombolata Afulu, Selasa (12/12) yang dipimpin langsung oleh Kabid PMD Alius Nazara dihadiri Camat Afulu Sokhi'ato Zalukhu dan pihak terlapor Kepala Desa Ombolata Afulu serta perangkatnya dan pihak pelapor atas nama Tali'ia Gea memanas.

Dimana dalam pemberhentian perangkat desa atau Kepala Dusun III pada tanggal 03 Juli 2017 yang dilakukan Kepala Desa Artinus Waruwu sebelumnya belum berkonsultasi dan tidak ada rekomendasi Camat Afulu. Hal ini disebut tidak memenuhi unsur pemberhentian perangkat desa.

Selain itu pengangkatan pergantian Kepala Dusun III An. Tali'ia Gea yang dilakukan oleh Kepala Desa Artinus Waruwu yang diangkat dari Warga dusun I an. Hasatulo Waruwu menjadi Kepala dusun III Desa Ombolata Afulu belum ada rekomendasi Camat dan itu tidak memenuhi unsur pengangkatan perangkat desa karena Hasatulo Waruwu adalah warga Dusun I.

Kepala Desa Artinus Waruwu mengatakan bahwa pihaknya melakukan pemberhentian karena sudah memenuhi syarat pemberhentian. Dikatakan bahwa ia sudah pernah berkonsultasi pada Camat lama An. Yasama Gea Pada bulan Maret 2017 untuk memberhentikan saudara Tali'ia Gea sebagai kepala dusun III pada bulan 03 Juli 2017.

Selain itu Artinus Waruwu menyampaikan bahwa honor perangkat desa atau kepala dusun III tidak dikeluarkan atau tidak dibayarkan terkecuali yang sudah di-SK kan di tahun ini.

Namun setelah ditanya atas perintah dari siapa Kades tidak mengeluarkan honor Kepala dusun III Ombolata Afulu An.Tali'ia gea beliau mengatakan perintah dari Inspektorat Kab. Nias Utara, wah....

Camat Afulu, Sokhi'ato Zalukhu menanggapi pernyataan Kepala Desa Ombolata Afulu Artinus Waruwu bahwa dia pada bulan Februari 2017 diangkat sebagai Camat Afulu. 

"Nah, kalau kades Artinus Waruwu mengatakan sudah berkonsultasi 
kepada camat yang lama Yasama Gea tidak mungkin lah, saya kan yang menjabat sabagai camat pada bulan maret itu "ujar camat Sokhi'ato zalukhu

Dalam penuturan camat Sokhi'ato zalukhu, Kepala desa Artinus Waruwu belum pernah berkonsultan dan tidak ada bukti auntentik memberhentikan Kepala dusun III Tali'ia Gea sehingga camat tidak mengeluarkan Rekomendasi dan begitu pula dengan Pengangkatan pergantian kepala dusun III Tali'ia Gea yang di angkat dari warga Dusun I menjadi kepala dusun III An. Hasatulo waruwu itu tidak sesuai dan telah menyalahi aturan.

Hasil dari klarifikasi dan Kesimpulannya yang telah di putuskan oleh pihak BPMD Kabupaten Nias Utara bahwa pemberhentian dan pengangkatan yang dilakukan Kepala Desa Artinus Waruwu kepada perangkat desa atau Kepala dusun III atas nama Tali'ia Gea tidak sesuai dengan mekanisme pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa baik berdasarkan UU Nomor 06 Tahun 2014 maupun Perda No. 03 Tahun 2017.

Aliansi Jurnalis Hukum, Yason Harefa menanggapi pernyataan Kepala desa Artinus Waruwu yang mengatakan bahwa honorer perangkat desa tidak dibayarkan terkecuali SK yang di terbitkannya baru dibayarkan, itu pernyataan klasik dari Kepala Desa Artinus Waruwu.

Hal itu sudah menyalahi aturan yang ada karena SK dari Tali'ia Gea adalah dikeluarkan dan diterbitkan pada tahun 2011 oleh Camat A'aro'o Zalukhu, SK itu tidak boleh diganggu gugat oleh Kepala Desa terkecuali SK yang diterbitkan dari tahun 2014 sampai tahun ini.

Yason Harefa meminta Kepada Bupati Nias utara M. Ingati Nazara agar secepatnya memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa Artinus Waruwu karena kinerjanya dalam melakukan kebijakan di tengah masyarakat bukan kebijakan seorang kepala desa malah meresahkan sekelompok masyarakat.

Menurut Yason Harefa, kinerja Artinus Waruwu sebagai Kepala desa di Desa Ombolata Afulu tidak becus dan kangkangi Peraturan Perda No 03. tahun 2017 tentang perangkat desa yang berlaku dan bukan seorang sikap kepala desa yang perlu dicontoh. (Ken Gea)

Kompol Bainar SH MH : Membangun Kateman Dengan Kebersamaan

Posted by On Thursday, December 14, 2017


Sungai Guntung, (puterariau.com)

3 pilar Kecamatan Kateman makin hari makin kompak dalam membangun Kecamatan Kateman yang lebih cemerlang dan terbilang.

Kapolsek Kateman, Kompol Bainar SH MH mengatakan bahwa pihaknya ingin Sungai Guntung lebih maju dan sukses dengan membangun secara kebersamaan.

"Kita ingin unsur Muspika Kecamatan Kateman selalu bersinergi dalam menciptakan Kecamatan Kateman yang agamis dan berakhlak untuk generasi muda yang lebih religius," kata Kapolsek. 

Demikian pula dengan Camat Kateman, Kamren SSos menyebut bahwa ia berusaha selalu ada bersama unsur Muspika dan masyarakat. "Kita membangun dengan hati secara kebersamaan," beber Camat enerjik ini pada Putera Riau. (Ridho)

Polda Kepri Ekspose Penemuan Mayat WNA Di Perairan Kepri

Posted by On Thursday, December 14, 2017


Batam, (puterariau.com)

Ditemukan sesosok mayat laki-laki tanpa identitas di tepi Pantai Segalah Batu Junjung Senggiling Desa Sri Bintan Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan. Sebelumnya pada hari Senin Tanggal 11 Desember 2017 lalu diduga korban menggunakan kapal kayu melakukan aktivitas memancing di perairan Internasional di depan Tanjung Berakit bersama 1 (satu) orang temannya.

Kabid Humas Polda Kepri Drs. S Erlangga menjelaskan dalam konferensi pers yang diterima oleh Puterariau.com
pada Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri melakukan ekpose hasil identifikasi temuan mayat tersebut.

Disebutkan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 11.00 WIB, mayat ditemukan oleh seorang saksi yang sedang mencari plastik/barang bekas di pinggiran pantai sekitar TKP. Identitas saksi adalah Arizal Bin Sibar, Palembang 1 Januari 1981 berprofesi sebagai nelayan beralamat dibKampung Pengudang Rt. 006 Rw. 003 Desa Pengudang Kecamatan Teluk Sebong.

Kondisi mayat pada saat ditemukan di bagian badan terdapat  tato, tinggi badan lebih kurang 170 cm, pada saat ditemukan posisi mayat telungkup dengan menggunakan celana pendek warna biru motif ikan, baju kaos lengan panjang warna biru, rambut sudah terkelupas, sudah membengkak dan meninggalnya diperkirakan lebih kurang 2 hari.

Tindakan yang diambil Kepolisian nendatangi TKP dan melakukan pengecekan terhadap mayat.
Melakukan evakuasi terhadap mayat dengan Pol Airud bersama masyarakat setempat, anggota Pos TNI AL, Babinsa dan pihak Basarnas.

Kemudian membawa mayat ke RSUP Tanjung Pinang untuk dilakukan visum.
Selanjutnya pada pukul 15.45 WIB, jenazah dibawa ke. RS Bhayangkara Batam.

Pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 11.00 WIB, Kapolsek Bintan Utara Kompol H Jaswis SH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah ditemukan seorang mayat lagi di sekitar Pelabuhan Divisi Lagoi yang diduga adalah teman korban.

Mengenai informasi lengkap dan indentifikasi terhadap korban kedua sedang dalam proses.

Hasil identifikasi personal tehadap satu jenazah dari rangkaian kejadian tenggelamnya kapal pemancing di Perairan Bintan. Jenazah tersebut teridentifikasi berjenis kelamin laki-laki atas nama Chang Chong Kuok Alias Jonathan Clifford asal Johor Baru Malaysia. (Rega/humas Poldakepri)


Camat Salo Lantik BPD Desa Sipungguk Hari Ini

Posted by On Wednesday, December 13, 2017


Salo, (puterariau.com)

Rabu 13 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB, Camat Salo Minda SH melantik Ketua dan anggota Badan Permusawaratan Desa (BPD) Sipungguk yang diadakan di halaman Kantor Kepala Desa Sipungguk. 

Hadir saat pelantikan BPD Desa Sipungguk ini Sekcam Salo M. Syafi'i, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Yusuf Sarjono, Kepala KUA Salo Tugiyat Sag, Kepala Desa Sipungguk Abubakar dan perangkat desa beserta tokoh masyarakat. 

Acara pelantikan BPD Desa Sipungguk ini diawali Kata Sambutan dari Kepala Desa, yang menyampaikan ucapan terimakasih Kepada Camat Salo atas kesediannya melantik BPD Desa Sipungguk ini. Lebih lanjut disampaikan Kades bahwa anggota BPD ini dipilih oleh warga masing-masing Dusun secara langsung kemudian diusulkan kepada Bupati melalui Kepala Desa. 

Setelah Kata sambutan dari Kepala Desa dilanjutkan pembacaan Surat Keputusan Bupati Kampar, tentang pengesahan dan pengangkatan Ketua beserta anggota BPD Desa Sipungguk, Surat Keputusan Bupati Kampar ini dibacakan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Yusuf Sarjono. 

Pelantikan ini ditandai dengan Pengucapan Sumpah Jabatan dari seluruh anggota BPD Desa Sipungguk yang akan dilantik dan dipandu oleh Camat Salo, saat pengucapan Sumpah Jabatan ini anggota BPD ini didampingi rohaniawan dari Kepala KUA Salo, Tugiyat SAg. 

Setelah melantik BPD Desa Sipungguk ini, Camat Salo Minda SH menyampaikan sambutan dan arahannya, antara lain ucapan selamat bertugas kepada seluruh anggota BPD Desa Sipungguk. 

Camat meminta kepada anggota BPD Desa Sipungguk ini untuk mempelajari Tupoksinya dan selalu bersinergi dengan Pemerintahan Desa serta organisasi lainnya yang ada di desa, seperti LPM, Karang Taruna dan PKK. (fitri)

Program Kerja IKKD DPRD, Personil Polres Kampar Ikut Donor Darah

Posted by On Wednesday, December 13, 2017


Bangkinang, (puterariau.com)

Rabu pagi 13 Desember 2017, sejumlah personel Polres Kampar mengikuti Donor Darah dalam rangka pelaksanaan Program Kerja IKKD-DPRD Kampar.

Kegiatan donor darah yang ditaja Ikatan Kekeluargaan DPRD Kampar ini diadakan di Puskesmas Kec. Bangkinang Kota dengan dibantu petugas PMI Kab. Kampar.

Sebanyak 17 personel dari Polres Kampar dipimpin KBO Sat Binmas Iptu Alizar ikut berpartisipasi untuk mendonorkan darahnya pada kegiatan ini, namun sebagiannya ada yang batal donor karena kondisinya kurang Fit sehingga tidak diperbolehkan petugas PMI untuk diambil darahnya.

Hadir dalam kegiatan ini Ketua IKKD DPRD Kampar Ny. Yusneli Ahmad Fikri, Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri Sag dan anggota DPRD Kampar dari Fraksi Golkar Repol Sag beserta istri serta Dandim 0313/ KPR Letkol Inf Beny Setianto

Disamping kegiatan Donor Darah ini, IKKD DPRD Kampar juga melaksanakan Sunat Massal ditempat yang sama dan bekerjasama dengan Kodim 0313-KPR, kegiatan berakhir jelang tengah hari dan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman dan lancar. (fitri)