FH, Pimpinan DPRD Nias Utara Dituding Sengaja Tabrak Aturan Dan Khianati Amanah Rakyat

Posted by On Saturday, July 21, 2018


Nias Utara, (PR Nias)

FH, Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten Nias Utara dinilai rancu fungsi legislasinya dalam membentuk Peraturan daerah serta dalam membahas anggaran belanja dan pendapatan daerah Kabupaten Nias Utara.

Dimana hal ini terlihat sejak turunnya PP 18/2017 terkait hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah pada tanggal ditetapkan 30 Mei 2017 serta diundangkan 02 Juni 2017.

Menyangkut PP 18/2017 tersebut diberi dua pilihan kepada FH selaku wakil pimpinan DPRD untuk memilih salah satu antara kendaraan dinas jabatan atau uang pengganti yaitu tunjangan transportasi. 

Ketentuan tersebut diatas sudah dilaksanakan oleh FH bahkan sepakat ikut menyetujui dalam pembahasan anggaran PAPBD bersama pemerintah daerah atau ketentuan yang diatur dalam perkada. Berapa besar tunjangan transportasi yang diterima setiap bulannya sesuai yang berpedoman pada Pasal 15 PP 18/2017 memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Tapi sayang FH sebagai Wakil Pimpinan DPRD itu sendiri dinilai melakukan pelanggaran pada peraturan tersebut. Dimana dirinya pada bulan Januari 2018 memilih tunjangan transportasi atau uang, tapi kendaraan dinas jabatan BB 8 Q tidak dikembalikan sejak tunjangan transportasi diterimanya. 

Dirinya beralasan tidak mengembalikan kendaraan dinas jabatan tersebut karena pesta di keluarganya di akhir bulan Januari dan duka di akhir bulan Juli 2018. Untuk kepentingan pribadi tega mengkhianati amanah rakyat padanya.

Sementara ketentuan proses pinjam pakai kendaraan dinas jabatan tersebut yang dilakukan oleh pihak executive tidak ada. Terlihat dari pernyataan Kabag Umum Kabupaten Nias Utara beberapa hari lalu bahwa pihaknya tidak mengetahui kendaraan dinas jabatan BB 8 Q itu, kalau sudah dipakai oleh FH wakil pimpinan DPRD, karena sejak FH memilih uang atau tunjangan transportasi kendaraan dinas jabatan BB 8 Q belum dikembalikannya kepada kami oleh ssekwan. 

Sementara Sekwan Eferi Zalukhu dalam proses pinjam pakai kendaraan dinas jabatan itu kepada FH wakil pimpinan DPRD belum membuat sehelai surat sedikit pun alias sifatnya ilegal.

Menanggapi hal ini adanya dugaan pihak FH sengaja mengambil keuntungan terhadap tunjangan uang transportasi dengan dirinya yang tidak menghiraukan bahwa pihaknya sudah sepakat dalam ketentuan PP 18/2017 namun tetap pihaknya tidak mengikuti. 

Sehingga dengan hal itu berpontensi merugikan masyarakat Kabupaten Nias Utara dalam program APBD. "Coba kita bayangkan kalau uang tunjangan transportasi yang telah diterimanya selama 6 bulan lamanya digunakan pada anggaran program pembangunan yang perlu diprioritaskan masyarakat Nias Utara," ujarnya.

Diminta tegas kepada Pemerintah Kabupaten Nias Utara agar segera menyurati FH wakil pimpinan DPRD Kabupaten Nias Utara untuk mengembalikan uang tunjangan transportasi dari APBD yang telah diterimanya selama ini, dan baru melakukan ketentuan PP 18/2017 tersebut. sebelum ada kesan masyarakat pihak pemerintah Kabupaten Nias Utara melindungi orang yang suka menggorogoti APBD. (ken)

Bupati Inhil Lepas Keberangkatan 445 JCH Kloter 3 Embarkasi Batam

Posted by On Saturday, July 21, 2018


Tembilahan, (PR Inhil)

Bupati Indragiri Hilir HM Wardan melepas keberangkatan 445 Jemaah Calon Haji (JCH) Kloter 3 embarkasi Batam di Masjid Agung Al-Huda, Tembilahan, Jum'at lalu (20/7/2018).

Sejak subuh, ratusan Jemaah Calon Haji beserta keluarga telah memadati Masjid Agung Al-Huda, Tembilahan untuk menunggu proses pelepasan oleh Bupati Inhil HM Wardan.

Bupati Inhil HM Wardan mengimbau agar para Jemaah Calon Haji dapat senantiasa menjaga kesehatan selama menjalani rangkaian ibadah haji. Dia juga berharap, agar perjalanan haji yang tengah dilakukan tidak mengalami hambatan apapun.

"Prioritaskan kesehatan, fokus dalam menjalankan ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah," imbau Bupati.

Lebih lanjut, Bupati mendoakan segenap Jemaah Calon Haji agar menjadi haji yang mabrur sepulangnya dari tanah suci, Makkah Al-Mukarramah.

Sebagaimana diketahui, secara keseluruhan terdapat 649 Jemaah Calon Haji asal Inhil yang terbagi atas 3 kloter dan akan berangkat melalui embarkasi Batam.

Diantara ratusan Jemaah Calon Haji tersebut, Jemaah Termuda yang diberangkatkan berusia 21 tahun yamg berasal dari Kecamatan Kempas. Sedangkan, jemaah Tertua berusia 81 tahun berasal dari Kecamatan Tembilahan.

Salah seorang Jemaah Calon Haji yang diwawancarai sebelum keberangkatan mengucapkan terima kasih kepada Bupati Inhil, HM Wardan yang telah bersedia melepas keberangkatan ratusan Jemaah Calon Haji asal Inhil. Dia mengharapkan doa restu agar dapat menunaikan rukun Islam Ke-5 itu dengan sebaik-baiknya.

Jemaah calon haji asal Kecamatan Keritang, Suradal mengucapkan terima kasih dan mengharapkan doa dari segenap warga agar menjadi haji yang mabrur. "Mohon doanya pada seluruh masyarakat," ucapnya belum lama ini saat ditemui Putera Riau.

"Selain itu, Saya berharap juga Doanya untuk seluruh Jemaah Calon Haji asal Inhil agar diberi kesehatan, keselamatan dan kekuatan dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji di tanah suci," tandasnya. (beni/adv)

Kasus Narkoba Di Meranti Dahsyat Luar Biasa, Sekda Ajak Warga Lakukan Pemberantasan

Posted by On Saturday, July 21, 2018


Selatpanjang, (puterariau.com)

Kasus peredaran narkoba yang terjadi di Meranti sudah luar biasa. Untuk mengantisipasinya Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti H. Yulian Norwis SE MM mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama memberantas peredaran narkoba di negeri sagu itu.

"Mari kita jauhi narkoba dan mari bersama-sama memberantas peredaran narkoba," ujar Sekda Neranti H. Yulian Norwis SE MM saat menghadiri acara pemusnahan barang bukti kasus narkoba, di halaman Kantor Kejari Meranti, Jum'at (20/7/2018).

Menurut Sekda, dalam memberantas peredaran narkoba tidak hanya menjadi tugas penegak hukum tetapi butuh partisipasi semua lapisan masyarakat di lingkungannya masing-masing yang dimulai dari tingkat terkecil RT/RW.

Jika tidak maka peredaran narkoba yang semakin masif dan sistemik di negeri sagu mustahil diberantas. Sekedar informasi dari laporan yang disampaikan Kapolres Meranti AKBP La Ode Proyek, kasus kejahatan dominan di Meranti adalah narkoba bahkan andai ditemukan kasus kejahatan lain dapat dipastikan dipicu akibat penggunaan narkoba.

"Saat ini ada 34 orang tahanan Polres adalah akibat dari narkoba meski ada kejahatan lain itu hanya biasnya saja," jelas Kapolres.

Saking luar biasanya kasus penggunaan narkoba di Meranti, pengguna narkoba tak segan mengkonsumsi narkoba didepan umum bahkan berpasang-pasangan, seperti yang terjadi dalam kasus penangkapan kasus narkoba baru-baru ini.

"Saya anggap ini sudah luar biasa bahkan pesta narkoba di muka umum pun berani, seperti yang baru-baru ini terjadi penggunaan narkoba di depan umum dan berpasang-pasangan," ujarnya lagi.

Untuk peredaran sendiri, para bandar narkoba sudah punya siasat baru yakni dengan melibatkan anak di bawah umur sebagai kurir narkoba agar tidak dapat dijerat hukum.

"Dari kasus yang kami tangani beberapa orang masih usia belia, 14 tahun, dan ketika ditanya mengaku baru masuk SMP," aku Kapolres.

Senada dengan Sekda Meranti, Kapolres juga mengajak masyarakat untuk mengawasi keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya, jika menemukan kasus atau sesuatu yang mencurigakan diharapkan segera melapor kepihak berwajib atau Polres Meranti agar dapat diselidiki dan ditindak.

"Bahaya narkoba jangankan mengkonsumsi atau mengedarkan, mengetahui narkoba ada di sekitar kita tapi tidak melaporkan dapat dikenakan tindak pidana, jadi mari kita berantas peredaran narkoba jika dalam prakteknya ditemukan silahkan lapor," ujar Kapolres lagi.

Pada kesempatan itu, Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat yang diantara anggota keluarganya kecanduan narkoba untuk segera melakukan rehap atau pengobatan karena jika tidak hampir dipastikan bisa over dosis dan mati.

"Kalau tidak bertobat atau kami tangkap maka bisa dipastikan lambat laun pengguna akan mati, kalau tidak over dosis, HIV, jika ada keluarga yang terlanjur narkoba segera obati, jika tidak bisa mati," jelasnya.

Ditambahkan Sekda Meranti H. Yulian Norwis, upaya yang dilakukan Pemda untuk memberantas peredaran narkoba hanya bersifat preventif dengan menggelar sosialisasi dan seminar bahaya narkoba di sekolah sekolah tingkat SMU sederajat. Diharapkan melalui upaya itu generasi muda paham dan mengerti bahaya narkoba dan menjauhinya.

"Jika ingin merubah dunia awali dengan memperbaiki diri sendiri jika merubah diri sendiri saja tidak bisa mustahil kita bisa merubah dunia," ucap Sekda.

Sekedar informasi, pada kesempatan itu, Kepala Kejaksaan Meranti Budi Raharjo SH MH bersama Sekretaris Daerah H. Yulian Norwis, Kapolres Meranti La Ode Proyek, Ka. Lapas Selatpanjang, dan Perwakilan Dinas Kesehatan Meranti berkesempatan melakukan pemusnahan barang bukti kasus narkoba selama 8 bulan terakhir yakni 7 kasus dari 22 perkara yang ditangani Polres Meranti dan Kejari Meranti. Barang bukti rampasan negara adalah berupa 47 butir pil ekstasi atau seberat 17.7 gram. (Agus/hms)

Pemkab Kampar Masih Ngeyel, Belum Ada Titik Terang RTK Saat Hearing Di Parlemen

Posted by On Thursday, July 19, 2018


Bangkinang, (PR Kampar)

Kekerasan yang terjadi baru-baru ini yang dilakukan oleh oknum Satpol PP di Kampar sangat mencoreng citra Kabupaten Kampar yang dikenal sebagai 'Serambi Mekkahnya Kampar' hingga dilakukan hearing pada Kamis (19/07/2018).

Hearing ini digelar karena terjadinya kericuhan antara personil/ oknum Satpol PP dengan tenaga kerja honorer RTK pada Senin (16/07/2018) kemarin yang menyebabkan 2 orang kritis dan terpaksa dilarikan ke RSUD Bangkinang.

Dalam hearing ini turut hadir Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kampar Yuli Akmal, Sekretaris Komisi II Hendra Yani dan sejumlah anggota DPRD Kampar lainnya, Hj Hermiati, Zumrotun, Firman Wahyudi, Syahrul Aidi Maazat, H Muhammad Kasru Syam, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Nurbit, Kepala Satpol PP Kabupaten Kampar Hambali dan sejumlah Tenaga RTK. Tampak juga aktivis Gerakan Pemusatan Patriotik Indonesia (GPPI) Rian Aidil, Riyan, Presiden Mahasiswa UIR, Hengky Primana.

Hearing ini dijaga ekstra ketat dari pihak  Kepolisian dan Satpol PP. Bahkan ruangan ini menjadi begitu panas dengan begitu banyaknya yang hadir pada hearing tenaga RTK.

Tuntutan yang disampaikan oleh tenaga RTK hanya ingin dibayarkan uang transportasi dan honor dari pendampingan pasien atau ibu hamil yang belum dibayarkan selama 7 bulan terakhir sejak Januari hingga Juli 2018.

Nurbit, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar tetap keras dengan pendapatnya 'bahwasanya tidak ada alasan untuk membayarkan transportasi maupun uang pendampingan pasien kepada tenaga RTK.

Solusi yang diharapkan bisa membuat para tenaga RTK tersenyum manis harus menelan pahit  dengan penyampaian Nurbit. Akhirnya pada hari ini membuat  kekecewaan mendalam lagi untuk tenaga RTK 

"Nurbit menyampaikan aturan-aturan, tapi keputusannya diserahkan kepada pimpinan yakni Bupati Kampar," celetuk tenaga RTK.

Hasilnya tidak menemui titik terang dengan hearing yang dilaksanakan pada hari ini,dan ditunda sampai 30 Juli 2018. (fitri)

GERAK Nyatakan 'Perang' Jika Bupati Kampar Tak Pecat Kasatpol PP Dan Sekda

Posted by On Thursday, July 19, 2018


Bangkinang Kota, (PR Kampar)

Seluruh elemen masyarakat meminta kepada Bupati Kampar untuk menyelesaikan persoalan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK). Mereka minta pecat Hambali dari Kasat Pol PP Kampar dan dinonaktifkan segera Sekda Kampar pada unjuk rasa Kamis, (19/07/2018).

Terkait aksi ricuh antara Tenaga RTK dan Sat Pol PP Kampar beberapa hari yang lalu, beberapa mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Kampar (Gerak) mengadakan aksi di depan pintu masuk gerbang Rumah Dinas Bupati Kampar sekira  pukul 14.00 WIB.

Aksi yang tidak berlangsung lama, hanya sekitar 20 menit ini membawa satu atribut baliho dengan bertulisan PECAT Kasatpol PP Kampar dari jabatanya.

Unjukrasa ini sempat melakukan pembakaran ban bekas di jalan. Tak lama aksi berlangsung pihak keamanan dari Polres Kampar langsung terjun untuk membubar paksa aksi mahasiswa, dan pembakaran ban bekas dapat dipadamkan  menggunakan Water Canon.

Rahmat Hidayat, Korlap mahasiswa mengatakan bahwa mereka turun sebagai bentuk kepdulian terhadap sesama mahasiswa 'korban kebrutalan dan kebiadaban arogansinya Kasatpol PP dan anggotanya.

"Kita minta kepada Bupati Kampar Azis Zaenal untuk menyelesaikan persoalan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK). Pecat Hambali Kasat Pol PP Kampar, dan dinonaktifkan Sekda Kampar," tegasnya.

Kalau persoalan Tenaga Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) tidak mampu diselesaikan oleh Pemerintah Kampar maka Gerakan Rakyat Kampar menyatakan PERANG pada Pemkab Kampar yang zhalim. (Fitri FJ)

Kejaksaan Negeri Pekanbaru Pelajari Kontrak Bodong Disperindag Kota Pekanbaru

Posted by On Thursday, July 19, 2018


Pekanbaru, (puterariau.com)

Terkait temuan dugaan kontrak bodong yang dibuat oleh Kadisperindag Kota Pekanbaru, Drs. Azwan MSi dalam pelaksanaan swakelola pembuatan tempat penampungan sementara (TPS) untuk kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk tahun anggaran 2015 kian menjadi kontroversi publik. Apa maksud pejabat sekelas Kadis melakukan hal itu ? Apakah hanya untuk mengeruk duit harus pasang badan membuat kontrak bodong ?

Dalam dokumen yang ditemukan adanya perjanjian pejabat pembuat komitmen (PPK) tahun anggaran 2015 dengan PT. Geomindo Prima Nusantara Nomor 520/20/Swakelola/Disperindag/2015, yakni Drs. Mas Irba HS selaku Kabid perdagangan/PPK dengan Djoni Edward selaku Direktur PT. Geomindo Prima Nusantara. 

Setelah penelusuran lapangan, ternyata kontrak yang dibuat oleh Disperindag Kota Pekanbaru dibawah komando Drs. Azwan MSi ini tidak pernah ada alias fiktif. Kesannya bahwa ia sudah terbiasa melakukan hal semacam ini.

Kemarin, Drs. Irba HS berencana melaporkan wartawan Putera Riau atas pemberitaan yang telah dinaikkan dengan asumsi bahwa pemberitaan akan hilang begitu saja tanpa ada pengusutan.

Dalam pengakuannya, kontrak memang tak pernah ada alias bodong. "Kalau dinaikkan lagi beritanya sama wartawan itu, akan saya tuntut," celetuknya yang dikutip Pimpinan Redaksi.

Irba mengakui bahwa ia sudah kordinasi dengan Reskrimsus. "Malahan Pak Azwan pernah diperiksa Jaksa. Tapi, kan tak terbukti. Terus masak swakelola dinas pasar yang tak ada anggaran di dinas Perindag dibuat disana. Itu tidak benar. Tunjukkan bukti aslinya kalau bisa," sebut Irba yang dikutip PR usai rapat di Diskominfo pada Selasa lalu (17/07).

Namun pernyataan Irba yang menyatakan kontrak itu tak pernah ada malah menjadi keanehan jika di lapangan ditemukan bukti dokumen kontrak yang beredar. Lalu kalau bukti dokumen kontrak yang beredar di lapangan dibawa depan hidungnya, apakah masih tetap menampik dokumen tersebut ?

Padahal dalam dokumen itu jelas bahwa sang Kadis membubuhkan tanda tangannya. Jika disebutkan tak pernah ada, lalu mungkinkah ada bangsa jin yang namanya sama di Dinas Perindag yang membuat dokumen yang beredar ? Hal inilah yang menjadi pertanyaan PR saat konfirmasi dengan yang bersangkutan hingga saat ini masih tak direspons oleh mantan Kadis tersebut.

Memang, pekerjaan itu ketika ditelusuri di Disperindag belum ada, namun DPAnya justeru ada di Dinas Pasar. Namun kenapa pembuatan kontrak bodong di Disperindag Kota Pekanbaru itu bisa terjadi, aneh tapi nyata...

Mengenai hal ini, mantan Kadisperindag Kota Pekanbaru, Drs. Azwan MSi saat dikonfirmasi Putera Riau enggan memberikan keterangan. Pesan singkat PR diabaikan saja oleh pejabat yang disebut-sebut dekat dengan salah satu petinggi Pemko Pekanbaru ini. Saking ketakutan, nomor WA milik wartawan pun diblokirnya. 

Mengenai kontrak bodong, berkasnya sudah diserah kan ke pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru. "Kita akan telaah dulu, kita pelajari dulu," kata salah seorang Jaksa di Kejari Pekanbaru.

Disebutkan bahwa hal ini merupakan kejahatan kerah putih yang sering terjadi. Ini merupakan kejahatan penyalahgunaan wewenang jabatan sesuai Pasal 9. 

"Bisa saja dananya sudah dicairkan, kan namanya fiktif, dan ini sudah biasa terjadi," kata Jaksa.

Dalam kordinasi Putera Riau dengan Kejaksaan Negeri Pekanbaru sembari menyerahkan berkas kontrak bodong, Putera Riau juga mempertanyakan statemen Drs. Irba yang menyebutkan bahwa Drs. Azwan MSi sudah pernah diperiksa Jaksa seperti komentarnya usai rapat di Diskominfo baru-baru ini.

"Jaksa yang mana yang telah memeriksa Azwan," tanya Jaksa tersebut yang sempat membuat keheningan karena Putera Riau pun belum bisa menjawabnya.

Kejahatan Kerah Putih, Sekdako Pekanbaru Masih Tiarap

Sementara itu, Sekdako Pekanbaru, HM Noer yang sebelumnya berjanji akan memberikan komentarnya malah tiarap. Belum ada statemen resmi apapun dari Sekdako Pekanbaru itu. 

Hanya saja jika berandai-andai, mungkinkah Sekdako Pekanbaru galau tersandera kasus Azwan ini ? Ya, kita lihat saja atau kita tanyakan saja pada rumput yang bergoyang, hehehe... (beye/pr)

Penjaringan Bacaleg Partai Demokrat Bengkalis Terkesan Asal-Asalan

Posted by On Thursday, July 19, 2018


Bengkalis, (puterariau.com)

Kisruh DPC Demokrat Bengkalis yang menolak salah satu kader partai Demokrat, Yhovizar yang mengabdi 12 tahun, namun alasan-alasan yang tidak mendasar disampaikan melalui salah satu media online.

Dikutip di salah satu media, yakni Ketua Komisi Pemenang Pemilu Cabang (KPPC) Demokrat Bengkalis, Juanda mengatakan pencoretan nama Yovizar dari daftar Bacaleg Demokrat menuding bahwa Demokrat tidak memiliki dasar ketentuan dan aturan yang jelas sangat disayangkan sebagai kader Demokrat sudah 12 tahun tersebut."

"Tidak lolosnya (Yovizar,red) pada dapil 2 yaitu Bukit Batu, Siak Kecil, dan Bandar Laksmana dikarenakan kuota jumlah Caleg laki-laki pada dapil tersebut sangat terbatas hanya berjumlah 3 orang oleh karena itu Partai mengambil sikap untuk melakukan verifikasi secara cermat.

Berkas bersangkutan hingga tanggal Senin 16 Juli belum lengkap diserahkan ke sahabat Demokrat Bengkalis," tegas Juanda yang juga Tim Penjaringan Bacaleg PD Bengkalis Rabu, (18/7/2019) kepada sejumlah awak media di Bengkalis. 

Menanggapi dan mengenai pendapat balasan sekretaris DPC Demokrat Bengkalis, pasal Yhovizar ditolak mencaleg dengan alasan terlambat mendaftar. "Sedangkan saya mendaftar bersahabat saudara online pada tanggal 6 Juni," kata Yhofi.

"Kemudian sayo melakukan koordinasi ke DPD Demokrat Propinsi Riau, yakni bapak Edi Yatim-red sekretaris DPD Demokrat Prov Riau. Pada saat itu mereka sedang melakukan rapat pleno Bacaleg DPD Riau. Untuk meminta arahan beliau, (Edi Yatim-red) dan melanjutkan dokumen-dokumen sesuai aturan dan mekanisme DPP Partai Demokrat baik secara online dan melengkapi dokumennya sesuai arahan DPP," bebernya.

Kemudian untuk penyerahan dokumen Bacaleg pada tanggal 17 Juli 2017. "Kalau alasan saudara Ketua Komisi Pemenang Pemilu Cabang (KPPC) Demokrat Bengkalis, Juanda-red yang baru bergabung di Demokrat. Saya mengetahui penjaringan di Partai Demokrat berpatokan pada AD ART Partai Demokrat. Ada mekanisme dan poin yaitu, Kader Partai Demokrat, simpatisan Partai Demokrat, dan tokoh masyarakat," ungkap Yhofi.

"Dari sistem ini saya harus diutamakan, dinilai loyalitas seorang kader, dan tim penyaringan harus mampu koordinasi dengan Bacaleg bukan asal penyaringan asal-asalan. Melihat seperti menembak gajah yang tubuhnya besar," kesal Yhofizar lagi.

"Pada dasarnya DPC Demokrat Bengkalis tidak selektif dalam penyaringan. Kalau menolak berkas dokumen," saya legowo," tepis Yhofi.

"Terimakasih semoga Partai Demokrat semakin besar kedepannya," harapnya. (pr)

Bupati Inhil Hadiri Diskusi Panel Pencegahan Radikalisme Dan Terorisme

Posted by On Thursday, July 19, 2018


Tembilahan, (puterariau.com)

Bupati Indragiri Hilir HM Wardan menghadiri diskusi panel pencegahan radikalisme dan terorisme yang digelar Kejaksaan Negeri Inhil di Gedung Engku Kelana, Tembilahan, Kamis (19/7/2018).

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati hari Bhakti Adhyaksa Ke-58. Dalam Diskusi Panel, pihak Kejaksaan Negeri Inhil juga menghadirkan Mantan Ketua Jema'ah Islamiyah Asia Tenggara, Nasir Abbas sebagai narasumber.

Bupati Inhil, HM Wardan mengatakan bahwa diskusi panel yang digelar ini merupakan langkah yang baik sebagai upaya antisipasi dini atas masuknya radikalisme dan terorisme.

"Tindakan radikal dan teror di negara kita belakangan ini memang sudah menimbulkan keresahan yang luar biasa. Saya mengapresiasi dan menyambut baik inisiatif pihak Kejaksaan untuk mengadakan kegiatan Diskusi panel berkaitan dengan pencegahan radikalisme dan terorisme," pungkas Bupati.

Menurut Bupati, Diskusi panel yang diselenggarakan akan memberikan dampak positif terhadap tingkat kewaspadaan dan kehati-hatian masyarakat Inhil sehingga kegiatan serupa mesti dilaksanakan secara rutin bagi setiap elemen masyarakat Inhil.

"Kegiatan seperti ini bagus sekali, semestinya bisa rutin digelar, baik oleh instansi vertikal maupun OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil kedepannya," ungkap Bupati.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Inhil, Susilo menjelaskan radikalisme dan terorisme tidak hanya dapat disalurkan melalui kontak fisik atau pertemuan langsung semata, melainkan juga dapat 'ditularkan' melalui media sosial.

"Diskusi panel ini diadakan memang dilatarbelakangi oleh tindakan radikalisme dan terorisme yang terjadi, terutama yang terjadi beberapa waktu lalu di Provinsi Riau," ungkap Susilo.

Sementara itu, Nasir Abbas selaku narasumber berkesempatan memaparkan cerita singkat tentang awal mula Dirinya terperangkap ke dalam jaringan terorisme sewaktu berumur 16 tahun.

Selain pemaparan, Diskusi panel juga membuka sesi tanya - jawab antara peserta dengan narasumber yang membuat kegiatan diskusi lebih interaktif. Kegiatan Diskusi Panel ini juga dimoderasi oleh Titin Triana.

Diskusi panel melibatkan ratusan peserta yang mencakup hampir seluruh elemen masyarakat Inhil, seperti siswa, mahasiswa, PNS, organisasi dan lainnya. (beni/adv)

Sebut Mobil Dinas Bukan Milik Rakyat, FH Panen Kritikan Pedas Di Medsos

Posted by On Thursday, July 19, 2018


Nias Utara, (PR Nias)

Pernyataan wakil pimpinan DPRD Kabupaten Nias Utara terkait kendaraan jabatan BB 8 Q yang masih dipakainya hingga saat ini dengan alasan pinjaman mulai bulan Januari menuai polemik berkepanjangan. Padahal dalam opsi, ia memilih tunjangan transportasi pada bulan Januari 2018 sesuai ketentuan PP 18/2017 dimana diberi dua pilihan untuk memilih salah satu antara kendaraan atau tunjangan transportasi baik pimpinan maupun anggota DPRD.

Mungkin karena ingin untung meraih keduanya, sehingga pimpinan parlemen itu memilih keduanya yang kini menuai kritikan pedas di media sosial pengguna facebook. 

Pernyataan FH wakil pimpinan DPRD yang menyebutkan bahwa kendaraan jabatan yang ia pinjam pada Bupati dan Sekwan tidak ada hak masyarakat melarangnya. Apalagi ia menyebut bahwa mobil dinas (plat merah) bukan milik masyarakat.

Berbagai penggiat pengguna media sosial menanggapi pernyataan FH merasa kesal atas pernyataan itu. Banyak yang mengkritik pemikiran FH selalu wakil rakyat yang tak mengerti mengenai hal ini. Misalnya dengan tegas akun facebook Dafit Duhufati Gea meminta masyarakat untuk jangan memilih kembali orang seperti ini.

Berbagai elemen lain pun sangat menyangkan sikap dari pada wakil pimpinan DPRD yang tidak profesional dalam bertutur kata.

"Sangat kita sayangkan sikap seorang wakil pimpinan DPRD itu yang tidak profesional dalam bertutur kata. Masa dia tidak sadar dengan dirinya yang sedang duduk di kursi DPRD saat karena rakyat dan yang selama ini dinikmati adalah uang rakyat jadi jangan dibilang bahwa bukan mobil masyarakat yang telah kau pinjam itu," ungkap salah seorang warga.

Hingga berita ini naik, masih belum ada penjelasann dari FH wakil pimpinan dewan yang nyeleneh tersebut. Ketika hendak dihubungi pun ponselnya tidak tersambung. (ken)

Keberangkatan 5 Kloter JCH Kampar Terbagi 3 Gelombang

Posted by On Wednesday, July 18, 2018


Kampar, (PR Kampar)

Jemaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Kampar yang tergabung dalam kelompok terbang (Kloter) 5 embarkasi Batam berangkat tanggal 22 Juli 2018. Demikian disampaikan Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kab. Kampar, H. Dirhamsyah MSy didampingi Humas Kemenag Kampar Gustika Rahman SPdI dan Staf Ahli dari Kantor MA EMIL SALIM & ASSOCIATE LAW OFFICE Rizki HT hari rabu (18/07/2018) di ruang kerjanya.

Dirhamsyah menjelaskan bahwa JCH yang tergabung dalam kloter 5 ini dibagi menjadi 3 gelombang. Gelombang pertama berjumlah 213 JCH, berkumpul di Islamic Center Kab. Kampar pukul 05.30 WIB.  Berangkat dari Islamic Center menuju Pekanbaru (Masjid Agung An-Nur) pukul 07.30 WIB. Dari Pekanbaru menuju Batam pukul 11.50 WIB, tiba di Bandara Hang Nadim Batam 12.40 WIB, dengan menggunakan Pesawat Lion Air ER 900, dengan nomor Flight I, jelas Dirhamsyah.

Gelombang kedua berjumlah 214 JCH, berkumpul di Islamic Center Kab. Kampar pukul 05.30 WIB.  Berangkat dari Islamic Center menuju Pekanbaru (Masjid Agung An-Nur) pukul 07.30 WIB. Dari Pekanbaru menuju Batam pukul 12.15 WIB, tiba di Bandara Hang Nadim Batam 13.05 WIB, dengan menggunakan Pesawat Lion Air ER 900, dengan nomor Flight II, terang Dirhamsyah.

Gelombang ke tiga berjumlah 14 JCH, berkumpul di Islamic Center Kab. Kampar pukul 10.00 WIB.  Berangkat dari Islamic Center menuju Pekanbaru (Masjid Agung An-Nur) pukul 11.00 WIB. Dari Pekanbaru menuju Batam pukul 15.00 WIB, tiba di Bandara Hang Nadim Batam pukul 15.50, dengan menggunakan Pesawat Lion Air NG 800 dengan nomor Flight III. (rizki)

Tabrak Aturan, FH Ternyata Pakai Mobil Dinas Tanpa Izin Kabag Umum Pemlab Nisut

Posted by On Wednesday, July 18, 2018

Nias Utara, (PR Nias)

Kabag Umum Kabupaten Nias Utara Antonius Zendrato menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan izin kepada Fatizaro Hulu untuk meminjam kendaraan jabatan BB 8 Q tersebut.

"Saya tak pernah memberikan izin kendaraan jabatan tersebut dipinjam oleh
fatizaro Hulu dan mobil tersebut belum dikembalikan sejak terbitnya PP 18/2017 oleh Sekwan," katanya. Pihaknya bahkan tidak mengetahui sama sekali terkait mobil yang dipinjam itu.

Kabag menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengingatkan Sekwan dalam hal ini agar segera mengembalikan kendaraan jabatan itu.

"Saya sudah mengingatkan Sekwan, bang untuk mengembalikan kendaraan jabatan BB 8 Q itu. Kalau tidak dikembalikan dalam waktu dekat kita segera menyurati mereka, karena kendaraan itu adalah milik daerah," ujarnya.

Sekwan Nias Utara ketika hendak dikonfirmasi Putera Riau melalui telepon seluler pun masih belum tersambung hari ini.

Sementara terbitnya PP 18/2017, diberi dua pilihan untuk memilh salah satu antara kendaraan atau uang pengganti yaitu tunjangan transportasi. Ketentuan tersebut diatas sudah dilaksanakan oleh wakil pimpinan pada bulan Januari 2018, namun kendaraan BB 8 Q dipakai kembali oleh wakil pimpinan dengan alasan dipinjamkan untuk pesta keluarganya pada akhir bulan Januari dan kejadian duka keluarganya pada akhir bulan Juli 2018. Namun hal ini dipinjam tanpa ada surat yang dibuat antara Sekwan, sehingga tak jelas administasinya hingga kendaraan tersebut hingga saat ini belum dikembalikan.

Menanggapi hal ini, jelas diakibatkan kelalaian dari Sekwan Kabupaten Nias Utara dimana kendaraan jabatan tersebut digunakan tidak sesuai koridornya.

Kalau Sekwan telah mengembalikan kendaraan jabatan itu kepada bagian umum mungkin tidak ada alasan dipinjamkan seperti yang sudah terjadi. Hal ini diduga adanya kebersamaan Sekwan dan wakil pimpinan membuat aturan tanpa mempedulikan PP 18/2017. Artinya aturan dan hukum hanya berlaku untuk rakyat, tapi nihil pada elit politik.

Selain hal itu Fatizaro Hulu dinilai kebal hukum hingga tidak peduli dengan aturan yang telah terbit dengan dirinya yang menerima tunjangan dan memakai kendaraan dinas tersebut tidak sesuai fungsinya.

Kalau alasan dipinjam karena pesta di bulan Januari, kenapa tidak dikembalikan setelah selesai acara tersebut atau digunakan dulu untuk hal lain sembari menunggu duka yang terjadi di akhir bulan Juli. Peminjaman kendaraan jabatan tersebut dinilai nenar-benar melanggar aturan.

Inspektorat diharapkan bekerja profesional dan proporsional untuk mengaudit anggaran di sekretariat dewan Kabupaten Nias Utara, serta diminta tegas kepada Fatizaro Hulu untuk segera mengembalikan kendaraan jabatan BB 8 Q serta tunjangan yang telah diterima selama kendaraan jabatan dipakai. (ken)

Bupati Inhil Sampaikan Pidato Pengantar 5 Ranperda Tahun 2018

Posted by On Wednesday, July 18, 2018


Tembilahan, (PR Inhil)

Bupati Indragiri Hilir HM Wardan menyampaikan pidato pengantar Bupati terhadap 5 Rancangan Peraturan Daerah tahun 2018 di aula pertemuan Kantor DPRD Inhil, Tembilahan, Rabu (18/7/2018).

Penyampaian pidato tersebut dilakukan pada Rapat Paripurna ke-1 masa persidangan II yang digelar DPRD Kabupaten Inhil.

Bupati mengatakan bahwa setelah pidato penyampaian tersebut, maka 5 Ranperda akan dibahas oleh Panitia Khusus serta tim yang telah dibentuk bersama.

"Harapan saya, tentunya pembahasan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai waktu yang ditetapkan oleh DPRD Inhil," kata Bupati usai rapat.

Dengan dilakukannya perubahan Peraturan Daerah yang saat ini dalam fase pembahasan, Bupati mengharapkan adanya peningkatan pendapatan asli daerah.

Untuk diketahui, 5 Ranperda yang dilakukan perubahan tersebut, ialah:

1. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017.

2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Tera & Tera Ulang.

3. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

4. Perlindungan Khusus Anak.

5. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan. (beni/adv)

Pemilu 2019, Demokrat Optimis Peroleh 10 Kursi Di DPRD Inhil

Posted by On Wednesday, July 18, 2018


Tembilahan, (puterariau.com)

Ketua Partai Demokrat H Samsudin Uti (SU) mengatakan bahwa partainya semakin optimistis menghadapi Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 jika mengacu pada hasil Pilkada 2018.

Menurut SU, Partai Demokrat menargetkan perolehan 10 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

"Target 10 kursi, bacaleg harus berjuang sampai ke bawah," tegas SU saat memberikan keterangan di Kantor KPU Inhil, Selasa malam (17/7).

Dia menegaskan bahwa tanpa perjuangan sama saja tidak akan dapat suara, untuk nomor semua mau yang bagus. "Berjuanglah semaksimal mungkin," pinta SU.

Ia meyakini dengan berjuang maksimal, Partai Demokrat akan mendapatkan hasil perolehan suara yang maksimal pula pada Pileg 2019.

"Kita telah ikuti semua Peraturan KPU. Kita telah mendaftar semuanya dalam kesiapan Demokrat untuk mengikuti bacaleg. Semua udah komplit, sengaja ambil malam biar agak tenang," tutupnya. (beni/pr)